Libatkan Petani dalam Perumusan Pengadaan Cadangan Gula dan Minyak Goreng

Kebijakan cadangan gula konsumsi dan minyak goreng, pemerintah sebaiknya tidak hanya berorientasi pada hilir atau harga di tingkat konsumen. Dampak pengadaan terhadap petani di hulu juga harus dipertimbangkan.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Petugas menyiapkan gula pasir dan minyak goreng untuk dijual dalam kegiatan operasi pasar barang kebutuhan pokok di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (28/1/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menerbitkan regulasi mengenai cadangan gula konsumsi dan minyak goreng. Regulasi ini akan menjadi landasan dalam menentukan jumlah cadangan serta merumuskan aturan harga pembelian pemerintah. Petani berharap dilibatkan dalam kedua hal tersebut.

Pemerintah mengundangkan Peraturan Badan (Perbadan) Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah dan Cadangan Minyak Goreng Pemerintah sejak Jumat (17/3/2023). Regulasi yang disiarkan, Sabtu (25/3/2023), merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Pasal 5 Perbadan No 4/2023 menyatakan, penyelenggaraan cadangan gula konsumsi pemerintah (CGKP) dan cadangan minyak goreng pemerintah (CMGP) meliputi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. Pasal 4 Ayat 2 menyebutkan, penyaluran CGKP dan CMGP ditargetkan untuk stabilisasi harga pangan, pemberian bantuan pangan, serta keperluan lain yang ditetapkan pemerintah.

Di sisi lain, Pasal 4 Ayat 3 menyatakan, pengadaan CGKP dan CMGP dapat berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri. Pasal 10 memerinci, pengadaan dari luar negeri dapat dilakukan jika pembelian dari produksi dalam negeri tidak cukup untuk pemenuhan cadangan, menjaga stabilitas harga, dan/atau pemenuhan kebutuhan pemerintah lainnya. Pengadaan dari luar negeri dijalankan dengan menjaga kepentingan produsen dan konsumen domestik.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Warga membeli minyak di Bazar Murah Pangan Berkualitas di halaman kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Senin (28/3/2022).

Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen, kebijakan CGKP sebaiknya tidak hanya berorientasi pada hilir atau harga di tingkat konsumen. Dampak pengadaan CGKP terhadap petani di hulu juga harus dipertimbangkan. ”Kebijakan CGKP mestinya berprinsip pada kedaulatan pangan sehingga produk dalam negeri diutamakan,” katanya saat dihubungi, Sabtu (25/3/2023).

Dia berharap, kebijakan CGKP tidak membuat pemerintah asal-asalan dalam mengimpor gula. Data stok gula nasional yang menjadi landasan kebijakan mesti akurat agar tidak menekan petani. Impor gula pada awal 2023 menyebabkan gula hasil produksi petani tebu tertahan di pabrik. Dia mencontohkan, sekitar 55.000 ton gula petani di Jawa Timur belum laku.

Baca juga: Selamatkan Petani dari Residu Pahit Importasi

Berdasarkan perkiraannya, stok gula nasional pada awal 2023 berkisar 2 juta ton, sedangkan saat ini 1,5 juta ton. Jika memperhitungkan rembesan rafinasi, stok dapat mencapai 1,7 juta-1,8 juta ton. Oleh sebab itu, kebijakan pengadaan CGKP mesti melibatkan petani. ”Karena ada impor, pedagang cenderung enggan membeli gula di pabrik sehingga pasokan dari petani tertahan,” ujarnya.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebutkan, jumlah CGKP dari impor sepanjang 2023 berkisar 991.000 ton setara gula kristal putih (GKP). ”Sebisa mungkin direalisasikan pada awal tahun dan sebelum musim giling,” katanya saat dihubungi, Sabtu.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Deretan minyak goreng kemasan, termasuk Minyak Kita, yang yang dijual pedagang di pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Rabu (22/2/2023).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto memperkirakan, CMGP berasal dari kelebihan ekspor minyak kelapa sawit mentah. Dia berharap, kebijakan CMGP dapat meredam gejolak harga minyak goreng domestik, khususnya minyak goreng dalam kemasan.

Baca juga: Minyakita, ”Senjata” Penstabil Harga, Malah Naik Harga

Perumusan harga

Dengan cadangan pangan yang kuat, Arief menilai, pemerintah dapat mengintervensi pasar untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dia juga akan menetapkan jumlah serta standar mutu CGKP dan CMGP berdasarkan rapat koordinasi di tingkat menteri/kepala lembaga.

Berdasarkan Pasal 5, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan CGKP dan CMGP dengan menugaskan Perum Bulog dan/atau badan usaha milik negara di bidang pangan. Pengelolaan CGKP dan CMGP memperhatikan perputaran stok secara dinamis yang mempertimbangkan rencana penyaluran, nilai keekonomian, dan lead time (durasi dimulainya sebuah proses). Khusus CGKP, periode musim giling tebu turut menjadi pertimbangan.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pedagang bersiap menyimpan minyak goreng Minya Kita yang didistribusikan di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Kamis (16/2/2023).

Secara spesifik, Arief menyebutkan, regulasi turunan dari Perbadan No 4/2023 ialah perumusan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk pengadaan CGKP dan CMGP beserta fleksibilitasnya. Dia mengatakan, produksi dalam negeri akan menjadi prioritas sumber pengadaan CGKP dan CMGP.

Dalam merumuskan HPP untuk CGKP, Soemitro berharap pemerintah melibatkan petani. Dia mengatakan, biaya pokok produksi GKP saat ini berkisar Rp 13.500 per kg karena kenaikan harga pupuk. Tahun sebelumnya, angkanya sekitar Rp 12.500 per kg. Selain itu, dia juga ingin mengkritisi desain kebijakan harga acuan serta harga eceran tertinggi GKP.

Baca juga: Dejavu Minyak Goreng?

Darto juga berharap pemerintah melibatkan petani kelapa sawit dalam perumusan, utamanya untuk memperjelas rantai pasok tandan buah segar (TBS) yang diproduksi. Kejelasan rantai pasok itu berdampak pada harga TBS di tingkat petani. ”Perlu ada kemitraan jelas antara petani dan perusahaan yang memasok CGMP. Dampaknya, harga TBS di tingkat petani dapat lebih tinggi. Jika rantai pasoknya tidak jelas dan petani menjual lewat tengkulak, harganya bisa 30 persen lebih rendah,” tuturnya.

Stok cukup Arief juga mengatakan, stok beras cukup untuk memenuhi kebutuhan Ramadhan-Lebaran 2023. Saat ini pemerintah tengah fokus pada penyerapan produksi dalam negeri sepanjang panen raya. Targetnya, cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog dapat berkisar 280.000 ton. Meskipun demikian, ada sejumlah komoditas pangan yang berasal dari impor, seperti bawang putih, kacang kedelai, dan daging kerbau yang ditujukan untuk menstabilkan harga daging sapi. Dia menyebutkan, jumlah impor daging kerbau sejak awal tahun hingga Ramadhan-Lebaran 2023 berkisar 17.000 ton. Adapun kebutuhan impor bawang putih sepanjang 2023 diperkirakan mencapai 588.000 ton. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan, harga pangan cenderung murah. “Saya sudah keliling di Jawa Tengah, harga pangan masih stabil dan mudah-mudahan naiknya tidak banyak. Kemarin saya ke Surabaya dan Mamuju, harganya (bahan pangan) masih murah. Jakarta juga (stabil). Kami kerja keras agar ketersediaan (pasokan) membuat harga terjangkau,” tuturnya. Sementara itu, berdasarkan pantauan di laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, harga sejumlah bahan pangan pokok tampak merangkak naik. Per Jumat (24/3/2023), harga daging ayam mencapai Rp 35.350 per kilogram (kg). Harga ini lebih tinggi dibandingkan akhir Februari yang senilai Rp 33.800 per kg. Telur ayam naik dari Rp 28.600 per kg menjadi Rp 30.250 per kg. Bawang merah naik dari Rp 38.750 per kg menjadi Rp 37.600 per kg. Bawang putih naik dari Rp 31.800 per kg menjadi Rp 34.200 per kg. Cabai rawit melonjak dari Rp 55.800 per kg menjadi Rp 62.760 per kg. Cabai merah melesat dari Rp 46.500 per kg menjadi Rp 51.600 per kg.