Bantuan sosial pangan akan digulirkan berbarengan dengan stabilisasi harga pangan pokok. Pembangunan sistem rantai pasok pangan terintegrasi, baik logistik maupun teknologi, untuk cadangan pangan pemerintah dipercepat.
Oleh
Hendriyo Widi
·3 menit baca
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)
Pedagang melayani pembeli yang hendak berbelanja cabai rawit di Pasar Senen, Jakarta, Rabu (8/3/2023). Saat ini harga cabai rawit telah mencapai Rp 80.000 per kilogram. Harga cabai naik karena terdampak banjir. Dua minggu menjelang puasa, sejumlah harga bahan pangan mulai merangkak naik.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menggulirkan kebijakan stabilisasi harga berbarengan dengan penyaluran bantuan sosial. Hal itu untuk meredam kenaikan tingkat inflasi dan tergerusnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga sejumlah pangan pokok.
Selain itu, sistem rantai pasok pangan terintegrasi juga disiapkan. Hal itu mulai dari logistik, yakni mulai dari gudang kering dan berpendingin, armada, hingga ke teknologi pendukung dalam mengoperasikan pengendalian stok pangan.
Menjelang Ramadhan, harga sejumlah pangan pokok cenderung tinggi. Selain beras yang harganya masih bertahan tinggi, pangan pokok lain yang harganya merangkak naik adalah cabai, telur ayam, dan bawang putih.
Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (Kemendag), per Kamis (9/3/2023), harga rata-rata nasional cabai rawit merah Rp 67.800 per kilogram (kg) dan bawang putih Rp 31.700 per kg. Dibandingkan bulan lalu, harga cabai rawit merah naik 3,99 persen dan harga bawang putih naik 15,27 persen.
Adapun harga telur ayam ras mulai naik kembali hampir sepekan ini setelah sebulan sebelumnya menembus Rp 30.800 per kg. Saat ini, harga telur ayam ras Rp 28.800 per kg atau naik 0,35 persen dari hari sebelumnya yang sebesar Rp 28.700 per kg.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan Muhri, Kamis, mengatakan, untuk mengatasi kenaikan harga bawang putih, Kemendag telah menerbitkan persetujuan impor bawang putih. Untuk cabai merah, pemerintah masih menunggu panen raya cabai yang dimulai pada pertengahan Maret 2023.
Sementara untuk meredam kenaikan harga telur ayam ras, selama ini pemerintah terus menggulirkan bantuan jagung pakan ternak. Kenaikan harga telur tersebut disinyalir akibat kenaikan harga jagung yang memberikan andil sekitar 60 persen terhadap harga pokok produksi di tingkat peternak.
”Kami juga akan bekerja sama dengan pemangku terkait untuk mengoptimalkan gerai maritim yang mencakup tol laut, jembatan udara, dan subsidi angkutan darat. Langkah itu diharapkan dapat menjaga stabilitas harga di daerah-daerah tertinggal, terpencil, dan terdepan,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta.
Untuk mengatasi kenaikan harga bawang putih, Kemendag telah menerbitkan persetujuan impor bawang putih. Untuk cabai merah, pemerintah masih menunggu panen raya cabai yang dimulai pada pertengahan Maret 2023.
Selain meredam kenaikan harga sejumlah pangan pokok, pemerintah juga berencana memberikan bantuan sosial (bansos) selama tiga bulan, yakni Maret, April, dan Mei 2023. Bansos itu antara lain berupa komoditas pangan, seperti beras, telur ayam, dan daging ayam.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bansos tersebut menyasar keluarga penerima manfaat (KPM) progam keluarga harapan dan bantuan pangan nontunai. Bansos berupa bahan pangan pokok, termasuk beras, diperlukan mengingat harganya naik dan menjadi penyebab inflasi.
”Hal ini merupakan upaya untuk menjaga daya beli dan inflasi menjelang dan selama Ramadhan-Lebaran 2023,” ujarnya dalam peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 pada 5 Maret 2023.
Sementara itu, badan usaha milik negara (BUMN) berupaya membangun sistem rantai pasok pangan terintegrasi dalam rangka menopang pengadaan cadangan pemerintah (CPP). ID Food, Holding BUMN Kluster Pangan, telah menyiapkan infrastruktur logistik dan teknologi.
Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury menyatakan, Kementerian BUMN telah meminta ID Food mengoptimalisasi aset yang dapat dimanfaatkan sebagai penopang sistem rantai pasok terintegrasi. ”ID Food telah menyiapkan infrastruktur logistik mulai dari gudang kering dan berpendingin, armada, hingga teknologi pendukung pengoperasian pengendalian stok pangan,” tuturnya melalui siaran pers di Jakarta.
ID Food telah mulai menyiapkan infrastruktur logistik, mulai dari gudang kering dan berpendingin, armada, hingga teknologi pendukung pengoperasian pengendalian stok pangan.
Di Jakarta Utara, ID Food memiliki aset pergudangan yang dikelola anak perusahaan PT Berdikari. Kawasan pergudagangan itu memiliki luas 1.444 meter persegi dan berada di lahan seluas 27.070 meter persegi. Kawasan pergudangan itu memiliki akses jalur logistik strategis, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, stasiun kereta api, dan Badar Udara Halim Perdanakusuma.
Direktur Utama ID Food Frans Marganda Tambunan menambahkan, ID Food sedang menyiapkan sistem rantai pasok pangan terintegrasi. Sistem tersebut berfungsi mengintegrasikan hulu hilir pangan mulai dari produsen, distributor, hingga ke konsumen melalui perdagangan dan logistik yang dikelola ID Food.
DOKUMENTASI HUMAS KEMENTERIAN BUMN
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala Nugraha Mansury (ketiga dari kanan) mengunjungi area pergudangan yang dikelola PT Berdikari, anak usaha ID Food, di Jakarta Utara, Kamis (9/3/2023). Kawasan pergudangan itu disiapkan sebagai salah satu penopang sistem rantai pasok pangan terintegrasi di sektor logistik untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah.
Di hulu, sistem ini mendata produsen berdasarkan komoditas pangan di seluruh Indonesia, spesifikasi produk, pola produksi pangan berdasarkan musim, dan tren harga pangan. Di hilir, sistem akan mendata distributor komoditas di sejumlah daerah, memonitor pergerakan harga pasar atau harga di tingkat konsumen di seluruh wilayah untuk menjaga keseimbangan pasokan.
”Melalui sistem digital tersebut, ID Food akan mengoperasikan sistem permintaan dan penawaran pangan. ID Food juga bisa mendapat informasi jika ada kelebihan stok di suatu daerah. Informasi itu penting untuk memobilisasi stok dari deerah surplus ke daerah minus di Indonesia,” kata Frans.
