Insentif atau bantuan pembelian kendaraan listrik diharapkan mempercepat pembangunan ekosistem dan menarik investasi kendaraan listrik di Indonesia. Beberapa pabrikan menyebut akan menaikkan TKDN ke minimal 40 persen.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO, NINA SUSILO
·3 menit baca
KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat menjawab pertanyaan media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/3/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Pemberian bantuan pemerintah terhadap belanja atau pembelian kendaraan listrik bertujuan mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah meyakini pembangunan ekosistem kendaraan listrik tersebut akan mampu menarik investasi dan membuka lapangan kerja di Tanah Air.
”Ya, kita mau mendorong ekosistem kendaraan listrik. Jadi, itu ultimate goal-nya karena kita percaya dengan membangun ekosistem kendaraan listrik itu kita akan menarik investasi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat menjawab pertanyaan media terkait tujuan utama pemberian insentif kendaraan listrik di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/3/2023).
Kita mau mendorong ekosistem kendaraan listrik. Jadi, ituultimate goal-nya karena kita percaya dengan membangun ekosistem kendaraan listrik itu kita akan menarik investasi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memimpin rapat tertutup mengenai insentif kendaraan listrik. Selain Agus Gumiwang, hadir pada rapat yang dimulai pukul 14.30 WIB dan berakhir menjelang pukul 16.00 WIB tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menurut Agus, investasi akan lebih baik dengan pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Pada gilirannya, hal tersebut kemudian akan menciptakan lapangan kerja di Indonesia. ”Jadi, itu yang menjadi misi utama dari pemerintah untuk memberikan bantuan pemerintah terhadap belanja atau pembelian kendaraan listrik,” katanya.
Agus meyakini para calon investor akan melihat ketika ada bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik. ”Kemudian mereka akan lebih nyaman, lebih tertarik, untuk menanamkan investasinya di Indonesia, (yakni) investasi kendaraan-kendaraan listrik,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai besaran alokasi anggaran yang disiapkan, Agus meminta agar menanyakannya ke Menkeu. Sehubungan dengan pertanyaan apakah sudah ada juga insentif untuk bus listrik, Agus menuturkan, hal yang menjadi prioritas adalah membangun ekosistem kendaraan listrik.
”(Hal ini) Karena kita percaya dengan membangun ekosistem kendaraan listrik itu akan menarik investasi ke Indonesia, (yakni) pabrikan-pabrikan kendaraan listrik, baik itu roda empat, roda dua, maupun bus. Dengan demikian, akan tercipta lapangan pekerjaan yang lebih banyak karena kita juga melihat otomotif itu backward sama forward linkage tinggi sekali. Nanti ultimate goal-nya, kan, pajak naik dan dan juga penciptaan lapangan kerja. Jadi, kata kuncinya itu adalah membangun ekosistem kendaraan listrik,” katanya.
Menurut Agus, insentif untuk kendaraan listrik sudah banyak. ”Sebetulnya insentif sudah banyak sekali. Sekarang kita tambahin insentif untuk pembeli, untuk market, untuk yang beli. Sebelumnya, kan, sebenarnya sudah sangat kompetitif, ya, untuk produsen. Sekarang kita tambahi lagi untuk supaya ekosistemnya lebih cepat. Jadi, ini adalah percepatan. Saya ralat, ya, percepatan pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia,” ujarnya.
KOMPAS/JUMARTO YULIANUS
Sebuah mobil listrik mengisi daya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta, Senin (6/3/2023).
Sasaran pemberian bantuan pemerintah saat ini adalah untuk pasar atau konsumen. ”(Insentif) Untuk roda empat tadi sudah diputuskan dan akan diberikan bantuan juga. (Terkait besaran bantuan) tanya ke Menteri Keuangan. Saya tugasnya untuk menyalurkan dan memastikan bahwa sesuai dengan syarat, yaitu TKDN (tingkat komponen dalam negeri) untuk roda dua (sebesar) 40 persen, (dan) untuk roda empat juga 40 persen. Mengenai angka, saya kira ditanyakan ke Menteri Keuangan,” katanya.
Penerima bantuan pembelian kendaraan listrik untuk roda dua adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). ”Jadi, nanti datanya akan diberikan. UMKM ada sekitar puluhan juta di Indonesia, tadi Bu Menteri Keuangan sampaikan. Itu nanti akan diverifikasi sebelum mereka mendapatkan (atau) sebelum mereka bisa menjadi penerima manfaat dari program bantuan pemerintah ini,” kata Agus.
Agus menuturkan, tahun ini populasi kendaraan listrik roda dua yang mendapat bantuan pembelian sekitar 200.000 unit. ”Tahun depan sudah kami usulkan dan tadi sudah dibicarakan. Namun, saya belum bisa untuk menyampaikan ke publik,” katanya.
Saat ini ada tiga pabrikan kendaraan listrik roda dua dengan TKDN 40 persen. ”Namun, ada beberapa pabrikan yang sudah menyampaikan kepada kami dengan adanya bantuan pemerintah terhadap pembelian ini dia akan segera menaikkan nilai TKDN-nya ke 40 persen minimum. Nah, itu yang nanti akan kita verifikasi,” ujar Agus.
KOMPAS/NINA SUSILO
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/3/2023).
Saat dikonfirmasi mengenai insentif kendaraan listrik, besaran, dan peraturan pemerintah yang akan menaunginya, seusai rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/3/2023), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghindar. Dia segera menaiki mobilnya seraya mengatakan, ”Ke Menteri Perindustrian, ya.” Pintu mobil segera ditutup dan segera meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan.
Sebelumnya, seperti diberitakan Kompas.id (21/12/2023), pemerintah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik sebesar Rp 5 triliun. Pemberian insentif itu telah melalui kalkulasi, kajian, dan mempelajari pengalaman sejumlah negara, terutama negara-negara di Eropa.
Kita harapkan dengan insentif itu, industri mobil listrik (dan) sepeda motor listrik di negara kita bisa berkembang. Kalau berkembang, pajak pasti meningkat, PNBP pasti bertambah dan yang paling penting akan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya karena ini akan mendorong industri pendukung lainnya.
”Kita harapkan dengan insentif itu, industri mobil listrik (dan) sepeda motor listrik di negara kita bisa berkembang. Kalau berkembang, pajak pasti meningkat, PNBP (penerimaan negara bukan pajak) pasti bertambah dan yang paling penting akan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya karena ini akan mendorong industri pendukung lainnya,” kata Presiden Joko Widodo kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
