Cakupan KUR Ditargetkan Meluas

Pemerintah menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat dapat menjangkau lebih banyak nasabah. Pembenahan diperlukan agar pelaku usaha dapat lebih dipercaya oleh perbankan.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Hamparan tambak udang vaname terlihat dari udara di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Rabu (3/8/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengubah ketentuan kredit usaha rakyat atau KUR bagi sektor usaha supermikro, mikro, dan kecil guna mendorong serapan. Usaha sektor kelautan dan perikanan yang masih minim penyaluran KUR dinilai perlu meningkatkan kinerja dan integrasi.

Pada 2023, pemerintah telah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 450 triliun atau setara penyaluran Rp 1,5 triliun per hari. Alokasi KUR tahun ini jauh meningkat dibandingkan dengan target KUR tahun 2022, yakni Rp 373 triliun.

Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gede Edy Prasetya mengemukakan, mulai 2023 terjadi perubahan signifikan dan fundamental dalam kebijakan KUR. Perubahan kebijakan itu ditandai terbitnya tiga aturan baru pada awal tahun ini, yakni Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Selain itu, Permenko Bidang Perekonomian No 2/2023 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, dan Permenko Bidang Perekonomian No 3/2023 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian.

Berdasarkan ketentuan itu, pemerintah, antara lain, mendorong graduasi debitor KUR, yakni melalui penurunan tingkat suku bunga KUR supermikro dari 6 persen menjadi 3 persen per tahun. Sebaliknya, debitor yang mengakses KUR mikro dan KUR kecil lebih dari satu kali akan dikenakan kenaikan tingkat suku bunga secara berjenjang. Untuk akses pertama KUR mikro dan KUR kecil dikenakan suku bunga 6 persen per tahun, selanjutnya akses kredit kedua naik menjadi 7 persen per tahun, akses kredit ketiga 8 persen per tahun, dan akses kredit keempat 9 persen per tahun.

”Perubahan ini terkait dengan tujuan pemerintah untuk memperluas akses debitor baru dan kenaikan kelas debitor KUR. Tahun ini ditargetkan sebanyak mungkin nasabah baru (KUR) yang dilayani serta semakin banyak nasabah yang naik kelas,” kata Gede dalam diskusi pada UMKM Kelautan dan Perikanan Thrive Expo 2023: Energizing Small Medium Enterprises with Blue Economy, di Jakarta, Senin (6/3/2023).

Baca juga: Perbankan Penuhi Target KUR 2022

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Tambak udang di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu (28/8/2022).

Gede menambahkan, akses KUR Mikro untuk sektor nonproduksi dan sektor produksi non-pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan juga dibatasi maksimal dua kali. Debitor yang telah mengakses dua kali KUR Mikro selanjutnya wajib pindah ke KUR kecil dan komersial. Adapun KUR mikro untuk sektor produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dibatasi maksimal akses KUR sebanyak 4 kali.

”Penyaluran KUR Super Mikro diprioritaskan untuk pekerja terkena pemutusan hubungan kerja, ibu rumah tangga dalam komunitas usaha, atau orang terjebak dengan pinjaman daring dan rentenir,” kata Gede.

Masalah Integrasi

Sementara itu, serapan KUR untuk sektor kelautan dan perikanan pada 2022 sekitar Rp 9,9 triliun. Realisasi KUR itu naik 22,9 persen dibandingkan dengan capaian KUR kelautan dan perikanan tahun 2021 sekitar Rp 8,05 triliun.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso mengemukakan, sepanjang 2022 BRI menyalurkan Rp 7,2 triliun atau 72 persen dari total KUR sektor kelautan dan perikanan. Potensi pasar perikanan dinilai masih sangat besar, tetapi masih ada kendala produksi yang perlu dibenahi untuk mendorong akses pembiayaan ke perbankan.

Potensi pasar perikanan dinilai masih sangat besar, tetapi masih ada kendala produksi yang perlu dibenahi untuk mendorong akses pembiayaan ke perbankan.

”Masalahnya bukan di market atau pemasaran, tetapi di produksi. Ini menyangkut tiga hal, kuantitas harus dijamin, kualitas harus dipastikan memenuhi standar, dan kontinuitas,” kata Sunarso seusai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan dalam Peningkatan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan.

Baca juga: Perbankan Perlu Melirik Usaha Nelayan

Sunarso menambahkan, potensi sektor kelautan dan perikanan sangat besar. Pihaknya siap mendukung pembiayaan atau pemberian kredit bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Namun, ada persoalan integrasi hulu-hilir terkait logistik untuk produksi perikanan, pengolahan, distribusi, dan konsumsi.

”Diperlukan kebijakan yang bisa mengintegrasikan mulai dari sarana produksi, produksi, pengolahan, distribusi, sampai ke konsumsi menjadi satu ekosistem, maka kita (perbankan) menjadi percaya dan yakin bahwa industri kelautan dan perikanan sangat potensial,” katanya.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

Kapal nelayan sandar di Pantai Bonang, Rembang, Jawa Tengah, Selasa (17/5/2016).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengemukakan, total produksi sektor kelautan dan perikanan sekitar 24,8 juta ton per tahun dari perikanan tangkap, budidaya, dan rumput laut. Produksi itu ditaksir memiliki nilai perputaran uang sedikitnya Rp 500 triliun per tahun, tetapi kontribusinya terhadap PDB hanya Rp 2,65 triliun pada 2022.

KKP terus berbenah melalui sejumlah kebijakan, di antaranya penangkapan ikan terukur untuk membenahi tata kelola serta pembangunan 10 kampung nelayan terintegrasi tahun ini sebagai percontohan. Pihaknya siap memperbaiki perbaikan sarana dan prasarana, seperti dermaga, tempat pendaratan kapal, gudang pendingin, pasar ikan, serta balai pendidikan di kampung nelayan itu.

Selain itu, diupayakan peningkatan produksi perikanan budidaya, antara lain penyiapan tambak udang skala besar yang terintegrasi di Kebumen, Jawa Tengah, yang akan diresmikan pekan ini. Dikembangkan pula tambak udang terintegrasi di Waingapu seluas 2.000 ha. Integrasi kawasan itu meliputi produksi dan turunan industri. Indonesia memiliki lima komoditas unggulan budidaya, yakni udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan nila.

Pengusaha perlu fokus pada komoditas tertentu sehingga dapat menguasai aspek hulu-hilir. Upaya membesarkan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan waktu, konsistensi, dan daya tahan.

Ia menambahkan, pengusaha perlu fokus pada komoditas tertentu sehingga dapat menguasai aspek hulu-hilir. Upaya membesarkan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan waktu, konsistensi, dan daya tahan.

”Potensi (perikanan) besar, tetapi kita kayak terengah-engah. (Sektor perikanan) kita akan berubah sehingga 20 tahun ke depan menjadi juara,” ujar Trenggono.

Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Teten Masduki, secara daring, mengemukakan, hilirisasi produk kelautan dan perikanan oleh UMKM dan koperasi nelayan dapat menjadi jawaban untuk meningkatkan kontribusi kelautan dan perikanan terhadap produk domestik bruto, meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan nelayan. Pihaknya bekerja sama dengan Kementerian BUMN dan KKP berupaya mendorong UMKM naik kelas melalui inovasi pembiayaan yang semakin murah, mudah, dan cepat.