Kemandirian Garam Nasional Perlu Pembenahan Menyeluruh

Pencapaian kemandirian garam nasional pada tahun 2024 membutuhkan pembenahan hulu hingga hilir prduksi garam.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Ilustrasi: Tambak garam.

JAKARTA, KOMPAS — Target pemerintah untuk kemandirian produksi garam nasional pada tahun 2024 perlu segera diikuti langkah konkret mendorong peningkatan produksi dan jaminan pasar. Selama ini, upaya pembangunan pergaraman nasional kerap terganjal ketidakpastian serapan pasar dan ketergantungan impor.

Ketua Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) Jakfar Sodikin mengemukakan, kebijakan percepatan pembangunan garam nasional memberikan harapan bagi kebangkitan usaha garam nasional. Akan tetapi, masih butuh aksi nyata untuk mencapai kemandirian garam pada tahun 2024. Sejumlah pembenahan dari praproduksi hingga pemasaran garam diperlukan dalam satu tahun yang tersisa.

”Kami masih menunggu apa kebijakan lanjutan dari percepatan pembangunan garam nasional. Tanpa upaya perbaikan produksi, mustahil mencapai kemandirian produksi garam,” kata Jakfar saat dihubungi, Senin (27/2/2023).

Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional pada 27 Oktober 2022. Perpres itu mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah untuk percepatan pembangunan pergaraman guna memenuhi kebutuhan garam nasional. Kebutuhan garam nasional harus dapat dipenuhi dari garam produksi dalam negeri oleh petambak garam dan badan usaha paling lambat pada tahun 2024.

Baca juga: Masa Depan Garam

Kebutuhan akan garam nasional terdiri dari garam konsumsi dan garam untuk industri, seperti industri aneka pangan, industri penyamakan kulit, industri pakan ternak, industri pengasinan ikan, industri sabun dan detergen, industri tekstil, industri farmasi, serta industri kimia atau chlor alkali (CAP). Selain itu, garam untuk pengolahan air, peternakan dan perkebunan, pengeboran minyak, dan kosmetik.

Percepatan pembangunan pergaraman nasional dilaksanakan pada sentra ekonomi garam rakyat, meliputi tahapan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

Menurut Jakfar, ketergantungan cuaca di musim produksi dan harga garam yang tidak menentu menjadi penyebab utama rendahnya produktivitas tambak garam. Harga garam yang anjlok pada tahun 2021-2022 memukul semangat petambak sehingga sejumlah tambak dibiarkan terbengkalai dan tidak berproduksi.

Pemerintah dinilai perlu fokus membenahi sentra-sentra garam agar produktivitas bisa meningkat. Produktivitas tambak garam yang di kisaran 80 ton per hektar (ha) harus ditingkatkan menjadi 100-110 ton per ha. Dicontohkan, beberapa petambak garam di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mampu menghasilkan 125 ton per ha garam, antara lain dengan teknologi geomembran dan kesiapan saluran irigasi dan kolam penampung air.

Di sisi lain, BUMN garam, yakni PT Garam, perlu didorong meningkatkan produksi dan pengolahan garam. Kontribusi PT Garam selama ini dinilai rendah, yakni di kisaran 300.000-350.000 ton per tahun.

Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kebutuhan akan garam nasional sekitar 4,5 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, industri CAP menjadi pengguna garam tertinggi, yakni di kisaran 2,2 juta ton-2,3 juta ton per tahun, garam untuk konsumsi di kisaran 1,5 juta ton per tahun, dan selebihnya diserap industri lain. Sementara itu, produksi garam nasional rata-rata 1,5-1,7 juta ton per tahun.

Jakfar menilai, upaya menyiasati anjloknya harga garam antara lain meningkatkan serapan garam dengan membangun gudang garam berkapasitas besar di sentra-sentra produksi garam yang dikelola BUMN atau Bulog. Selama ini, daya tampung gudang garam nasional yang dibangun KKP dinilai sangat minim, yakni di kisaran 2.000 ton per unit.

”Gudang berkapasitas besar sangat diperlukan untuk menyerap garam di saat berlimpah dan menggunakannya di saat produksi merosot,” katanya.

Saat ini, harga garam sedang tinggi, yakni di kisaran Rp 3.500-Rp 4.000 per kg di tingkat petambak. Kenaikan harga itu dipicu stok garam yang kian menipis. Langkah pemerintah untuk menekan impor diharapkan dapat mendorong semangat berproduksi dan kestabilan harga garam.

KOMPAS/ADI SUCIPTO

Ilustrasi: Petani garam.

Batasi Impor

Secara terpisah, Direktur Jasa Kelautan KKP Miftahul Huda menilai, peningkatan produksi terus didorong dengan intensifikasi tambak garam yang sudah terbangun, serta ekstensifikasi berupa pembangunan tambak baru. Koordinasi dilakukan di lintas kementerian/lembaga, serta pemda.

Peningkatan produksi difokuskan pada sentra garam di Jawa, Madura, dan Nusa Tenggara Timur. Pembenahan antara lain dengan perbaikan saluran dan jalan produksi di sentra produksi di Jawa melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

”Kita dorong pemda agar produksi garam mudah terserap. Jangan sampai ketika petambak berproduksi, kualitasnya tidak memenuhi dan tidak terserap,” ujar Huda.

Baca juga: Benahi Data Sebelum Memutuskan Impor

Ia menambahkan, kualitas garam rakyat dapat memenuhi seluruh kebutuhan industri, di luar industri CAP. Dengan mesin pemurnian garam, garam rakyat bisa mencapai kadar NaCl 96-97 persen yang dibutuhkan industri.

”Target pada tahun 2024, kebutuhan garam industri bisa dicukupi, kecuali industri CAP,” katanya.

Pada tahun 2023 target produksi garam nasional ialah 1,5 juta ton. Panen garam rakyat berlangsung Agustus-November. Adapun stok garam saat ini tinggal sekitar 180.000 ton.

Huda menambahkan, katup impor garam diatur agar tidak menggerus hasil panen garam rakyat. Perhitungan kebutuhan impor akan mengacu jumlah stok sisa panen dari tahun sebelumnya, jumlah panen garam, dan stok garam impor oleh industri. Pemerintah telah membatasi impor garam, yakni dilakukan ketika stok garam nasional tinggal 25 persen.

”Ketika impor dibolehkan di saat stok terbatas maksimal 25 persen, mau tidak mau semua industri harus serap garam rakyat. Kalau memang kualitas garam rakyat belum sesuai, seharusnya industri membantu peningkatan kualitas dengan mengoptimalkan mesin pemurnian garam,” katanya.

Pihaknya juga siap memfasilitasi perusahaan pengguna impor garam untuk meningkatkan kemitraan dengan petambak guna membuka tambak garam baru.