Inflasi Ubah Pola Konsumsi Masyarakat

Inflasi telah mendorong perubahan pola konsumsi di masyarakat. Kenaikan harga bahan bakar minyak pada September 2022 telah mendorong masyarakat berhitung lebih cermat kebutuhannya dan mengubah pola belanjanya.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Pengunjung memilih telur negeri di pusat perbelanjaan ritel Hypermart di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis (24/9/2020). Tetap terjaganya aktivitas ekonomi di sektor riil diyakini dapat mempercepat perekonomian keluar dari jurang resesi dan selanjutnya kondisi ekonomi bisa pulih secara bertahap.

JAKARTA, KOMPAS — Inflasi yang melambung pada 2022 telah mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat. Masyarakat lebih memprioritaskan belanja kebutuhan sehari-hari ketimbang belanja barang keinginan. Kenaikan harga bahan bakar minyak pada September 2022 telah mendorong masyarakat berhitung lebih cermat atas kebutuhannya dan mengubah pola belanjanya.

Mengutip riset Asian Insight SparX: Indonesia Consumption Basket yang dirilis DBS Group Research, dengan inflasi yang tinggi, 96 persen responden akan mengubah pola konsumsinya dan hanya 4 persen responden yang tidak mengubahnya. Adapun rinciannya, 62 persen responden akan mengubah pola konsumsinya dalam 3-6 bulan ke depan, 20 persen pada 6-12 bulan, 13 persen pada periode 12 bulan ke depan.

Dalam menghadapi inflasi, responden cenderung lebih bersikap defensif, yakni menahan pengeluaran ketimbang bersikap ofensif, yakni menambah pemasukan. Hal ini tecermin dari 69 persen responden akan bersikap defensif, sementara 30 persen responden bersikap ofensif. Adapun 1 persen lainnya tidak menjawab.

Dari 69 persen responden yang bersikap defensif, 50 persen responden di antaranya akan menabung lebih banyak dan belanja lebih sedikit, sementara 19 persen responden lainnya akan mencari barang alternatif yang lebih murah.

Sementara itu, sikap ofensif itu terdiri atas 20 persen responden menjawab akan berinvestasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi; 9 persen responden menjawab akan mencari pekerjaan baru dengan pendapatan lebih tinggi; dan 1 persen responden menjawab akan mencari pekerjaan sampingan.

BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA

Sikap masyarakat dalam menghadapi inflasi.

Sikap itu didasari 59 persen responden yang menjawab kekhawatiran terbesar mereka saat ini adalah inflasi. Ini mengalahkan kekhawatiran akan pelambatan ekonomi yang dijawab 27 persen responden, dan pandemi yang dijawab 12 persen responden.

Riset ini dilakukan DBS Group Research pada November 2022 kepada 700 responden dari Jabodetabek, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Adapun responden berasal dari masyarakat dengan rentang pendapatan Rp 2 juta per bulan sampai lebih dari Rp 100 juta per bulan. Responden terdiri atas pria ataupun wanita dengan rentang usia di bawah 20 tahun hingga 65 tahun.

Ekonom DBS Group Research, Radhika Rao, mengatakan, perubahan pola konsumsi, belanja, dan cara menghabiskan uang di masyakarat ini berubah karena terdorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) September 2022. Kenaikan itu telah memicu inflasi sehingga mendorong perubahan pola konsumsi di masyarakat.

”Masyarakat menghitung ulang jumlah uang di kantongnya dan berapa besar kebutuhannya. Ini mendorong masyarakat untuk memprioritaskan belanja barang kebutuhan ketimbang barang keinginan,” ujar Radhika dalam risetnya.

Radhika memperkirakan, tingkat konsumsi masyarakat pada 2023 akan melambat karena kenaikan inflasi. Ini becermin dari pola inflasi pada 2013-2015 dan hasil survei konsumen Bank DBS Indonesia. Pada periode 2013-2015 terjadi kenaikan tajam akan harga BBM dan inflasi yang menyebabkan penurunan konsumsi dengan jeda sekitar enam bulan.

”Pertumbuhan produk domestik bruto 2023 akan bertahan di 5 persen, lebih rendah dari 5,4 persen pada 2022 lalu,” ujar Radhika.

Pengendalian pasokan

Pada kesempatan berbeda, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S Budiman mengatakan, salah satu kunci pengendalian inflasi adalah menjaga ketersediaan pasokan barang. Salah satunya yang terpenting adalah pangan.

Menurut dia, kesenjangan pasokan pangan antarwaktu dan daerah masih menjadi masalah klasik yang perlu harus terus diupayakan penyelesaiannya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah koordinasi antara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) untuk memastikan keterjangkauan, ketersediaan, kelancaran, dan komunikasi kepada publik.

”Pada tahun kedua Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) ini, kita perlu pastikan ketersediaan pasokan dan distribusi sebagai fokus utama. Mari kita penuhi dengan jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau,” ujar Aida saat memberikan sambutan pada peluncuran ringan program GNPIP, Palembang, Jumat (24/2/2023).

Baca juga: BI Optimistis Inflasi 2023 Kembali ke 2-4 Persen