Presiden Instruksikan Jajarannya Jamin Ketersediaan Beras Jelang Puasa dan Lebaran
Untuk menjamin ketersediaan beras, Presiden Jokowi tak hanya menginstruksikan jajarannya mengecek stok di pasar, tetapi juga mengizinkan Bulog menyerap gabah petani dengan harga lebih tinggi dari sebelumnya.
Oleh
NINA SUSILO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berupaya menjamin ketersediaan bahan pangan, terutama beras, menjelang Ramadhan yang akan jatuh pada pekan keempat bulan Maret. Karena itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk terus mengecek pasokan serta harga bahan pangan di pasar. Bahkan, Presiden Jokowi mengizinkan Bulog menyerap gabah petani dengan harga lebih tinggi dari sebelumnya.
Instruksi itu disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat tertutup membahas ketersediaan pangan menjelang bulan Ramadhan dan hari rayaIdul Fitri 1444 Hijriah di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/2/2023). Hadir dalam rapat yang dimulai pukul 14.00 ini, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.
Dalam rapat itu, Presiden menanyakan ketersediaan 12 komoditas pangan utama, yakni beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging sapi, daging ayam, telur, gula, dan minyak goreng. Ia meminta semua menteri saling mendukung dan mengecek ke pasar untuk memastikan persediaan pangan. Dengan demikian, diharapkan stok pangan aman sampai hari raya Idul Fitri. Inflasi pun bisa dikendalikan.
”Neraca kita sampai Maret, cukup tersedia. Ini berarti distribusi logistik harus kita benahi bekerja sama dengan pemerintah daerah,” ujar Syahrul.
Demi menjamin ketersediaan beras, Bulog menyesuaikan harga pembelian gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG). Arief Prasetyo mengungkapkan, pada awalnya Bulog menyerap GKP dengan harga Rp 4.200 per kilogram (kg), tetapi kini menjadi Rp 4.640 per kg. Begitu pula GKG yang semula diserap dengan harga Rp 5.250 per kg, kini menjadi Rp 5.700 per kg. Bulog juga menetapkan harga serap beras medium menjadi Rp 9.000 per kg dari sebelumnya Ro 8.300 per kg.
”Kami pastikan petani tidak rugi saat panen raya,” ujar Arief.
Namun, harga tersebut sesungguhnya masih di bawah harapan petani. Arief beralasan, angka itu ditetapkan karena pemerintah harus menyeimbangkan harga beli Bulog dengan harga jual kepada konsumen. Apabila harga di tingkat petani terlampau tinggi, maka harga eceran beras akan naik dan seperti saat ini, beras menjadi pendorong inflasi tertinggi.
Bulog, tambah Budi Waseso, siap menyerap hasil panen raya. Saat ini di gudang Bulog tersedia 405.000 ton beras dan terus didistribusikan.
Tahun ini, Bulog ditugaskan menyerap 2,4 juta ton beras. Pada panen raya ini, diperkirakan Bulog bisa menyerap sampai 70 persen dari tugas tersebut yang akan menjadi cadangan beras pemerintah.
Bulog siap menyerap hasil panen raya. Saat ini di gudang Bulog tersedia 405.000 ton beras dan terus didistribusikan.
Di sisi lain, impor 500.000 ton beras yang dilakukan bertahap sejak Desember dilanjutkan. Sedikitnya 50.000 ton beras impor baru akan masuk Februari ini. Impor dinilai penting untuk mengendalikan inflasi. ”Apalagi (kalau) enggak impor, (harga beras bisa naik) lebih tinggi lagi,” katanya.
Arief beralasan, impor dilakukan terukur untuk menjaga harga beras di tingkat petani. Lagi pula, saat ini tak mudah mengimpor bahan pangan karena negara-negara lain juga mengamankan cadangan pangannya.
Komoditas lainnya, yakni bawang putih, juga dinilai mencukupi. Sejauh ini, menurut Arief, sudah lebih dari 200.000 ton dilepas ke pasar. ”Biasanya orang nahan stok karena belum dirilis izin impornya. Nah, (izin) impornya sudah dirilis,” tambah Arief.
Ketersediaan minyak goreng juga dibahas dalam rapat. Kelangkaan minyak goreng curah Minyakita disinyalir terjadi akibat banyak warga beralih ke minyak goreng yang lebih murah. Pemerintah pun meminta para pengusaha minyak goreng menaikkan alokasi minyak goreng murah dari 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan mulai Februari sampai April ini. Semua dibagi prorata dengan semua pengusaha minyak goreng.
Adapun penyediaan cabai, menurut Arief, tetap sulit di musim hujan. Namun, pengendalian harga dan stok bisa dilakukan dengan saling mengirimkan persediaan dari daerah yang sedang panen cabai. Hal ini bisa dikoordinasikan melalui forum pengendalian inflasi Kementerian Dalam Negeri dan semua pemerintah daerah.