Stabilitas Harga Dijaga, Bunga Nol Persen Diusulkan

Satgas Pemantauan minyak goreng curah dan Minyakita dibentuk untuk mengawasi kelancaran produksi dan distribusi komoditas pangan tersebut. Di sisi lain, pinjaman dengan bunga nol persen bagi usaha mikro diusulkan.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pedagang mengulak minyak goreng kemasan merek Minyakita yang didistribusikan di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Kamis (16/2/2023). Kota Yogyakarta mendapat jatah Minyakita yang merupakan bagian dari program Minyak Goreng Rakyat sebanyak 13 ton. Para pedagang membeli Minyakita itu seharga Rp 12.600 per liter dan harus menjualnya ke konsumen dengan harga Rp 14.000 per liter.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berupaya untuk mendorong daya beli dan peningkatan usaha mikro di tengah kenaikan sejumlah harga pangan pokok dan suku bunga kredit. Dua langkah yang dilakukan adalah menjaga stabilitas harga pangan pokok dan mengusulkan bunga kredit nol persen bagi pelaku usaha mikro.

Untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng sawit, misalnya, stok minyak goreng curah dan kemasan merek Minyakita ditambah dari 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan. Realisasi kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO) untuk program minyak goreng rakyat dikawal dan dipantau.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan Muhri, Senin (20/2/2023), mengatakan, pasokan DMO dalam bentuk minyak goreng pada 1-20 Februari 2023 pukul 15.30 sebanyak 194.123 ton. Dari jumlah itu, sebanyak 78 persen berupa minyak goreng curah dan 22 persen Minyakita.

”Distribusi minyak goreng curah dan Minyakita tersebut akan dikawal mulai dari produsen hingga pedagang pengecer di pasar rakyat. Pemantauan itu berdasarkan data yang ada di sistem pemantauan pemerintah,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta.

Kasan menambahkan, pengawasan tersebut akan melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan beserta dinas perdagangan provinsi dan kabupaten/kota yang tergabung dalam Satgas Pemantauan. Satgas tersebut akan memantau tiga wilayah, yakni Sumatera-Kalimantan, Jawa-Bali-Nusa Tenggara, dan Sulawesi-Maluku-Papua.

Pasokan DMO dalam bentuk minyak goreng pada 1-20 Februari 2023 pukul 15.30 sebanyak 194.123 ton. Dari jumlah itu, sebanyak 78 persen berupa minyak goreng curah dan 22 persen Minyakita.

Baca juga: Pengendalian Harga Belum Memuaskan

Dari pengawasan yang telah dilakukan, Satgas Pemantauan mendapati sejumlah temuan. Beberapa di antaranya adalah Minyakita masih diperdagangkan secara daring dan bundling (paketan), serta pemalsuan minyak goreng curah menjadi Minyakita.

Pemalsuan minyak goreng curah menjadi Minyakita ditemukan di Jawa Tengah pada 17 Februari 2023. Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Manajemen dan Tata Kelola Veri Anggrijono menuturkan, minyak goreng curah itu dikemas ulang dengan memalsukan merek Minyakita menjadi Minyak Kita.

Pemalsu juga mencantumkan harga eceran tertinggi (HET) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemendag meminta pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan minyak goreng rakyat, baik curah maupun Minyakita, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkomitmen memastikan seluruh kewajibannya telah dipenuhi.

”Penegakan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran perdagangan minyak goreng curah dan Minyakita secara langsung maupun daring akan dilanjutkan sebagai upaya akhir (ultimum remedium),” tuturnya.

Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, harga rata-rata nasional Minyakita per 20 Februari 2023 sebesar Rp 15.100 per liter. Harga tersebut mulai turun 0,66 persen dalam sepekan terakhir. Kendati begitu, harga Minyakita itu masih di atas HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 14.000 per liter.

Baca juga: Sudah Buntung Kena Pentung

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir (kanan) mengunjungi tempat pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah Tan Collection, di Kota Binjai, Sumatera Utara, Selasa (17/1/2023).

Bunga nol persen

Sementara itu, untuk memperkuat permodalan atau daya usaha pelaku usaha mikro dan ultramikro, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong pendanaan murah. Salah satunya dengan mengusulkan pemberian bunga pinjaman nol persen bagi mereka.

Kementerian BUMN juga tengah mengupayakan pendanaan murah bagi BUMN sektor pangan, seperti Perum Bulog dan ID Food. Mereka mendapatkan penugasan untuk merealisasikan cadangan pangan pemerintah.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, usulan itu telah disampaikan kepada Bank Indonesia (BI) dan diharapkan kelar dibahas dalam sebulan. Ia telah meminta dua Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury dan Kartika Wirjoatmodjo membahas hal itu dengan BI.

Pahala akan membahas pendanaan BUMN sektor pangan, adapun Kartika tentang perluasan pendanaan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) bagi pelaku usaha ultramikro.

”Usulan ini sudah mendapat dukungan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dan tinggal merealisasikan. Keseimbangan penerima pendanaan murah juga akan dijaga. Jangan sampai kesannya yang besar dapat bunga jauh lebih murah dari yang mikro,” kata Erick melalui siaran pers, Senin.

Baca juga: Strategi Pengadaan 2,4 Juta Ton Beras Pemerintah Digulirkan

Menurut Erick, sektor usaha mikro yang merupakan bagian dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berandil besar dalam perkonomian nasional. Sektor UMKM tersebut berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga 62,55 persen dan juga menyumbang serapan tenaga kerja hingga 97,22 persen.

Namun, porsi pembiayaan dari lembaga pembiayaan dan perbankan untuk UMKM baru sekitar 21 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Oleh karena itu, BUMN berkomitmen meningkatkan porsi pembiayaan tersebut dengan target minimal 30 persen pada tahun depan.

”Sejak awal, kami terus mendorong program-program kerakyatan seperti kredit usaha rakyat, Mekaar, dan Makmur. Bank-bank milik negara menjadi garda terdepan dalam pengguliran program-program itu. Upaya tersebut dapat meningkatkan dan menjangkau lebih banyak para pelaku usaha, termasuk usaha mikro,” kata Erick.

Kementerian BUMN mencatat, penyaluran KUR oleh bank-bank milik negara telah mencapai Rp 345 triliun dan menjangkau 7,2 juta pelaku usaha di seluruh Indonesia. Nasabah program Mekaar juga bertambah dari 5,6 juta orang sebelum pandemi menjadi 12,7 juta orang per November 2022. Adapun program Makmur telah memberdayakan 43.079 petani di seluruh Indonesia, serta meningkatkan 36 persen produktivitas dan 46 persen pendapatan.

Baca juga: Penyaluran Kredit UMKM Terus Dipacu