Proyek-proyek Investasi untuk Transisi Energi Segera Disusun

JETP adalah program kemitraan Indonesia dengan sejumlah negara maju yang diluncurkan pada rangkaian KTT G20 di Bali. Saat ini masih disusun rencana pendanaan proyek dalam JETP, termasuk pensiun dini PLTU.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Sejumlah turbin Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Sidrap terlihat di salah satu dari tiga bukit di Desa Mattirosi dan Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Senin (22/7/2019). Pembangkit dengan kapasitas total 75 megawatt (MW) ini terdiri atas 30 turbin yang masing-masing berkapasitas 2,5 MW. Pembangkit tenaga bayu komersial pertama di Indonesia ini dibangun dengan biaya sekitar 150 juta dollar AS. Bulan ini, Juli 2019, pembangkit ini genap setahun memasok kebutuhan akan listrik untuk masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS — Sekretariat Just Energy Transition Partnership atau JETP untuk Indonesia diresmikan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Kamis (16/2/2023). Selanjutnya, pihak Indonesia dan negara-negara pendukung akan menyusun bersama perencanaan proyek-proyek investasi untuk transisi energi dalam 3-6 bulan ke depan.

JETP adalah program kemitraan Indonesia dengan sejumlah negara maju yang diluncurkan pada rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, November 2022. Komitmen dukungan pendanaan yakni senilai 20 miliar dollar AS. Saat ini masih disusun rencana pendanaan sejumlah proyek dalam JETP, termasuk terkait pengakhiran dini operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batubara.

Pada Kamis digelar pertemuan yang dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perwakilan kementerian terkait, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan perwakilan negara pendukung pendanaan JETP, yakni Amerika Serikat dan Jepang. Setelah itu diresmikan sekretariat JETP yang juga menjadi penanda kick-off JETP untuk Indonesia.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konversasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam konferensi pers, Kamis, mengatakan, sejumah kegiatan utama JETP ialah pengembangan energi bersih, pengakhiran dini operasi PLTU, dan program-program peningkatan efisiensi energi. Semua itu tertuang dalam pernyataan bersama yang telah dilakukan tahun lalu.

Selain itu, didorong pengembangan industri pendukung energi terbarukan. ”Tidak hanya membangun dari sisi pembangkit, tetapi juga dari sisi industrinya. Sekretariat JETP akan berfungsi untuk koordinasi dan komunikasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan harian. Nanti akan ada juga dukungan dari ADB (Bank Pembangunan Asia), IEA (International Energy Agency), dan negara-negara sahabat,” katanya.

Baca juga: Langkah Transisi Energi dalam RUU EBET Dipertanyakan

Dadan menuturkan, yang akan dilakukan segera ialah penyusunan Comprehensive Investment Plan (CIP) atau perencanaan komprehensif untuk investasi, tercakup di dalamnya proyek-proyek dan kegiatan yang akan didanai. Begitu juga dengan biayanya. Namun, semua akan tetap mengikuti regulasi yang ada di Indonesia. CIP akan disusun dalam 3-6 bulan.

Menurut Dadan, Kementerian ESDM juga sudah memiliki daftar PLTU-PLTU yang direncanakan dipensiundinikan lebih dulu operasionalisasinya, tetapi ia tidak merincinya. Begitu juga Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, tidak merinci PLTU-PLTU yang ada dalam daftar teratas untuk diakhiri lebih cepat masa operasinya.

Proyek-proyek pendanaan transisi energi oleh JETP, imbuh Dadan, sebenarnya sudah ada daftarnya. ”Namun, kami masih lihat. Apakah itu final atau tidak. Dengan JETP ini, kan, kita ingin mendapat pendanaan yang jauh lebih menarik dibandingkan yang sedang komersial sekarang. Kalau (keekonomiannya) sama, ya tidak perlu. Harus lebih baik dan itu yang kita cari,” katanya.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Pengendara melintasi jalan di samping Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Karangasem di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali, Minggu (8/10). PLTS seluas 1,2 hektar tersebut mampu menghasilkan daya listrik hingga 1 megawatt. Pemerintah terus didorong untuk mengembangkan sumber energi terbarukan.

Baca juga: Harmoni Transisi Energi

Dua pilar JETP

Darmawan menuturkan, dalam perencanaan PLN, ada 1,1 gigawatt kapasitas PLTU yang akan dihapus lalu digantikan dengan energi terbarukan dan gas. Dalam proses itu, pihaknya menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Adapun RUPTL PLN 2021-2030, kata Darmawan, ialah RUPTL paling hijau dalam sejarah Indonesia.

Ia menambahkan, komitmen Indonesia mengembangkan energi bersih membuat negara-negara maju mau mendukung pendanaan dalam JETP. ”Sebenarnya ada dua negara yang awalnya jadi episentrum JETP. Sebelum Indonesia, ada Afrika Selatan. Namun, saat ini Afsel terkendala sistem ketenagalistrikan rapuh sehingga kini episentrum menjadi tinggal Indonesia, terkait bagaimana menghadapi perubahan iklim,” ucapnya.

Menurut Darmawan, PLN bersama sejumlah kementerian dan negara-negara serta lembaga mitra siap mewujudkan sejumlah upaya dalam JETP. Komitmen bersama tersebut menunjukkan bahwa jika sebelumnya dunia terfragmentasi dalam menghadapi perubahan iklim, saat ini bisa bersama dan kompak.

Head of US Department of Treasury Alexia Latourte, perwakilan AS dalam JETP untuk Indonesia, mengemukakan, semua hal dalam JETP sebagai upaya mendukung transisi energi menjadi prioritas. Adapun pilar pertama ialah mengangkat energi terbarukan dan energi bersih. Sementara pilar kedua ialah mendukung dekarbonisasi untuk pertumbuhan ekonomi.

”Selanjutnya ialah untuk memastikan bahwa kita mempunyai kebijakan lingkungan yang tepat sehingga bisa menarik investasi swasta dalam energi terbarukan. Lalu, memastikan keadilan bagi semua,” kata Latourte.