Panen raya padi akan dimulai pada akhir Februari ini. Sambil menunggu panen raya, pemerintah akan terus menyalurkan beras impor dan mendorong penyaluran beras melalui operasi pasar yang masif.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·3 menit baca
BPMI - SETWAPRES
Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Sabtu (24/9/2022).
SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah terus berupaya untuk menstabilkan harga beras. Pemerintah antara lain mengimpor beras yang telah disalurkan ke beberapa daerah untuk menekan harga. Kenaikan harga beras beberapa waktu belakangan dipicu banyak faktor, seperti ketersediaan stok pangan dan kondisi menjelang bulan Ramadhan.
”Pemerintah sudah menyiapkan beras, itu beras impor, dan saya kira sudah disalurkan ke berbagai daerah, termasuk Jawa Timur. Hal itu sudah mulai untuk menekan harga,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin ketika memberikan keterangan pers di Gedung Maspardi, Akademi Angkatan Laut (AAL), Surabaya, Senin (6/2/2023).
Wapres Amin mengemukakan, kenaikan harga beras dapat dipicu banyak hal, baik dari jumlah ketersediaan stok pangan maupun faktor eksternal lainnya.
”Boleh jadi juga memang ada kenaikan yang dipicu menjelang bulan puasa ini biasanya memang sementara naik. Begitu juga minyak goreng, pemerintah sekarang sedang melakukan operasi kembali supaya minyak goreng yang untuk distribusi rakyat tetap tidak terganggu,” kata Wapres Amin.
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA
Warga membeli beras medium saat operasi pasar di Pasar Kembang, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (5/2/2023). Operasi pasar berlangsung 4-5 Februari 2023 di 12 pasar di Kota Surabaya. Beras medium dijual Rp 46.000 per 5 kilogram. Warga dibatasi membeli hanya 10 kg beras.
Menurut Wapres, pemerintah akan menangani lonjakan harga beras ini dengan serius sehingga dapat segera tertangani. ”Sedang kita lihat, apa dari produsen, atau dari distribusi, atau jalur-jalur distribusi. Nah, nanti kalau produsennya tidak memproduksi, padahal sudah berjanji, itu tentu akan diambil langkah-langkah,” kata Wapres.
Wapres menegaskan, pemerintah pasti akan mengambil langkah-langkah perbaikan. ”Kalau itu misalnya dari distribusi, nanti kita akan lihat sebabnya, langkahnya dari mana. Saya kira itu, pokoknya pemerintah akan mengambil langkah-langkah bagaimana semua itu terpenuhi dengan baik,” ucapnya.
Secara terpisah, dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, panen raya padi akan dimulai pada akhir Februari ini. Sambil menunggu panen raya, pemerintah akan terus mendorong penyaluran beras melalui operasi pasar yang masif.
”Sambil kita dorong sebentar dalam satu, dua, sampai tiga bulan ke depan Kementerian Pertanian sudah memulai beberapa panen. Walaupun beberapa panen raya ini jatuhnya di akhir Februari, Maret, atau April,” katanya.
KOMPAS/M PASCHALIA JUDITH J
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (kiri) saat inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (3/2/2023).
Stok beras di Perum Bulog yang mencapai 320.000 ton diharapkan bisa cepat digelontorkan ke pasar-pasar. Selain itu, stok beras di Pasar Induk Cipinang yang sempat menipis 12.900 ton, sekarang sudah naik menjadi 14.000 ton. Satuan Tugas (Satgas) Pangan juga diminta untuk terus melakukan pengawasan.
”Kalau di harga eceran tertingginya Rp 9.450, tetapi enggak di-jagain Rp 9.450, enggak ada gunanya,” ujarnya.
Terkait dengan harga minyak goreng, menurut Arief, Minyakita yang dijual harga Rp 14.000 per liter memang diminati oleh lebih banyak orang. Dengan demikian, produksi Minyakita memang perlu ditingkatkan. ”Itu diproduksi dari teman-teman pengusaha dari 300.000 ton sebulan diminta untuk 450.000 ton sampai dengan 3 bulan ke depan,” ucap Arief.
BUMN bidang pangan
Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi kali ini, Arief menyebut pemerintah sedang membahas integrasi badan usaha milik negara (BUMN) di bidang pangan untuk menjadi offtaker atau pengumpul hasil produksi masyarakat.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Buruh membongkar beras yang didatangkan dari Vietnam dengan menggunakan kapal barang Newsun Blue di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Selain Arief, mereka yang bergabung dalam rapat tersebut adalah Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Pahala Mansury, Rektor IPB University Arif Satria, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta, serta Komisaris Utama PT RNI (Persero) atau ID FOOD Bayu Krisnamurthi.
Pemerintah juga perlu menyiapkan pendanaan yang nantinya akan dibicarakan oleh Presiden Jokowi dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain itu, penyiapan BUMN Bidang Pangan juga membutuhkan kesiapan infrastruktur.
Peran BUMN sebagai offtaker diharapkan dapat memacu para petani untuk fokus produksi tanpa khawatir harga panen akan jatuh. ”Pak Presiden menyampaikan bahwa kalau rakyat ini, saudara-saudara kita ini, fokusnya produksi, kemudian BUMN ini bisa ditugaskan untuk menjadi offtaker, maka enggak akan ada lagi harga jatuh di tingkat petani. Memacu untuk produksi di hulu sehingga nanti bisa terintegrasi,” kata Arief
Untuk mengintegrasikan perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut, menurut Arief, perlu ada beberapa peraturan yang harus diharmonisasi dan disinkronisasi. ”Kalau targetnya, Pak Presiden menyampaikan dalam dua minggu ini kita kembali lagi dengan draf peraturan yang sudah disiapkan,” ujar Arief.
