Dimensi Ekonomi Revitalisasi Pasar Rakyat Belum Tumbuh Optimal
Pengembangan dimensi ekonomi pasar rakyat atau tradisional di sejumlah daerah masih belum optimal. Di sisi lain, fungsi pasar rakyat sebagai barometer dan pusat pengendali harga pangan pokok perlu ditingkatkan.
Suasana pasar yang pada salah satu lorongnya diubah menjadi arena peragaan busana dan pameran di Pasar Johar, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (26/11/2022). Dalam beberapa waktu ini banyak kegiatan seni budaya diselenggarakan di kawasan Pasar Johar.
JAKARTA, KOMPAS — Dimensi ekonomi pasar rakyat atau tradisional di Kalimantan, Maluku, dan Papua yang telah direvitalisasi masih belum tumbuh optimal. Dari total pasar yang telah direvitalisasi dan disurvei, tak sampai separuhnya yang berhasil meningkatkan dimensi ekonomi.
Salah satu indikator dimensi ekonomi tersebut adalah omzet pedagang. Tak sampai separuh pedagang di pasar-pasar tersebut yang menyatakan omzetnya meningkat. Sisanya justru mengaku omzetnya stagnan, bahkan turun.
Hal itu mengemuka dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang ”Profil Pasar: Analisis Dampak Revitalisasi Pasar Rakyat di Kalimantan, Maluku, dan Papua” yang dipublikasikan pada 31 Januari 2023. Laporan itu berdasarkan survei yang berlangsung pada Mei-September 2022. Survei tersebut melibatkan 5.045 pedagang di 362 pasar rakyat yang telah direvitalisasi di tiga wilayah itu.
BPS menyebutkan, secara umum, rata-rata Indeks Pasar Rakyat di Kalimantan, Maluku, dan Papua sebelum direvitalisasi 45,16. Setelah direvitalisasi, indeks tersebut meningkat menjadi 51,61. Indeks dengan sekala 0-100 itu mengukur empat dimensi pasar rakyat, yakni fisik, ekonomi, manajemen, dan sosial budaya.
Untuk dimensi ekonomi, rata-rata indeks sebelum direvitalisasi sebesar 39,76 dan setelah direvitalisasi meningkat menjadi 41,09. Dimensi ekonomi pasar rakyat itu diukur dari aspek-aspek ekonomi, antara lain omzet pedagang, biaya retribusi, jumlah pengunjung, akses permodalan, stabilitas pasokan barang, dan digitalisasi pasar.
Baca juga: Pasar Rakyat Dijaga dan Perlu Direvitalisasi
Dimensi ekonomi Indeks Pasar Rakyat 2022 di Kalimantan, Maluku, dan Papua sebelum dan setelah direvitalisasi.
Dimensi ekonomi pasar rakyat di Kalimantan, Maluku, dan Papua 2022, sebelum dan setelah direvitalisasi.
Dari sisi omzet, 46,52 persen pedagang di pasar-pasar yang disurvei mengakui omzetnya cenderung naik. Adapun sisanya, 27,95 persen, menyatakan omzet cenderung turun dan 25,05 persen omzet cenderung sama. Padahal, hasil penelitian BPS itu juga mengungkap, omzet pedagang pasar rakyat di Kalimantan, Maluku, dan Papua rata-rata meningkat 47 persen saat pandemi Covid-19.
Direktur Mubyarto Institute Awan Santosa, Minggu (5/2/2023), menilai, pengembangan dimensi ekonomi revilitasi pasar rakyat masih belum optimal. Salah satu indikasinya adalah tak sampai separuh pedagang di pasar-pasar tersebut yang menyatakan omzetnya meningkat.
Hal ini terjadi tidak hanya di Kalimantan, Maluku, dan Papua, tetapi juga di Jawa. Dua faktor utama yang memengaruhi adalah kondisi bangunan pasar dan gejolak harga komoditas yang diperdagangkan di pasar.
Harga komoditas di pasar banyak ditentukan oleh tengkulak dan pedagang atau distributor besar. Selama ini, pedagang di pasar hanya berfungsi sebagai penerima harga ( price taker), bukan penentu harga ( price maker).
Awan menjelaskan, pasca-revitalisasi pasar, pedagang biasanya menempati kios atau lapak baru yang berbeda. Ada yang mendapatkan kios di lantai satu dan ada yang di lantai dua. Hal itu membuat pembeli mencari letak kios pedagang langganannya. Bahkan, ada juga pembeli yang enggan mencarinya kalau kios pedagang itu berada di lantai dua.
Sementara terkait gejolak harga, Awan berpendapat, harga komoditas di pasar banyak ditentukan oleh tengkulak dan pedagang atau distributor besar. Selama ini, pedagang di pasar hanya berfungsi sebagai penerima harga (price taker), bukan penentu harga (price maker).
”Jika harga komoditas dari tengkulak atau distributor besar sudah tinggi, pedagang pasar akan gamang menentukan harga yang menguntungkan. Apabila harga dibanderol tinggi, mereka khawatir komoditas itu tidak banyak dibeli,” ujar Awan ketika dihubungi dari Jakarta.
Baca juga: Mengonsep Ulang Pasar Rakyat
Sinar matahari menembus kaca menerangi warga melewati eskalator di Pasar Prawirotaman di Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Jumat (19/8/2022). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelesaikan revitalisasi Pasar Prawirotaman pada pertengahan November 2020.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri berpendapat serupa. Revitalisasi pasar rakyat belum tentu menambah keuntungan pedagang. Banyak faktor yang menyebabkannya, antara lain letak kios, gejolak harga komoditas, serta kenaikan retribusi dan sewa kios atau lapak pasar.
”Pasca-revitalisasi pasar, rata-rata pedagang membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun untuk memulihkan pendapatan mereka. Namun, ada juga yang omzetnya tak kunjung membaik, bahkan cenderung turun,” ujarnya.
Selain itu, banyak pedagang pasar yang masih berutang kepada rentenir dengan bunga tinggi. Hal itu otomatis dapat mengurangi pendapatan. Mereka memilih berutang kepada rentenir karena prosesnya lebih cepat dan praktis. Pinjaman itu juga dapat diangsur harian.
Barometer harga
Baik Awan maupun Mansuri berharap agar pemerintah tetap menjaga, bahkan meningkatkan peran pasar sebagai barometer dan pusat pengendalian harga kebutuhan pangan pokok masyarakat. Hal itu penting mengingat tiga perempat penduduk Indonesia terhubung dengan pasar rakyat, mulai dari pedagang, petani, peternak, nelayan, buruh, rumah tangga, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah.
Selama ini, operasi pasar sejumlah bahan pokok yang harganya naik, seperti beras dan minyak goreng, banyak disalurkan ke ritel modern dan pedagang-pedagang besar di pasar induk. Operasi pasar di ritel modern bisa berpotensi salah sasaran, sedangkan melalui pedagang besar berpotensi disalahgunakan.
Pemerintah tetap menjaga, bahkan meningkatkan peran pasar sebagai barometer dan pusat pengendalian harga kebutuhan pangan pokok masyarakat.
Baca juga: Pasar Tradisional Semakin Kehilangan Pelanggan
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (kiri) saat menjalankan inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (3/2/2023). Dia membaca kemasan kosong yang berada di atas beras impor berjenama Bulog dengan ukuran 50 kilogram (kg) di gudang nomor E10.
Terkait dengan beras, misalnya, dalam sidak yang dilakukan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso pada Jumat (3/2/2023), ditemukan tumpukan karung merek Bulog berkapasitas 50 kilogram serta karung dan kemasan kosong berbagai merek dan kapasitas.
Budi menduga ada potensi pencampuran beras impor Bulog dengan beras lain yang bakal dijual di atas harga beras medium. Selain itu, beras impor Bulog berpotensi dikemas ulang dan dijual lebih tinggi dengan kemasan merek lain (Kompas, 4/3/2023).
Baca juga: Beras Impor Diduga Disalahgunakan
Oleh karena itu, Mansuri berharap agar operasi pasar lebih baik digelar di pasar dengan melibatkan manajemen pengelola pasar dan asosiasi pedagang pasar dalam pendistribusian dan pengawasan. Adapun Awan berharap agar pemerintah memperkuat koperasi-koperasi di pasar rakyat menjadi koperasi multipihak yang berfokus pada rantai pasok pasar.
Koperasi multipihak itu, antara lain, mencakup pedagang; kelompok petani, peternak, dan nelayan; jaringan distribusi pasar, pengelola pasar, bahkan badan usaha milik desa, daerah, ataupun negara. Melalui koperasi itu, aksi penentuan harga komoditas oleh tengkulak atau pedagang besar bisa tereduksi, rantai pasok komoditas bisa semakin efisien, dan gejolak harga pangan pokok bisa relatif lebih terkendali.
Menteri Perdangan Zulkifli Hasan mengunjungi Pasar Kreneng, Denpasar, Bali, Sabtu (4/2/2023) untuk memantau stok dan harga pangan pokok.
Sementara itu, di Pasar Kreneng, Denpasar, Bali, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berkomitmen untuk meredam kenaikan harga minyak goreng, termasuk Minyakita, minyak goreng kemasan untuk rakyat. Pemerintah akan mengurangi pasokan Minyakita untuk ritel modern dan mengalihkannya ke pasar rakyat.
”Hingga Lebaran, suplai Minyakita diutamakan untuk pasar rakyat. Minyakita tidak boleh dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditentukan pemerintah, yakni Rp 14.000 per liter. Kami akan mengawasinya bersama Satuan Tugas Pangan,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (4/3/2023).
Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, rata-rata nasional harga Minyakita per 3 Februari 2022 mencapai Rp 15.100 per liter. Sejak awal tahun ini, harga minyak program Minyak Goreng Rakyat itu telah naik 7,09 persen.
Harga Minyakita tertinggi berada di Gorontalo, yakni Rp 20.000 per liter. Kemudian, disusul Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara yang harganya masing-masing Rp 16.600 per liter dan Rp 16.250 per liter.
Baca juga:
Minyakita, ”Senjata” Penstabil Harga, Malah Naik Harga
