Peta Jalan Hilirisasi Rampung, Investasi Bisa 545,3 Miliar Dollar AS

Prototipe hilirisasi nikel secara teknis juga akan dijadikan referensi untuk hilirisasi di sektor lainnya. Indonesia akan betul-betul fokus pada peningkatan nilai tambah dari suatu produk.

LUKAS - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Suasana rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/1/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengapresiasi jajarannya yang telah menyusun peta jalan hilirisasi investasi strategis untuk mendorong transformasi ekonomi. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa peta jalan tersebut telah selesai disusun dengan total investasi hingga 545,3 miliar dollar AS sampai tahun 2040.

”Alhamdulillah pekerjaan sudah selesai dan kami sudah laporkan dibagi menjadi 8 bagian dari 21 komoditas peta hilirisasi. Jadi selama ini kita bicara hilirisasi, peta jalan roadmap besarnya itu belum ada, dan alhamdulillah, tadi kami sudah laporkan dengan total investasi sampai dengan 2040 sebesar 545,3 miliar dollar AS,” ucap Bahlil seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Dengan didampingi Tenaga Ahli Kementerian Investasi, Bahlil menyampaikan bahwa prototipe hilirisasi nikel secara teknis juga akan dijadikan referensi untuk hilirisasi di sektor lainnya. Dengan hilirisasi tersebut, menurut Bahlil, Indonesia akan betul-betul fokus pada peningkatan nilai tambah dari suatu produk.

”Tahapan-tahapannya juga sudah tadi kita bahas teknis dan nikel sudah kita lakukan dengan baik, jadi prototipe nikel yang kita lakukan hilirisasi ini yang akan kita pakai juga untuk di sektor-sektor yang lain, seperti timah, bauksit, kemudian oil dan gas, kemudian tembaga. Tidak hanya di sektor itu, tapi juga di sektor perkebunan, pangan, perikanan,” kata Bahlil.

LUKAS - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia seusai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (30/1/2023).

Selanjutnya, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Investasi membuat skala prioritas dalam proses hilirisasi dan target-target yang harus dilakukan selanjutnya. ”Tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya sebagai Menteri Investasi agar melakukan skala prioritas untuk apa-apa saja yang harus kita lakukan sekarang. Katakanlah sekarang kita menyetop nikel, kemudian bauksit, ke depan apalagi? Seperti timah, atau tembaga, sebentar lagi. Jadi ini yang akan kita lakukan,” ujar Bahlil.

Bahlil menegaskan bahwa hilirisasi merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi diyakini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam proses bertransformasi dari negara berkembang menjadi negara maju.

”Ingat, negara di dunia ini yang mempunyai sumber daya alam berbeda antara negara yang punya sumber daya alam yang tidak melakukan hilirisasi dan yang melakukan hilirisasi. Kalau yang melakukan hilirisasi, percepatan pertumbuhan ekonominya dan menuju ke negara maju lebih cepat daripada yang punya sumber daya alam (tapi) tidak melakukan hilirisasi,” kata Bahlil.

Dukungan

Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini yang turut hadir dalam rapat di Istana Merdeka menyatakan dukungannya terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintah terkait hilirisasi. ”Hilirisasi menuju negara industri advance karena dengan jalan itulah kita jadi negara maju,” kata Rachbini.

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Tumpukan nikel yang diolah oleh pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter berbasis nikel milik PT Virtue Dragon Nickel Industry di Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (25/2/2019).

Menurut Rachbini, Presiden Jokowi sudah berulang kali menyampaikan bahwa hilirisasi nikel terbukti bisa memberikan nilai tambah berupa nilai ekspor yang kini telah mencapai Rp 30 miliar. ”Itu baru satu. Ini yang dibikin kajian ada 21 dan Menteri Bahlil ini menerobos agar dilakukan segera yang lain-lain,” ujarnya.

Rachbini menegaskan bahwa hilirisasi bisa memperkuat ekspor, memperkuat ekonomi, dan memperkuat anggaran. Dukungan hilirisasi ini bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hilirisasi perlu diteruskan dari nikel ke bauksit, timah, emas tembaga, dan sebagainya.

”Indonesia kaya sekali, masalahnya ya politik, kadang-kadang yang menghambat: dengan ekspor bahan mentah yang menikmati keuntungan sudah selesai, tapi untuk rakyat tidak ada,” kata Rachbini.

Bahlil menambahkan bahwa hilirisasi juga sejalan dengan kesepakatan pada Paragraf Ke-37 Deklarasi Para Pemimpin G20 Bali. Paragraf tersebut menyebutkan komitmen antara lain yang terkait dengan perdagangan, investasi, dan industri, yaitu untuk memperkuat perdagangan internasional dan kerja sama investasi untuk menyelesaikan isu supply-chain, juga mencegah hambatan-hambatan perdagangan. ”Hilirisasi, nilai tambah, dan kolaborasi menjadi satu kesepakatan dan kita belum punya peta jalan. Jangan kita yang mengusulkan hilirisasi tadi, tetapi enggak punya peta jalan. Presiden perintahkan untuk membuat sebagai skala prioritas apa-apa saja yang harus kita lakukan,” kata Bahlil.

KOMPAS/LAKSANA AGUNG SAPUTRA (LAS)

Salah satu lokasi penambangan bauksit di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, saat dipotret dari udara, Minggu (1/5).

Setelah hilirisasi nikel, Presiden Jokowi juga telah mengumumkan akan memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit serta mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Kebijakan tersebut, menurut Presiden, akan mulai berlaku pada Juni 2023. ”Realisasinya adalah kita mencari investasi yang bagaimana memberikan nilai tambah pada bahan baku bauksit,” kata Bahlil.

Selain itu, larangan ekspor tembaga mentah juga akan diberlakukan pada Juli mendatang. ”Kita lagi mencari formulasinya bagaimana smelter yang belum selesai contoh di NTB dan Freeport. Negara harus konsisten membangun hilirisasi,” kata Bahlil.

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan terus memberlakukan beragam kebijakan hilirisasi ini. ”Kita enggak boleh mundur sedikit karena persoalan politik. Itu dinamika kok. Presiden Jokowi kan punya ketegasan yang jelas. Jadi kalau Presiden sudah tegas, jangan menterinya memble,” kata Bahlil.