Wapres Optimistis Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Tercapai

Jumlah penduduk miskin pada September 2022 meningkat 200.000 orang dibandingkan Maret 2022. Namun, jika tak ada kondisi luar biasa, pemerintah masih optimistis target kemiskinan ekstrem nol persen tercapai di tahun 2024.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menjawab pertanyaan media pada sesi keterangan pers di Pangkalan TNI Angkatan Udara Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (27/1/2023).

BANJARBARU, KOMPAS — Badan Pusat Statistik merilis jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebanyak 26,36 juta orang atau sebesar 9,57 persen. Jumlah penduduk miskin ini meningkat 200.000 orang atau 0,03 persen dari data Maret 2022. Meski demikian, pemerintah masih tetap optimistis kemiskinan nol persen akan tercapai pada tahun 2024.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan, kondisi kemiskinan merupakan hal fluktuatif yang mungkin terjadi akibat adanya turbulensi sosial ekonomi, seperti saat pandemi Covid-19 dan termasuk akibat kenaikan harga bahan bakar minyak pada tahun 2022. Namun, dengan upaya yang konsisten dan dilakukan secara optimal, target kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024 dapat tercapai.

”Insya Allah, kita yakin (target) nol persen kemiskinan ekstrem bisa kita (capai), kecuali ada hal-hal yang luar biasa. Kalau tidak, ini sudah ada target-target yang kita tentukan,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menjawab pertanyaan media pada sesi keterangan pers di Pangkalan TNI Angkatan Udara Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (27/1/2023).

Insya Allah, kita yakin (target) nol persen kemiskinan ekstrem bisa kita (capai), kecuali ada hal-hal yang luar biasa.

Turut mendampingi Wapres Amin saat menyampaikan keterangan pers tersebut Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi.

Baca juga : Peningkatan Kemiskinan Ekstrem di 14 Provinsi Jadi PR Pemerintah

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Suasana peringatan Haul Akbar Ke-18 KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang dikenal dengan Abah Guru Sekumpul, di kediaman pribadi Gubernur Kalimantan Selatan, Jalan Kertak Baru, Kampung Keramat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Kamis (26/1/2023) malam.

Sebelummya, pada Kamis (26/1/2023) malam, Wapres Amin dan Ibu Wury Ma’ruf Amin menghadiri peringatan Haul Akbar Ke-18 KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang dikenal dengan Abah Guru Sekumpul, di kediaman pribadi Gubernur Kalimantan Selatan, Jalan Kertak Baru, Kampung Keramat, Kabupaten Banjar.

Adapun pada Jumat pagi, sebelum bertolak ke bandara untuk menuju Jakarta, Wapres Amin dan Ibu Wury menyerahkan bingkisan berupa tas sekolah dan perlengkapan alat tulis kepada murid-murid di Sekolah Dasar Negeri 1 Syamsudin Noor, Jalan Ahmad Yani Kilometer 24,5.

Baca juga : Akurasi Data, Kunci Atasi Kemiskinan Ekstrem

Wapres Amin menuturkan, secara umum, data kemiskinan year on year (secara tahunan) mengalami penurunan. Namun, beberapa bulan kemudian sempat terjadi peningkatan akibat kondisi eksternal, terutama kenaikan harga bahan bakar minyak. ”Setelah pandemi ini, sebenarnya kita sudah bisa menurunkan angka (kemiskinan) year on year itu lebih kecil dari sebelum pandemi,” kata Wapres.

Apabila dilihat secara tahunan, BPS mendata persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 menurun 0,14 persen terhadap September 2021. Adapun jumlah penduduk miskin pada September 2022 menurun 140.000 orang dibandingkan pada September 2021.

Merujuk Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS, secara nasional terjadi penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dari 2,14 persen pada Maret 2021 menjadi 2,04 persen pada Maret 2022.

Pada kesempatan tersebut, Wapres Amin menuturkan, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam menanggulangi kemiskinan dengan tetap mengurangi kantong-kantong kemiskinan di daerah. ”Kita menanggulangi kemiskinan melalui dua skema, yaitu perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Menurut Wapres Amin, pemerintah akan terus mendorong upaya mengatasi kemiskinan ekstrem untuk dapat mencapai target nol persen pada tahun 2024. ”Target (di tahun) 2024 nol persen kemiskinan ekstrem itu kita harapkan akan dapat tercapai. Nanti di tahun 2023 ini akan kita genjot lagi penanganan kemiskinan ekstrem di seluruh kabupaten/kota, dan dilanjutkan penuntasannya di 2024,” katanya.

Baca juga : Kemiskinan Ekstrem Terkonsentrasi di Pesisir, Wapres Dorong Pemberdayaan Nelayan

Seperti diketahui, pada 8 Juni 2022, Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah RI pada 2024. Sejumlah menteri, lembaga, badan, gubernur, dan wali kota diinstruksikan mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.

Langkah ini dijalankan dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar-kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Disebutkan pula percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran ini dilaksanakan melalui strategi kegiatan yang meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong kemiskinan.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Warga lansia menimba air dari sumur di kawasan perkampungan Tamansari, Kraton, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (23/1/2023).

Sementara itu, Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 27 Januari 2023 merilis beberapa upaya dan pencapaian Direktorat Jenderal Perumahan dalam mendorong kepemilikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya ditempuh dengan menyediakan rumah bersubsidi dan juga melengkapi lingkungan perumahan melalui pembangunan prasarana-sarana dan utilitas umum.

Baca juga : Lapangan Kerja hingga Sekolah Gratis, Solusi Atasi Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Realisasi pembangunan rumah swadaya, misalnya, pada tahun 2022 tercapai 99,80 persen atau sebanyak 185.802 unit dari target 186.172 unit. Untuk tahun 2023 ini, pembangunan rumah swadaya dialokasikan senilai Rp 3,194 triliun melalui skema program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk 145.000 unit dan termasuk mendukung program Penanganan Kemiskinan Ekstrem.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal beberapa waktu lalu menuturkan, penanganan kemiskinan ekstrem bukanlah hal mudah sehingga dibutuhkan upaya ekstra dan terorkestrasi antar-instansi teknis di pusat ataupun daerah. Kemiskinan ekstrem menyangkut golongan masyarakat miskin yang paling susah dientaskan dari kemiskinan karena berbagai faktor.

Faisal merinci, faktor penyebab kemiskinan ekstrem dimaksud meliputi kondisi fisik, lokasi geografis, ataupun alasan lain. Secara logika, ketika ada upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, maka kemiskinan yang non-ekstrem harus diselesaikan terlebih dulu.