Indonesia Bertahan di Tengah Cedera Dunia

UNCTAD memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh lambat 5 persen pada 2023 setelah tumbuh 5,3 persen pada 2022. Potensi kenaikan inflasi dan bertambahnya penduduk miskin perlu diantisipasi.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Panorama gedung-gedung bertingkat di Jakarta, Rabu (18/1/2023) malam. Kondisi perekonomian global di tahun 2023 diprediksi penuh dengan ketidakpastian. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini turun tajam menjadi 1,7 persen dari sebelumnya 3 persen. Adapun ekonomi Indonesia pada 2023 diperkirakan tumbuh 4,8 persen.

JAKARTA, KOMPAS — Cedera dunia diperkirakan semakin dalam pada tahun ini. Tidak hanya di permukaan, tetapi juga mulai menggerogoti sisi sosial-ekonomi masyarakat. Indonesia diperkirakan dapat bertahan di tengah cedera dunia tersebut.

Dalam laporan tentang Situasi dan Prospek Ekonomi Dunia 2023 yang dipublikasikan pada Rabu (25/1/2023), Konferensi Bidang Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD) memperkirakan ekonomi dunia pada tahun ini tumbuh 1,9 persen. Angka itu jauh di bawah pertumbuhan ekonomi 2022 yang diperkirakan sebesar 3 persen.

Adapun tingkat inflasi dunia diperkirakan akan mereda pada tahun ini meskipun angka dan risikonya masih tinggi. UNCTAD memproyeksikan inflasi dunia sepanjang 2022 mencapai 9 persen dan pada 2023 sebesar 6,5 persen.

Proyeksi ekonomi makro itu mempertimbangkan serangkaian guncangan yang parah dan saling memperkuat pada 2022 yang imbasnya akan merambat pada tahun ini. Guncangan itu, antara lain, pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, perubahan iklim, inflasi tinggi akibat krisis pangan dan energi, serta pengetatan suku bunga acuan dan peningkatan utang.

UNCTAD memperkirakan ekonomi dunia pada tahun ini tumbuh 1,9 persen. Adapun tingkat inflasi global diproyeksikan mencapai 6,5 persen.

SUMBER: UNCTAD

Perkembangan pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi sejumlah negara dan kawasan dalam laporan UNCTAD tentang Situasi dan Prospek Ekonomi Dunia 2023 yang dipublikasikan pada 25 Januari 2023.

Rambatan guncangan diperkirakan masih terasa pada tahun ini sehingga berpotensi menghambat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pemulihan pekerjaan juga bakal melambat, biaya hidup semakin tinggi, dan angka kemiskinan bertambah. Krisis dunia itu akan semakin menghantam masyarakat yang paling rentan.

”Ini bukan waktunya untuk berpikir jangka pendek dan menghemat fiskal secara spontan. Jika dilakukan, justru akan semakin memperburuk ketimpangan dan membuat SDGs semakin jauh dari jangkauan,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Kenaikan biaya hidup dan bertambahnya jumlah penduduk miskin itu juga terjadi di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah orang miskin di Indonesia bertambah 202.110 orang dari Maret ke September 2022 menjadi 26,36 juta orang. Biaya hidup yang semakin mahal juga menyebabkan garis kemiskinan meningkat 5,95 persen dari Rp 505.469 per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp 535.547 per kapita per bulan pada September 2022.

Meski begitu, Indonesia diperkirakan dapat bertahan menghadapi imbas krisis ekonomi global pada tahun ini. UNCTAD memperkirakan, ekonomi Indonesia akan tumbuh lambat sebesar 5 persen pada 2023 setelah tumbuh 5,3 persen pada 2022. Namun, pada 2024, ekonomi Indonesia akan kembali pulih dan tumbuh 5,4 persen.

Tingkat inflasi Indonesia pada 2023 diperkirakan sebesar 5,5 persen. Tingkat inflasi itu baru akan kembali pada kisaran target bank sentral pada 2024. Pada tahun tersebut, tingkat inflasi Indonesia diperkirakan sebesar 3,2 persen.

Baca juga: Krisis Biaya Hidup Merupakan Risiko Terbesar Dunia

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Foto udara bedeng pemulung di luar Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/1/2023). Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah orang miskin di Indonesia bertambah 202.110 orang dari Maret ke September 2022 sehingga total jumlah penduduk miskin per akhir September 2022 mencapai 26,36 juta orang.

Perdagangan

Dalam laporan itu, UNCTAD juga memperkirakan perdagangan barang dan jasa dunia pada 2023 terkontraksi, yakni tumbuh minus 5,2 persen. Hal itu melanjutkan penurunan perdagangan barang dan jasa dunia pada 2022 yang diperkirakan hanya tumbuh 1,9 persen.

Hal itu dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi di dua ekonomi besar dunia, yakni Amerika Serikat dan Uni Eropa (UE). Pada 2023, perekonomian Amerika Serikat dan UE diperkirakan tumbuh masing-masing 0,4 persen dan 0,2 persen.

Inflasi di Amerika Serikat dan UE akan mereda kendati masih relatif tinggi. Tingkat inflasi Amerika Serikat diprediksi turun dari 8,1 persen pada 2022 menjadi 4,8 persen pada 2023, sedangkan UE turun dari 8,6 persen menjadi 6,6 persen.

Sementara itu, China akan sedikit membawa harapan terhadap perekonomian dunia pasca-pencabutan kebijakan nol Covid-19. Perekonomian ”Negeri Tirai Bambu” diprediksi meningkat dari 3 persen pada 2022 menjadi 4,8 persen pada 2023. Inflasi di negara tersebut juga akan meningkat dari 2,2 persen pada 2022 menjadi 2,5 persen seiring dengan pemulihan permintaan.

Baca juga: Waspadai Turbulensi Harga Energi

Head of Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani mengatakan, kinerja ekspor Indonesia pada tahun ini masih akan tertopang harga komoditas yang masih relatif tinggi dan perbaikan permintaan di China. Namun, agar tidak hanya dinikmati segelintir orang, pemerintah perlu memastikan agar buah dari ekspor itu dapat memberikan trickle down effect (tetesan ekonomi) yang optimal ke masyarakat bawah.

Jumlah penduduk miskin di daerah-daerah penghasil komoditas ekspor unggulan, seperti CPO dan batubara, pada September 2022, bertambah. Hal itu terjadi lantaran kinerja apik ekspor tidak diikuti dengan pemerataan distribusi hasil ekspor hingga kalangan bawah.

Agar tidak hanya dinikmati segelintir orang, pemerintah juga perlu memastikan agar buah dari ekspor itu dapat memberikan trickle down effect (tetesan ekonomi) yang optimal ke masyarakat bawah.

Baca juga: Tetesan Ekonomi Terbatas di Daerah Penghasil Komoditas

Berdasarkan data BPS, total nilai ekspor RI selama Januari-Desember 2022 mencapai 291,98 miliar dollar AS, sementara total impornya 237,52 miliar dollar AS. Hal itu membuat neraca perdagangan RI tahun lalu surplus 54,46 miliar dollar AS.

Pada tahun ini, Kementerian Perdagangan menargetkan ekspor nonmigas bisa mencapai 289,76 miliar dollar AS. Target tersebut di atas nilai ekspor nonmigas pada 2022 yang sebesar 275,96 miliar dollar AS.

Baca juga: Antisipasi Pasar Utama ”Melempem”, Kejar Perluasan Pasar Ekspor Nontradisional

Dalam keketuaan ASEAN 2023, Indonesia berkomitmen meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif bersama negara-negara lain anggota ASEAN. Indonesia telah menetapkan tujuh prioritas deliverables ekonomi.

Beberapa di antaranya adalah penandatanganan Protokol ke-2 untuk Mengubah Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (AANZFTA) dan pembentukan unit pendukung implementasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) di Jakarta. Prioritas lainnya adalah merealisasikan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (DEFA) dan Peta Jalan Harmonisasi ASEAN untuk mendukung SDGs.

”Seluruh negara ASEAN mendukung dan optimistis prioritas deliverables ekonomi itu dapat dicapai tahun ini sehingga bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pascapandemi Covid-19,” kata Direktur Perundingan ASEAN Kementerian Perdagangan Dina Kurniasari melalui siaran pers.

Dukungan itu diberikan dalam pertemuan perdana Para Pejabat Ekonomi Senior (SEOM) ASEAN yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, pada 16-17 Januari 2023. Pertemuan itu bertujuan untuk mempersiapkan pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-54 tahun ini. Dalam pertemuan itu dibahas pula prioritas capaian ekonomi ASEAN dalam masa keketuaan Indonesia, prioritas tahunan badan-badan sektoral ASEAN, dan penguatan kerja sama ekonomi dengan negara-negara mitra ASEAN.

Baca juga: Indonesia dan ASEAN di Tahun 2023