Antisipasi Inflasi, Presiden Minta Kepala Daerah Sering ke Pasar

Pengendalian inflasi dan kemudahan berinvestasi adalah dua hal yang sangat ditekankan Presiden Joko Widodo kepada jajaran Forkopimda. Hal ini diharap menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023.

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo saat hadir dalam rapat koordinasi Forkopimda di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

BOGOR, KOMPAS — Kemungkinan lonjakan inflasi masih bisa terjadi di tahun 2023. Para kepala daerah pun diminta mengantisipasi kemungkinan lonjakan inflasi sedini mungkin. Selain itu, para kepala daerah diharapkan memperlancar investasi di wilayahnya masing-masing.

Hal ini dipesankan Presiden Joko Widodo saat membuka rapat koordinasi nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tahun 2023 di Sentul, Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023). Hadir dalam acara tersebut, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung St Burhanuddin.

Presiden tak hanya menyampaikan terima kasih atas kerja keras semua pihak dalam mengendalikan pandemi Covid-19 serta menjaga stabilitas ekonomi. Kendati bisa melalui 2022 yang berat, semua pihak diminta tetap berhati-hati dan tetap bekerja keras di tahun ini. Sebab, IMF memprediksi sepertiga ekonomi dunia mengalami resesi tahun 2023 ini.

Untuk itu, informasi dan data lapangan harus akurat. ”Sekecil apa pun kebijakan harus berbasis data dan fakta di lapangan,” kata Presiden.

Salah satu yang menjadi momok semua negara adalah inflasi. Kendati inflasi Indonesia terakhir di 5,5 persen, pemantauan harga di lapangan menjadi penting dilakukan secara terus-menerus. Ini membuat kemungkinan lonjakan sekecil apa pun terdeteksi dan bisa diantisipasi.

Saat ini, kata Presiden, harga beras mulai naik di 79 daerah. Harga telur juga merangkak di 89 daerah, sedangkan harga tomat mulai melonjak di 82 daerah. Harga ayam ras mengalami hal serupa di 75 daerah.

”Tolong, Bapak/Ibu Bupati/Wali Kota sering-sering ke pasar. Apa datanya sesuai. Jangan sampai bawahan bilang harga stabil, Pak. Enggak ada yang naik, Pak,” tutur Presiden Jokowi.

KOMPAS/NINA SUSILO

Para bupati dan wali kota bersiap di tempat rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sentul, Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).

Badan Pusat Statistik di daerah juga diharap menginformasikan angka-angka apa adanya kepada kepala-kepala daerah.

Langkah-langkah antisipasi seperti menutup ongkos transportasi atau mendorong produktivitas petani bisa dilakukan untuk mengendalikan inflasi.

Sejauh ini, menurut Tito, Kemendagri sudah melakukan koordinasi rutin setiap Senin dengan jajaran Forkopimda dan pimpinan instansi vertikal sejak Oktober 2022. Koordinasi ini dilakukan untuk pengendalian inflasi.

Karena itu, inflasi dinilai cukup terkendali. Pada September 2022 di 5,95 persen, Oktober 5,71 persen, November 5,42, dan Desember 5,51. Kenaikan tipis di akhir tahun dinilai akibat peningkatan permintaan musiman, yakni di masa Natal dan Tahun Baru.

Kunci pertumbuhan

Presiden Jokowi juga mengingatkan investasi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi di 2023 kepada Forkopimda. Saat ini, semua negara berebut investor. Karena itu, kepala-kepala daerah dan jajaran Forkopimda perlu memperhatikan kemudahan berusaha. Perizinan misalnya, jangan sampai memakan waktu berbulan-bulan.

Presiden Jokowi pun menyebutkan dua masalah yang menghambat investasi di daerah. Pertama, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Presiden pun meminta pemerintah daerah dan DPRD segera menyelesaikan persoalan tata ruang ini. Saat ini, baru ada 104 dari 7.000 KKPR yang diperlukan.

Masalah kedua adalah persetujuan bangunan gedung (PBG) yang dulu disebut izin mendirikan bangunan (IMB).

KOMPAS/NINA SUSILO

Para pejabat Kepolisian Negara RI berfoto sebelum mengikuti rapat koordinasi nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

”Namanya juga gonta-ganti. Nama itu dua kata itu cukup. Izin gedung gitu saja, udah, rampung. Kan yang penting bukan namanya, melainkan penyelesaian cepat,” seloroh Presiden.

Para kepala daerah pun diharap tak menunda lagi untuk menyelesaikan dua masalah tersebut.

Sepanjang 2022, investasi senilai Rp 1.200 triliun dinilai mencapai target. Investasi yang masuk bahkan mencapai nilai Rp 1.207 triliun dan menciptakan 1,3 juta lapangan pekerjaan di 181 proyek.

Lebih baik lagi, menurut Presiden, 53 persen investasi di luar Jawa menyusul banyaknya infrastruktur yang sudah dibangun. Ini baik untuk pemerataan kesejahteraan.

Terobosan

Ketika menutup Rakornas Forkopimda Tahun 2023, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta tahun 2023 ini menjadi momentum untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. ”Para kepala daerah dan Forkopimda agar mengambil langkah-langkah yang bersifat terobosan untuk menggairahkan pembangunan daerah,” ujar Wapres Amin secara daring.

Menurut Wapres, agenda penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi memiliki korelasi yang kuat. Inflasi yang rendah akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. ”Saya harapkan pula melalui forum ini muncul komitmen yang kuat dari seluruh kepala daerah dan Forkopimda untuk mengawal kebijakan strategis pemerintah, khususnya penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengendalian inflasi,” tambahnya.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Anak-anak bermain di Kali Ciliwung dengan latar belakang hunian padat penduduk di kawasan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (16/1/2023).

Wapres meminta para kepala daerah terus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama jika menemui kebijakan sektoral dari kementerian/lembaga yang berpotensi menghambat pembangunan daerah. ”Setiap daerah memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda-beda sehingga diperlukan intervensi pembangunan yang khas untuk setiap wilayah,” tambah Wapres.

Oleh karena itu, Wapres mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memadukan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan yang terpadu, inklusif, dan berkelanjutan. Wapres juga meminta perhatian pada upaya memperbaiki rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah.

Selain itu, perlu upaya meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian daerah, hingga ke level desa. ”Faktor kelembagaan dan aturan main merupakan faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah,” ucapnya.

Wapres berpesan bahwa di era keterbukaan saat ini, para kepala daerah dan Forkopimda harus memperkuat pola kerja sama dan kolaborasi, baik di internal pemerintahan, maupun dengan para pemangku kepentingan strategis lainnya. Demikian pula, dibutuhkan penguatan langkah yang bersifat inovasi dalam pelayanan publik yang berbasis digital.

”Kita berharap kemajuan teknologi digital akan berpengaruh atas keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, termasuk dalam penguatan ekosistem UMKM, dan sistem perlindungan sosial yang efektif,” katanya.

BPMI - SETWAPRES

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin ketika menghadiri Pembukaan Muktamar XVI Persatuan Islam (Persis), secara virtual, Sabtu (24/9/2022).

Empat panel

Dalam laporannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan peserta rakornas mencapai 4.545 orang, baik dari pemerintah pusat yakni pimpinan kementerian/lembaga, sekretaris jenderal, sekretaris utama, pejabat eselon 1 dan 2 serta gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD termasuk DPR Aceh, DPR Papua, dan DPR Papua Barat, kepala polda, kepala kejaksaan tinggi, kepala BIN daerah, komandan distrik militer (Dandim), kepala polres/poltabes, komandan Pangkalan TNI AL, kepala BPKP daerah, kepala BPS seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

Rakor diisi dengan empat sesi diskusi panel. Salah satu topik terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi serta investasi. Selain itu, terdapat pula sesi dengan topik penanganan Covid-19, tengkes, dan jaring pengaman sosial serta stabilitas hukum dan keamanan.