Presiden: Penguatan Pertumbuhan Ekonomi 2022 agar Dilanjutkan pada 2023

Pertumbuhan di sektor industri jasa keuangan di 2022 menjadi modal optimisme menyambut 2023. Presiden Jokowi pun berharap industri jasa keuangan bisa mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi tahun ini.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menerima perwakilan industri jasa keuangan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/1/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Bertemu dengan perwakilan industri jasa keuangan, Presiden Joko Widodo berharap agar pada 2023 ini semua pihak menjaga momentum penguatan pertumbuhan ekonomi yang sudah dimulai sejak 2022. Industri jasa keuangan juga diminta mendukung hilirisasi industri.

Pertemuan perwakilan industri jasa keuangan dilangsungkan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/1/2023). Hadir antara lain anggota Badan Pengawas Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas)/Direktur Utama Bank BCA Jahja Setiaatmadja, Ketua Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) Sunarso, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, Ketua Presidium Dewan Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI) Marsangap P Tamba, serta Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon.

Hadir pula dalam pertemuan itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar.

Presiden Jokowi memberikan arahan agar semua industri jasa keuangan terus menjaga momentum penguatan pertumbuhan ekonomi yang sudah dimulai pada 2022.

Seusai pertemuan, Mahendra menjelaskan, Presiden Jokowi memberikan arahan agar semua industri jasa keuangan terus menjaga momentum penguatan pertumbuhan ekonomi yang sudah dimulai pada 2022. Tantangan-tantangan berat selama pandemi perlu menjadi pelajaran agar semua bisa bangkit lebih kuat lagi.

”Maka tidak ada alasan untuk tidak optimistis dalam menghadapi 2023 walau (diperlukan) sinergi, koordinasi, upaya bersama baik pemerintah—kami dalam hal ini regulator di sektor jasa keuangan—maupun kementerian/lembaga terkait, termasuk anggota KSSK (Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan), Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta lebih penting lagi seluruh pemangku kepentingan industri jasa keuangan dan investor,” tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan industri jasa keuangan sekaligus menyampaikan persiapan pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan yang akan dilangsungkan pada awal Februari. Presiden Joko Widodo pun dijadwalkan hadir dan memberikan pesan secara langsung.

Baca juga: Perbankan Siapkan Mitigasi Risiko

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dan perwakilan industri jasa keuangan memberikan keterangan seusai diterima Presiden Joko Widodo, Senin (16/1/2023). Dalam pertemuan, perwakilan industri jasa keuangan menyampaikan kondisi sektor masing-masing, sedangkan Presiden meminta industri jasa keuangan mendukung pertumbuhan ekonomi 2023.

Sunarso menambahkan, Presiden Jokowi meminta agar industri jasa keuangan mendukung hilirisasi industri yang berbasis ekstraksi sumber daya alam. ”Hilirisasi bagian dari point of no return, enggak bisa berhenti. Karena itu, industri perbankan komit mendukung proses hilirisasi agar seluruh rangkaian proses nilai tambah dinikmati rakyat Indonesia,” tuturnya.

Komitmen ini diiringi keyakinan Himbara bisa menghadapi tantangan 2023. Sebab, menurut Sunarso, pencadangan perbankan di 2022 sangat solid. ”Kita bisa tumbuh agresif, tetapi juga hati-hati, terbukti dari kualitas aset yang kita kelola membaik dan itu tidak lepas dari kebijakan OJK, termasuk memperpanjang masa berlaku relaksasi untuk penentuan kualitas aktiva produktif,” tambahnya.

Kondisi baik

Dirut PT BEI Iman Rachman menambahkan, industri pasar modal juga cukup baik. Pada akhir tahun, kinerja BEI ditutup dengan IHSG tumbuh 4 persen dan rata-rata perdagangan harian di Rp 15 triliun. Jumlah investor pun tumbuh mencapai 10,3 juta saat ini. Selain itu, emiten atau perusahaan juga tercatat mencapai 833.

Tak hanya itu, Iman mengapresiasi aturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur perdagangan karbon. Hal ini dinilainya sebagai bentuk pendalaman pasar ke depan dan perluasan perdagangan BEI, bukan hanya bursa efek, melainkan juga bursa karbon.

Optimisme juga disampaikan Ketua AAJI Budi Tampubolon yang menyebutkan pertumbuhan dana kelolaan industri asuransi jiwa mencapai lebih dari Rp 600 triliun. Jumlah ini terdiri dari Rp 325 triliun di pasar modal dan Rp 200 triliun dalam bentuk investasi jangka panjang.

Adapun klaim dan manfaat asuransi yang dibayarkan setiap tahun lebih dari Rp 150 triliun kepada 8 juta tertanggung dari keseluruhan 83 juta pengguna asuransi jiwa di Indonesia. ”Industri asuransi jiwa juga komit untuk menghimpun dana investasi jangka panjang lebih baik lagi sehingga bisa turut menyukseskan program prioritas pemerintah untuk pembangunan infrastruktur,” kata Budi.

Baca juga: LPS Dorong Industri Keuangan Beri Perhatian pada Isu Lingkungan dan Ekonomi Hijau

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/1/2023).

Menghadapi kondisi global yang tidak menentu, Mahendra mengatakan, Indonesia tetap mengalami pertumbuhan sangat baik secara umum, tetapi mungkin beberapa sektor industri mengalami kesulitan. Karena itu telah dilakukan restrukturisasi kredit untuk sektor industri tertentu berupa perpanjangan pemenuhan kewajiban selama satu tahun. Di sisi lain, industri perbankan tetap perlu diperkuat dengan kecukupan modal untuk mengantisipasi pemburukan akibat kondisi global dan itu sudah dilaksanakan.

Untuk industri asuransi, kata Mahendra, yang ingin didorong adalah penyelesaian beberapa industri asuransi yang bermasalah. ”Kami dalam waktu dekat akan melapor secara terpisah (terkait) penanganan beberapa industri asuransi,” ujarnya.

Adapun untuk pasar modal, perdagangan bursa efek Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di Asia dan tertinggi di ASEAN. Kendati demikian, tetap ada yang perlu dicermati dalam pembukaan tahun 2023.

Adapun untuk pasar modal, perdagangan bursa efek Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di Asia dan tertinggi di ASEAN.

Untuk itu, tetap diperlukan langkah-langkah penguatan untuk meningkatkan kepercayaan para investor di pasar modal, termasuk terus memperbaiki tata kelola dan integritas seluruh aktivitas di pasar modal. Selain itu, penyiapan perdagangan karbon juga harus dilakukan sebab hal ini segera diterapkan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, kondisi perbankan bagus dan situasi pasar modal juga relatif baik. Pertumbuhan kredit perbankan sekitar 11 persen.

”Kemudian, loan interest-nya juga bagus. DPK-nya (dana pihak ketiga) juga 9 persen. Jadi, situasi perbankan bagus dan situasi dari pasar modal juga relatif baik,” kata Airlangga yang ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/1/2023).

KOMPAS/RENY SRI AYU ARMAN

Aktivitas di Terminal Petikemas Pelabuhan Makassar, Selasa (32/5/2022). Di tengah krisis ekonomi, pertumbuhan ekspor Sulsel masih meningkat.

Pada kesempatan tersebut, Airlangga menuturkan, hal yang akan didorong adalah agar pertumbuhan kredit lebih tinggi dari 11 persen. ”Selama ini, kan, (dengan pertumbuhan kredit) yang 11 persen itu (nilainya) kira-kira Rp 600 triliun. Dari Rp 600 triliun itu kontribusi dari kredit usaha rakyat Rp 373 triliun, jadi lebih dari setengah. Memang dari segi keseluruhan total kredit usaha kecil menengah itu 21 persen. Tapi terhadap pertumbuhan itu lebih dari setengah. Nah, tentu ini yang harus didorong agar kualitas dari investasi bisa berlanjut,” ujarnya.

Airlangga mengatakan, tahun ini anggaran untuk kredit usaha rakyat dinaikkan ke Rp 450 triliun. ”Jadi tetap, UMKM melalui KUR tetap kita pompa. Tinggal dari perbankan mendorong ke sektor riil,” katanya.

Menyikapi kebijakan pemerintah untuk mendorong devisa hasil ekspor lebih lama parkir di dalam negeri, Dirut BCA Jahja menyambut baik. Dengan kebijakan ini, kurs rupiah bisa terkendali. ”Jika dilakukan secara baik, itu akan menambah suplai dari USD. Karena kita lihat ada penguatan daripada rupiah terhadap USD,” tuturnya.

Namun, dia menilai perbankan perlu membantu literasi kepada nasabah agar kebijakan diterima dengan baik. Selain itu, perbankan juga perlu menyiapkan produk-produk yang menarik sehingga para eksportir merasa untung membawa devisa yang diperoleh ke dalam negeri.