Prioritas Salur Tentukan Efektivitas Operasi Pasar
Pemerintah dan Bulog dinilai perlu menyiapkan strategi agar penyaluran beras dapat diprioritaskan kepada kelompok masyarakat yang rentan miskin dan tidak termasuk dalam penerima bantuan sosial.
Oleh
MARIA PASCHALIA JUDITH JUSTIARI
·4 menit baca
KOMPAS/PRIYOMBODO
Pekerja memanggul karung berisi beras ke dalam gudang di toko beras Matahari di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (2/1/2023). Beras menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi Desember 2022 sebesar 0,66 persen.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menugasi Perum Bulog untuk menggelar operasi pasar beras sepanjang 2023 dengan total penyaluran minimal 1,2 juta ton per tahun. Agar kebijakan ini efektif mengendalikan harga beras, operasi pasar perlu memprioritaskan penyaluran ke kelompok masyarakat yang rentan miskin serta daerah yang inflasinya tinggi.
Penugasan itu tertera dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 1/KS.02.02/K/I/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023. Keputusan tersebut berlaku sejak 4 Januari hingga 31 Desember 2023.
Adapun program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras dalam keputusan itu merupakan amanat dari sejumlah regulasi tentang pangan, salah satunya Peraturan Badan Pangan (Perbadan) Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen. Perbadan itu mendefinisikan batas gejolak harga beras sebesar 5 persen. Artinya, SPHP beras dilakukan ketika harga beras di atas batas tersebut.
Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, keputusan mengenai petunjuk pelaksanaan tersebut menjadi landasan bagi Perum Bulog yang melaksanakan tugas operasi pasar cadangan beras pemerintah.
”Pelaksanaan SPHP beras akan dilakukan di seluruh Indonesia dengan target penyaluran minimal 1,2 juta ton atau disesuaikan dengan kondisi pasar. Pelaksanaannya juga memperhatikan harga penjualan harus sesuai dengan harga eceran yang telah ditetapkan sampai ke tingkat konsumen,” tuturnya melalui siaran pers yang diterima, Senin (9/1/2023).
Kebijakan operasi pasar sepanjang tahun juga diterapkan pada 2022. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, menilai, operasi pasar sepanjang 2022 belum efektif karena rata-rata nasional harga beras naik secara konstan. Berdasarkan data yang dia himpun, sepanjang 2022 rata-rata nasional harga beras naik hingga Rp 1.000 per kg.
Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, rata-rata nasional harga beras medium di tingkat pasar tradisional per Senin (9/1/2023) adalah Rp 12.500-Rp 12.700 per kg. Harga ini lebih tinggi dibandingkan situasi pada Januari 2022 yang Rp 11.500-Rp 11.700 per kg.
Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Harga beras medium per Senin (9/1) berkisar Rp 11.300 per kg, sedangkan pada Januari 2022 sekitar Rp 10.300 per kg.
Meski demikian, Rusli menggarisbawahi, operasi pasar beras merupakan instrumen kebijakan yang penting untuk mengendalikan harga. ”Operasi pasar dapat memberikan efek psikologis bagi (pelaku) pasar beras karena menunjukkan kehadiran pemerintah (dalam mengendalikan harga dan pasokan),” ujarnya saat dihubungi, Senin (9/1).
Agar kebijakan operasi pasar itu dapat efektif tahun ini, kata Rusli, pemerintah dan Bulog perlu menyiapkan strategi agar penyaluran beras dapat diprioritaskan kepada kelompok masyarakat yang rentan miskin. Kelompok masyarakat ini tidak termasuk dalam penerima bantuan sosial dari pemerintah, tetapi sensitif terhadap kenaikan harga pangan. Selain itu, pemerintah dan Bulog dapat bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah agar dapat memprioritaskan operasi pasar ke daerah-daerah yang inflasinya tinggi.
Dalam Keputusan Kepala NFA tersebut, beras dalam program SPHP dibungkus dalam kemasan curah 50 kg atau kemasan lain yang ditentukan Bulog. Harga penjualan beras tersebut di tingkat gudang Bulog senilai Rp 8.900 per kg di wilayah Maluku dan Papua, Rp 8.600 per kg untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Sumatera (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), serta Rp 8.300 per kg untuk wilayah lainnya.
Untuk melaksanakan SPHP, Bulog dapat menggandeng distributor dan mitra usaha. Keputusan tersebut juga meminta pelaksana SPHP dapat menjamin harga jual hingga di tingkat konsumen akhir oleh pengecer sesuai dengan ketetapan pemerintah.
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, perusahaan siap menjalankan penugasan operasi pasar tersebut. ”Salah satu strategi barunya ialah menjalin kerja sama dengan jaringan Agen Pos sehingga menambah jumlah titik distribusi operasi pasar. Penandatanganan nota kesepahamannya dua pekan lalu,” ujarnya saat dihubungi, Senin (9/1).
KOMPAS/JUMARTO YULIANUS
Warga antre membeli beras premium dalam kegiatan operasi pasar beras bersubsidi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (22/12/2022).
Data Bulog menunjukkan, realisasi operasi pasar beras hingga Senin (9/1) mencapai 3.859 ton. Pengadaan dalam negeri sebanyak 463 ton dan stok beras yang dikelola Bulog sekitar 340.000 ton. Sepanjang 2022, realisasi operasi pasar Bulog menyentuh angka 1,26 juta ton.
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyaksikan panen raya di Karawang, Jawa Barat. Dia menyebutkan, luas panen padi di Kecamatan Jayakerta, Karawang, mencapai 2.000 hektar dengan produktivitas panen 8 ton per hektar. Secara nasional, mengacu pada data Badan Pusat Statistik, dia menyatakan, luas panen pada Februari mencapai 1,4 juta hektar dan puncak panen dapat berlangsung pada Maret-April. Jika produktivitasnya mencapai 6 ton per hektar, produksi padi dapat berkisar 4 juta ton.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menambahkan, penyerapan produksi dalam negeri dengan jumlah beras operasi pasar mesti berimbang. Operasi pasar beras juga mesti memperhatikan waktu-waktu krusial, misalnya pada Januari-Februari yang penyerapan gabah/beras rendah karena belum panen raya. Sinkronisasi data, khususnya jumlah beras yang dapat diperjualbelikan untuk meredam laju inflasi, juga perlu menjadi perhatian pemerintah.
