Baru Kuasai 11 Persen Pasar Nonpeti Kemas, Pelindo Perbaiki Operasional

Subholding BUMN bidang layanan pelabuhan nonpeti kemas, PT Pelindo Multi Terminal, menargetkan peningkatan pangsa pasar. Pelindo saat ini hanya menguasai 11 persen pangsa pasar nonpeti kemas.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Aktivitas bongkar pupuk yang tiba di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara, pada Agustus 2021.

MEDAN, KOMPAS — Subholding badan usaha milik negara bidang layanan pelabuhan nonpeti kemas, PT Pelindo Multi Terminal, menargetkan peningkatan kapasitas dan layanan untuk mendapat pangsa pasar yang lebih besar. Pelindo saat ini hanya menguasai 11 persen dari pangsa pasar layanan pelabuhan nonpeti kemas.

”Ekspor komoditas nonpeti kemas sangat penting karena Indonesia merupakan produsen CPO (minyak sawit mentah) terbesar di dunia, juga produsen batubara, nikel, gas, dan lain sebagainya. Kami memperbaiki pola operasional untuk meningkatkan kapasitas dan layanan,” kata Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) Drajat Sulistyo, dalam diskusi bersama awak media, di Medan, Kamis (5/1/2023).

Drajat mengatakan, tujuan utama penggabungan empat perusahaan BUMN di bidang pelabuhan di bawah induk PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sejak Oktober 2021 adalah perubahan signifikan di bidang pelabuhan. SPMT pun menjadi subholding yang membawahkan kluster bisnis nonpeti kemas.

SPMT, kata Drajat, berkantor pusat di Medan karena dianggap sebagai pusat kargo nonpeti kemas di Indonesia, khususnya untuk CPO yang menjadi komoditas ekspor andalan nasional. SPMT pada tahun 2022 mampu melayani bongkar muat 115 juta ton kargo nonpeti kemas di 22 pelabuhan di seluruh Indonesia. Jumlah itu meningkat dibanding 2021 yang masih 90 juta ton.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) Drajat Sulistyo (kiri) dan Sekretaris Perusahaan SPMT M Eriansyah memberikan keterangan tentang perbaikan operasional pelabuhan untuk meningkatkan pangsa pasar kargo nonpeti kemas, dalam diskusi bersama awak media, di Medan, Sumut, Kamis (5/1/2023).

Peningkatan layanan ini, menurut Drajat, dilakukan bukan dengan pembangunan pelabuhan baru. Akan tetapi, mereka menata kembali pola operasional pelabuhan agar bisa meningkatkan kapasitas dan layanan.

Di Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Dumai, misalnya, kapasitas muat CPO ke kapal awalnya hanya 120 ton per jam, jauh di bawah standar 250 ton per jam. Pola operasional diperbaiki dan kapasitas sumber daya manusia ditingkatkan sehingga kapasitasnya kini mendekati 200 ton per jam.

Baca juga: Pelindo Jasa Maritim Bidik Pendapatan Baru di Selat Malaka

”Di Pelabuhan Makassar lebih gila lagi. Kapasitas bongkar kargo nonpeti kemas awalnya hanya 1.000 ton per hari. Kalau membongkar 20.000 ton, memakan waktu 20 hari. Padahal, di Pelabuhan Tanjung Priok, itu paling mentok dua hari,” kata Drajat.

Menurut Drajat, lambatnya kapasitas bongkar muat di Pelabuhan Makassar karena orang Pelindo dan orang gudang yang ada di pelabuhan tidak siap 24 jam. Setelah pola operasional diperbaiki, kapasitas meningkat enam kali lipat menjadi 6.000 ton per hari.

”Bongkar yang seharusnya 20 hari, bisa kelar hanya tiga hari. Bayangkan berapa biaya logistik yang dihemat dari biaya sandar kapal saja yang berkisar Rp 20 juta-Rp 30 juta per hari,” kata Drajat.

Drajat mengatakan, biaya mahal di pelabuhan harus ditekan karena yang menanggung pada akhirnya adalah konsumen akhir, yakni masyarakat. Harga di masyarakat pasti naik kalau biaya logistik mahal.

Sistem ini menjadi pusat kontrol terpadu untuk memantau secara langsung kegiatan operasional pelabuhan di seluruh wilayah kerja PT Pelindo Multi Terminal.

Dia menjelaskan, perbaikan operasional pelabuhan dapat meningkatkan kapasitas secara signifikan tanpa harus mengeluarkan belanja modal yang besar. Tidak perlu membangun dermaga yang baru untuk mendapat kapasitas yang lebih besar.

Sekretaris Perusahaan SPMT M Eriansyah mengatakan, untuk membuat standardisasi pola operasional, mereka memperkuat digitalisasi sistem informasi. Hal itu dilakukan dengan mengembangkan Multipurpose Terminal Control Center (MTCC).

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Petugas memasang pipa untuk memindahkan CPO yang baru tiba dari Sampit, Kalimantan Tengah, ke dalam truk tangki di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Sistem ini menjadi pusat kontrol terpadu untuk memantau secara langsung kegiatan operasional pelabuhan di seluruh wilayah kerja PT Pelindo Multi Terminal. Ini termasuk pelabuhan yang dikelola oleh anak perusahaan SPMT, yaitu PT Indonesia Kendaraan Terminal (Tbk) dan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

MTCC menjadi bagian penting dari proses transformasi layanan pelabuhan yang dikelola Pelindo Multi Terminal. Sistem ini telah dikembangkan sejak 2022 dan ditargetkan bisa diluncurkan tahun ini.

Baca juga: Politik Pelabuhan Merger Pelindo