65 Persen Pengelolaan Dana Pensiun di BUMN Bermasalah

Menteri BUMN Erick Thohir akan bertemu dengan para petinggi perusahaan pelat merah tersebut pada pekan depan. Dengan menggandeng KPK, pertemuan dilakukan untuk melakukan audit investigasi atas masalah tersebut.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Warga menghitung dana pensiun yang diambil di Kantor Pos Besar, Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, KOMPAS — Dana pensiun di perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN kini menjadi perhatian. Sebab, pengelolaan dana di sejumlah perusahaan pelat merah tersebut ditemukan bermasalah. Komisi Pemberantasan Korupsi pun akan dilibatkan untuk mengatasi masalah itu.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, ia tidak ingin kejadian penyelewengan dana di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hingga PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) terulang kembali. Untuk itu, tata kelola dana pensiun yang baik diperlukan.

”Karena (berdasarkan) data saya, 35 persen (dana pensiun di BUMN dalam kondisi) sehat, 65 persen ada masalah. Saya mau bersih-bersih,” kata Erick dalam acara konferensi pers Kinerja 2022 dan Rencana Program BUMN 2023 bertajuk ”BUMN 2023 Tumbuh dan Kuat untuk Indonesia” di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (2/1/2023).

Erick menyampaikan, untuk mengatasi masalah tersebut, pada pekan depan, ia bersama Ketua KPK Firli Bahuri akan bertemu dengan seluruh petinggi perusahaan BUMN untuk melakukan audit investigasi. Dalam pertemuan itu, Erick juga akan meminta pengelolaan dana pensiun dilakukan hati-hati.

”Jangan (hanya) Jiwasraya, Asabri, Taspen (PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) kita jagain, (tetapi) dana pensiun di setiap BUMN sakit,” ujar Erick.

AXEL JOSHUA HALOMOAN RAJA HARIANJA

Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara konferensi pers Kinerja 2022 dan Rencana Program BUMN 2023 bertajuk BUMN 2023 Tumbuh dan Kuat untuk Indonesia di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (2/1/2023).

Kendati begitu, Erick enggan membeberkan perusahaan BUMN mana saja yang dimaksud. Hal ini karena pihaknya sedang melakukan due diligence atau penyelidikan terhadap kinerja perusahaan.

”Detailnya seperti apa, saya enggak mau buka dulu karena due diligence baru selesai akhir Januari, tetapi indikasi awal sudah ada,” kata Erick.

Baca juga: BUMN Berencana Mengonsolidasikan Dana Pensiun

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad berpandangan, ada tiga hal yang membuat pengelolaan dana pensiun di BUMN bermasalah. Pertama, tata kelola perusahaan tidak berjalan dengan baik, seperti kurangnya transparansi. Kedua, salah strategi dalam melakukan investasi.

”Ada yang mengincar tingkat pengembalian investasi yang tinggi, tetapi risiko tinggi. Misalnya, kalau dia investasi di saham dan salah kelola, ya bisa langsung boncos. Jadi kalau dia menaruh uang pensiunnya di investasi yang penuh risiko, sewaktu-waktu pasti bisa rugi,” ujar Tauhid.

Ketiga, kata Tauhid, lemahnya pengawasan yang dilakukan setiap internal perusahaan BUMN tersebut. Lebih lanjut, Tauhid menilai, penyelidikan harus dilakukan dan dibuktikan dengan data.

Senada dengan Tauhid, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai, pengelolaan dana pensiun yang bermasalah disebabkan keuntungan yang diperoleh dari investasi tidak sesuai harapan.

”Itu terjadi karena penempatan portfolio yang keliru atau sebab lain yang sifatnya uncontrollable. Penyertaan portfolio yang tidak sesuai prinsip kehati-hatian dan governance yang memadai patut diinvestigasi,” kata Toto.

Capaian kinerja

Dalam acara tersebut, Erick menyampaikan bahwa capaian kinerja BUMN hingga kuartal III tahun 2022 bertumbuh. Pertumbuhan kinerja tersebut terlihat dari peningkatan laba konsolidasi BUMN dari Rp 61 triliun pada kuartal III tahun 2021 menjadi Rp 155 triliun pada sembilan bulan pertama 2022 atau meningkat 154,1 persen secara year on year (yoy).

”Laba itu sudah termasuk restrukturisasi Garuda Rp 59 triliun. Itu nontunai. Selebihnya dalam bentuk tunai,” ujar Erick.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)

Menteri BUMN Erick Thohir

Pertumbuhan laba tersebut, kata Erick, terjadi karena peningkatan pendapatan usaha BUMN dari Rp 1.613 triliun pada kuartal III tahun 2021 menjadi Rp 2.091 triliun pada kuartal III tahun 2022 atau tumbuh 29,6 persen yoy.

Baca juga: Harmonisasi Dana Pensiun

Mayoritas BUMN juga sudah jauh meninggalkan zona dominasi utang dalam pengelolaan keuangannya. Erick berujar, BUMN telah menurunkan tingkat utang dibandingkan investasi tertanam, yakni dari 38,6 persen pada tahun 2020, 36,2 persen pada 2021, dan menjadi 34 persen pada kuartal III tahun 2022. Menurut Erick, sebuah usaha akan baik-baik saja jika mampu menggunakan utangnya untuk investasi yang produktif.

”Kalau utang produktif itu enggak ada masalah. Yang bahaya apa? Utang yang dikorupsi, yang juga tidak jelas penggunaannya,” ujar Erick.

Seiring dengan peningkatan laba tersebut, kata Erick, kontribusi BUMN terhadap negara meningkat Rp 68 triliun dalam tiga tahun terakhir, yakni dari Rp 1.130 triliun pada 2017-2019 menjadi Rp 1.198 triliun pada 2020 hingga kuartal III tahun 2022.

Merger

Terkait rencana jangka panjang, BUMN berencana membuat blueprint2024-2034. Dalam blueprint tersebut, Erick manargetkan BUMN yang kini berjumlah 41 perusahaan akan berkurang menjadi 30. Ia juga memastikan, akan lebih banyak perusahaan BUMN yang memiliki model bisnis yang sama disatukan atau merger.

Ia mencontohkan, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi bus, yakni Perusahaan Umum Pengangkut Penumpang Djakarta (Perum PPD) Perum Damri telah digabung. Penggabungan Damri dan PPD tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023.

Saat disinggung terkait merger PT Angkasa Pura I dan II yang bergerak di bidang sektor pengelolaan bandara, Erick mengatakan hal tersebut masih dijajaki.

”Di tahun-tahun ke depan lebih banyak merger, kemarin PPD sama Damri. Karena kalau industrinya mirip, ngapain punya dua BUMN,” kata Erick soal alasan dilakukannya merger.

Baca juga: Harmonisasi Program Pensiun Dinilai Mampu Tingkatkan Perlindungan di Hari Tua