Pemerintah Tetapkan 10 Proyek Strategis Baru, Termasuk Ibu Kota Negara
Penambahan proyek baru diharapkan dapat menarik investasi swasta dan mendorong hilirisasi industri. Proyek serta program yang dimasukkan dalam daftar ditargetkan selesai paling lambat pada semester I-2024.
Oleh
Axel Joshua Halomoan Raja Harianja
·5 menit baca
KOMPAS/MADINA NUSRAT
Sejumlah pengunjung dari berbagai daerah mengunjungi Titik Nol Nusantara di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur, Sabtu (5/11/2022). Meski belum tampak ada pembangunan fisik ibu kota negara yang masif, tetapi area itu cukup menarik pengunjung yang antusias menyambut IKN Nusantara.
JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP menetapkan 10 proyek strategis nasional baru dan empat proyek yang nomenklaturnya disesuaikan dalam daftar. Penambahan proyek baru itu diharapkan dapat menarik investasi swasta dan mendorong hilirisasi industri.
KPIPP ditugaskan untuk memastikan target pembangunan infrastruktur sejumlah proyek prioritas dan strategis nasional selesai secara cepat dan efisien. KPIPP beranggotakan sejumlah kementerian, yakni Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Wahyu Utomo, mengatakan, penambahan proyek strategis nasional (PSN) itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar PSN.
Wahyu mengatakan, nilai investasi 10 PSN baru tersebut mencapai Rp 265 triliun. Dengan penambahan tersebut, jumlah PSN yang ditangani saat ini mencapai 210 proyek dan 12 program dengan estimasi total nilai investasi mencapai Rp 5.746,4 triliun.
"Kita tekankan bahwa 10 proyek itu semaksimal mungkin adalah proyek yang dibiayai oleh swasta sehingga tidak ada beban bagi pemerintah, mengingat ekonomi kita ke depan mungkin akan mengalami tekanan dari ekonomi global," kata Wahyu saat acara Media Gathering KPPIP di Jakarta, Jumat (23/12/2022).
AXEL JOSHUA HALOMOAN RAJA HARIANJA
(Dari kanan ke kiri) Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Sumedi Andono Mulyo, dan Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) M Unu Ibnudin, saat acara Media Gathering KPPIP di Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Adapun 10 PSN baru itu, di antaranya Kawasan Industri Tanjung Sauh (Provinsi Kepulauan Riau); Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park (Provinsi Sulawesi Tenggara); Kawasan Industri Motui (Provinsi Sulawesi Tenggara); Kawasan Industri Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara); dan Kawasan Industri Pulau Ladi (Provinsi Kepulauan Riau).
Selanjutnya, Kawasan Industri Pupuk Fakfak (Provinsi Papua Barat); Bendungan Karangnongko (Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur); Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) dan Compression (UCC Project) di Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat); dan Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro (Provinsi Jawa Timur).
Wahyu menyampaikan, dari 10 PSN baru tersebut, hanya proyek Bendungan Karangnongko (Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur) yang harus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menjelaskan, bendungan tersebut berada di dua kabupaten yakni, Blora, Jawa Tengah, dan Bojonegoro, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Blora, kata Wahyu, tidak mampu membiayai pembangunan bendungan tersebut.
"Bojonegoro mempunyai kemampuan hingga akhirnya kita sepakati bahwa Bojonegoro harus bertanggung jawab untuk menyediakan tanahnya. Sementara untuk yang di Blora, akan didukung oleh pemerintah pusat melalui LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara)," jelas Wahyu.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)
Kereta ringan (LRT) tiba di Stasiun Velodrome di Rawamangun dari Stasiun LRT Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (29/11/2019).
Sementara itu, empat proyek yang nomenklaturnya disesuaikan dalam daftar PSN adalah Light Rail Transit (LRT) Jakarta International Stadium–Kelapa Gading dan Velodrome–Manggarai (Provinsi DKI Jakarta); Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Methanol, Ammonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat); Program Ketenagalistrikan-Pembangunan PLTA Mentarang (Provinsi Kalimantan Utara); dan Program Percepatan Pengembangan Wilayah-Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara dan Infrastruktur Pendukung Ibu Kota Negara (Provinsi Kalimantan Timur).
Wahyu mengatakan, PSN baru tersebut sudah memenuhi kriteria strategis karena memiliki peran terhadap perekonomian regional dan nasional, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan kedaulatan nasional. Selain itu, proyek itu juga dinilai memiliki dampak positif terhadap pendapatan domestik bruto (PDB), pengurangan pengangguran, serta mendukung distribusi atau sebaran proyek di seluruh wilayah Indonesia.
PSN baru tersebut sudah memenuhi kriteria strategis karena memiliki peran terhadap perekonomian regional dan nasional, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan kedaulatan nasional.
Wahyu berujar, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, proyek beserta program yang dimasukkan dalam daftar PSN tersebut dapat diselesaikan paling lambat pada semester I tahun 2024.
"Meskipun mungkin di semester I-2024 pekerjaannya belum selesai, proyek ini akan diteruskan hingga selesai. Jadi tidak ada istilah proyek mangkrak yang akan terjadi di tahun 2024," kata Wahyu.
Wahyu yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian ini, menambahkan, secara kumulatif sejak 2016 sampai Desember 2022 terdapat 152 PSN yang sudah selesai dan beroperasi penuh. Sementara itu, 46 PSN lainnya saat ini sedang dalam tahap penyiapan. Khusus dari Januari hingga Desember 2022, terdapat 24 PSN yang mencapai tahap selesai sepenuhnya dan sembilan PSN yang telah beroperasi sebagian.
Dalam acara yang sama, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, mengatakan, untuk memastikan tambahan PSN itu berjalan dengan baik, KPPIP akan mengevaluasinya.
"Evaluasi 3 bulanan atau 6 bulanan sehingga nanti kira-kira bisa menentukan PSN mana saja yang bisa on going atau mengalami hambatan. Kalau ada hambatan, nanti kita pelajari case by case apakah masih bisa dilanjutkan atau di-hold," kata Sumedi.
Sumedi menilai, PSN merupakan investasi masa depan. Ia berharap, adanya PSN dapat meningkatkan perekonomian melalui kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. "Jadi proyek strategis nasional selain memberikan tambahan pendapatan, tapi juga akan meng-generate investasi berikutnya," ujar Sumedi.
Salah satu dari empat proyek yang disesuaikan nomenklaturnya dalam daftar PSN adalah Program Percepatan Pengembangan Wilayah-Pembangunan Kawasan Strategis Nasional dan Infrastruktur Pendukung Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Terkait hal ini, Sumedi menuturkan, pemerintah akan fokus membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pada 2024.
"Tahapannya (pembangunan) IKN itu sampai 2045 untuk mencapai Indonesia emas. Jadi jangan terjebak sampai 2024 saja, tapi justru 2045," tuturnya.
Adapun luas wilayah IKN terdiri dari darat, yaitu 256.142 hektar dan perairan laut seluas 68.189 hektar. Pengembangan kawasan IKN terbagi atas tiga wilayah perencanaan, yakni Kawasan Pengembangan IKN (KP-IKN) dengan luas wilayah 199.962 hektar, Kawasan IKN (K-IKN) dengan luas wilayah 56.180 hektar, dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan luas wilayah 6.671 hektar.
"Anggarannya hitungan terakhir itu masih Rp 23 triliun, tapi intinya tahun 2023 sampai semester I tahun 2024, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan fokusnya. Di situ pembangunan perkantoran, perumahan, dan jalan tol," kata Sumedi.
