Presiden Jokowi: Prioritaskan Dana untuk Urusan Sampah dan Hutan Mangrove

KOMPAS/PRIYOMBODO

Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) memilah sampah plastik yang dikumpulkan dari saluran air di Waduk Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Penggunaan dana lingkungan hidup diprioritaskan untuk mengatasi permasalahan sampah serta penanaman hutan mangrove. Kedua target itu dinilai dapat menunjukkan dampak nyata dan terukur dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup.

Ketika membuka Rapat Kerja Nasional Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Presiden Joko Widodo meminta BPDLH fokus pada penyelesaian masalah sampah hingga hutan mangrove. Seiring dengan meningkatnya dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, kegiatan-kegiatan BPDLH harus diarahkan pada kegiatan-kegiatan nyata yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

”Karena terlalu banyak aktivitas yang harus kita kerjakan. Urusan sampah, urusan konservasi fauna, konservasi flora, rehabilitasi hutan mangrove, rehabilitasi hutan hujan tropis, rehabilitasi lahan gambut. Belum masuk lagi ke urusan sumber daya alam laut, sampah plastik yang masuk ke laut,” ujar Presiden Jokowi ketika memberikan sambutannya, Rabu (21/12/2022).

Seiring dengan anggaran yang akan makin membesar, Presiden Jokowi meminta agar BPDLH berkonsentrasi terhadap dua hal terlebih dahulu, yaitu penanganan sampah dan mangrove. ”Anggaran diecer ke mana-mana, akhirnya tidak kelihatan dan tidak memberikan dampak yang nyata kepada negara kita dan dunia,” tambah Kepala Negara.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menyampaikan dua hal penting saat menyampaikan pidato pada sesi pleno KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa di Gedung Europa, Brussels, 14 Desember 2022.

Menurut Presiden Jokowi, urusan sampah menjadi prioritas utama. Dari pengalaman sejak menjabat Wali Kota Surakarta hingga kini, urusan sampah ini belum pernah beres. ”Insinerator saja, urusannya yang namanya tipping fee sampai sekarang di Solo belum. Sudah saya mulai awal dulu, sejak 20 tahun yang lalu kita mulai, sampai sekarang belum beres,” ucapnya.

Ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta, Presiden Jokowi juga menyebut urusan sampah belum rampung. Presiden sempat bertanya tentang penyelesaian masalah sampah di setiap daerah kepada para gubernur yang hadir dalam rakernas tersebut dan tak satu pun mengaku sudah mampu merampungkan problematika sampah.

Oleh karena itu, Presiden mendorong agar anggaran di BPDLH digunakan untuk penyelesaian urusan sampah. ”Sehingga sampah tidak lari ke laut, tidak lari ke sungai, menjadi kotoran sebuah kota. Mau pakai sistem apa pun silakan, tapi selesai gitu loh,” kata Kepala Negara.

Presiden Jokowi juga meminta BPDLH berkonsentrasi pada lingkungan hidup kehutanan. Rehabilitasi hutan mangrove bisa mereduksi emisi karbon 8-12 kali lipat dibandingkan hutan biasa. ”Jadi dampaknya selalu kelihatan, ya sudah konsentrasi di situ karena banyak lahan. Kalau namanya konsentrasi di mangrove, saya minta konkret-konkret saja, siapkan persemaiannya,” ucapnya.

KOMPAS/NINA SUSILO

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Kolaborasi daerah

Dalam menyelesaikan persoalan lingkungan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan BPDLH. ”Komitmen global dan nasional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian perubahan iklim, perlu didiseminasikan dan melibatkan pemerintah daerah,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Oleh sebab itu, lanjut Airlangga, potensi kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dengan BPDLH perlu diidentifikasi. Mekanisme koordinasinya juga mesti ditinjau.

Sepanjang 2021-2026, total dana lingkungan hidup yang dikelola BPDLH mencapai Rp 14,52 triliun. Potensi dananya mencapai Rp 24,38 triliun.