Optimalkan Mesin Pertumbuhan Ekonomi dalam Negeri

Presiden mengatakan, kebijakan ekonomi 2023 akan fokus pada optimalisasi mesin pertumbuhan ekonomi dari dalam negeri. Selain itu juga didorong transformasi struktural di berbagai bidang.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Truk dan kendaraan angkutan barang memadati ruas tol lingkar luar Jakarta (JORR) di Cilandak, Jakarta, Selasa (20/12/2022). Di tengah perkiraan pelambatan ekonomi serta ketidakpastian global, kemampuan dalam negeri harus dioptimalkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

JAKARTA, KOMPAS- Di tengah potensi pelemahan ekonomi global di tahun depan, pemerintah ingin mengoptimalkan mesin pertumbuhan ekonomi dari faktor dalam negeri. Berbagai transformasi struktural ekonomi diharapkan bisa memberikan kestabilan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan, situasi yang dihadapi dunia di tahun mendatang bakal sulit diprediksi dan dihitung dengan berbagai teori-teori yang bisa dipakai. Di tengah perkiraan pelambatan ekonomi serta ketidakpastian global, mengoptimalkan kemampuan dalam negeri penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang.

“Kemampuan domestik harus terus betul-betul kita garap,” ujar Presiden dalam acara “Outlook Perekonomian Indonesia 2023: Menjaga Resiliensi Ekonomi Melalui Transformasi Struktural” yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Ia mengatakan, saat ini banyak aset negara yang menganggur dan tak produktif. Selain itu, juga banyak perizinan konsesi hutan yang telah diberikan, tetapi tidak dimanfaatkan optimal. Presiden juga menyinggung soal banyaknya pembelian peralatan yang lebih banyak menumpuk di gudang. Semua ini semestinya bisa dioptimalkan untuk mendorong peekonomian.

Presiden mengatakan, akan terus melakukan hilirisasi komoditas sumber daya alam sehingga dapat memberikan nilai tambah pada perekonomian. Setelah melarang ekspor bijih nikel, pemerintah bakal melarang ekspor bijih bauksit.

Berbagai transformasi struktural, lanjut Presiden, terus dijalankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia secara bertahap melakukan transformasi struktural perekonomian. Pada 2014-2015, saat terjadi tapper tantrum, Indonesia masuk dalam golongan fragile five atau lima negara yang sangat rentan terhadap guncangan krisis ekonomi global.

Penyebabnya antara lain defisit transaksi berjalan dan tingginya kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN). Defisit transaksi berjalan yang dipicu lebih banyak impor ketimbang ekspor coba dikurangi dengan hilirisasi agar bisa memberikan nilai tambah. Saat itu kepemilikan asing di SBN juga mencapai lebih dari 30 persen. Kini kepemilikan asing berkurang, hanya 14,8 persen. Pengaruh asing di sistem keuangan Indonesia mengecil sehingga sistem keuangan Indonesia lebih stabil.

“Ini upaya-upaya yang terus kita lakukan. Hasilnya mulai terlihat,” ujar Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tantangan yang datang silih berganti tidaklah mudah. Setelah sukses menangangi pandemi Covid-19, kini Indonesia dihadapkan pada ketidakpastian global. Upaya mengantisipasi ketidakpastian adalah dengan terus beradaptasi dan bersinergi antara kebijakan fiskal, moneter, keuangan, dan sektor riil.

Fiskal, moneter, keuangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, strategi kebijakan fiskal di tahun depan adalah menjaga dan memperbaiki fundamental sumber ekonomi Indonesia, yakni dari faktor dalam negeri, seperti konsumsi, investasi, investasi, meningkatkan kualitas belanja pemerintah, dan meningkatkan daya saing ekspor.

Memasuki tahun depan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkecil menjadi 3,92 persen, ini lebih rendah dari target yang tertera di Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 yang sebesar 4,5 persen. Tahun depan, defisit APBN telah ditargetkan menjadi 2,84 persen atau kembali ke batas normal yang di bawah 3 persen.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, kebijakan moneter tahun depan akan diarahkan untuk menjaga kestabilan (pro stability). Adapun empat instrumen kebijakan lainnya, seperti kebijakan makroprudensial, pengelolaan sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta kebijakan keuangan inklusif dan keuangan hijau akan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth).

Perry menambahkan BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 pada kisaran 4,5 persen–5,3 persen dan akan meningkat menjadi 4,7 persen–5,5 persen pada 2024. Pertumbuhan ini ditopang konsumsi, investasi, dan masih positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat.

Adapun inflasi umum dan inflasi inti pada tahun depan akan kembali ke sasaran 3 persen plus minus 1 persen. BI akan mengembalikan inflasi inti lebih awal yakni pada paruh pertama 2023.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, sektor jasa keuangan siap berkontribusi menjadi motor pendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pembiayaan dan pendanaan intermediasi keuangan bisa diarahkan untuk hilirisasi industri, menjaga daya saing ekspor, dan meningkatkan kapasitas usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Untuk memberikan stimulus pada sektor-sektor yang masih terdampak pandemi atau alami bekas luka memar (scaring effect), OJK telah memperpanjang restrukturisasi kredit untuk UMKM dan industri padat karya seperti Tekstil Produk Tekstil (TPT) & Alas kaki. Perpanjangan restrukturisasi ini hingga Maret 2024.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Muhamad Chatib Basri mengatakan, mengembangkan pasar domestic itu kuncinya tiga hal yakni kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan. Kebijakan fiskal bisa diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan peredam kejut gejolak. Adapun dari sisi moneter, kebijakan suku bunga akan berpotensi naik untuk menahan agar selisih dengan bunga bank sentral AS tidak terlalu lebar sehingga menjaga stabilitas nilai tukar. Dari sisi keuangan, pengoptimalan fungsi intermediasi bisa jadi stimulus pertumbuhan ekonomi.

Sektor riil

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, transformasi struktural di industri manufaktur sudah dilakukan sejak 2018. Saat itu pihaknya menetapkan 5 sektor utama yakni industri elektronik, TPT, makanan minuman, otomotif, dan petrokimia. Memasuki 2020, pandemi membuat pihaknya menambahkan sektor alat kesehatan dan farmasi sebagai sektor utama yang harus terus ditingkatkan.

“Transformasi ini guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi,” ujar Agus.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, adanya UU Cipta Kerja mendorong transformasi ketenaga kerjaan. Harapannya, lebih banyak investasi yang masuk, dan mendorong pertumbuhan dunia usaha, sehingga menciptakan kesempatan kerja.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid dengan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, maka dunia usaha juga bisa menggeliat sehingga bisa berkontribusi pada perluasan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Ekonomi Indonesia Dinilai Masih Kuat Hadapi Gejolak Global