Pemerintah Jamin Beras dari Luar Negeri Hanya untuk Kondisi Tertentu

Beras komersil dari luar negeri dijamin tak akan mengganggu beras dalam negeri produksi petani. Beras hanya digunakan untuk kondisi tertentu, seperti penanggulangan bencana dan intervensi harga beras.

KANTOR STAF PRESIDEN

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memimpin rapat koordinasi membahas stok beras nasional bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, dan Badan Pangan Nasional di Jakarta, Rabu (14/12/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan pengadaan beras komersial di luar negeri disebut untuk memperkuat cadangan beras nasional. Pengadaan itu dijanjikan tidak akan mengganggu produksi petani. Beras impor hanya akan digunakan untuk kondisi tertentu, seperti penanggulangan bencana, intervensi harga beras, dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya.

”Penggunaannya akan diawasi secara ketat untuk memastikan tidak masuk ke pasar. Dan, kita pastikan betul beras komersial ini tidak akan mengganggu beras dalam negeri produksi petani,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko seusai memimpin rapat koordinasi terkait perberasan nasional di gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Rapat melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, dan Badan Pangan Nasional. Pemerintah telah menyiapkan 500.000 ton beras komersial di luar negeri yang sewaktu-waktu dapat dibawa ke Indonesia.

Beras komersial tersebut merupakan persediaan akhir 2022 sampai menunggu panen raya pada Februari-Maret 2023. Pengadaan beras komersial agar Bulog dapat menyerap hasil panen petani untuk mengisi ulang kembali stoknya sampai dengan 1,2 juta ton. ”Ini diperlukan dalam rangka menjaga floor price di tingkat petani, dan berikutnya dikeluarkan pada saat produksi berkurang di akhir tahun,” tambah Moeldoko.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Buruh membongkar beras dari daerah yang baru tiba di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin (21/8/2017).

Moeldoko mengatakan, posisi stok beras di Bulog saat ini kurang dari 500.000 ton. Sementara sisanya berada di rumah tangga, pedagang, dan penggilingan padi.

Meski cadangan beras tersedia, pemerintah tetap ingin menjamin dan memastikan ketersediaan beras di masyarakat benar-benar aman. Untuk itu, pemerintah mengambil kebijakan pengadaan beras komersial di luar negeri. ”Hal ini juga sebagai langkah untuk mengendalikan inflasi,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Moeldoko juga membantah anggapan bahwa pemenuhan cadangan beras melalui pengadaan beras komersial di luar negeri menunjukkan produksi beras tidak mencukupi. Menurut dia, justru hasil produksi beras nasional masih terbilang surplus.

Produksi beras nasional pada Januari-Desember 2022 diproyeksikan sebesar 31,90 juta ton. Sementara kebutuhan beras nasional tahun 2022 sekitar 30,2 juta ton sehingga diproyeksikan mengalami surplus beras sekitar 1,7 juta ton. ”Produksi beras nasional dalam kondisi baik, yang mau kita jaga adalah stok beras di Bulog,” kata Moeldoko.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo meninjau stok beras di Gudang Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (1/10/2019).

Dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Selasa (6/12/2022), Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar seluruh kementerian/lembaga waspada terhadap kondisi perberasan nasional. Presiden minta kebutuhan beras benar-benar dihitung dengan teliti.

Tantangan kompleks

Presiden Jokowi juga menginstruksikan kementerian/lembaga terkait saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan beras nasional. Presiden meminta agar cadangan pangan nasional diperhatikan dan ditingkatkan untuk berbagai komoditas, baik itu beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi, ayam ras, telur, gula konsumsi, minyak goreng, maupun cabai rawit.

Pemerintah juga akan menyiapkan mekanisme pembiayaan bagi Bulog maupun RSI atau ID Food melalui Kementerian Keuangan. Nilai pinjaman untuk Bulog maupun ID Food itu ditetapkan dengan harga tertentu yang lebih rendah daripada harga pasar.

Ketika menerima kedatangan Rektor Universitas Bina Insan Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Sardiyo, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu, Moeldoko juga meminta perguruan tinggi agar memperkuat riset inovasi di sektor pertanian. Apalagi, saat ini tantangan pembangunan sektor pertanian sangat kompleks.

KANTOR STAF PRESIDEN

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima kedatangan Rektor Universitas Bina Insan Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Sardiyo, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (14/11).

Indonesia memiliki banyak potensi di sektor pangan yang belum dikembangkan secara optimal. Untuk itu, diperlukan lebih banyak inovasi dalam mengembangkan potensi pertanian agar Indonesia menjadi pemenang dalam persaingan global.

”Kita perlu lebih banyak inovasi untuk meningkatkan produktivitas, inovasi untuk meningkatkan kualitas, inovasi untuk substitusi ekspor, inovasi untuk meningkatkan daya saing pangan,” kata Moeldoko, yang didampingi Deputi II KSP Abetnego Tarigan.

Moeldoko juga menyoroti perubahan iklim sebagai tantangan terkini dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Ia pun menyampaikan kekhawatiran terkait iklim di Tanah Air yang sudah dua tahun terakhir cenderung basah. ”Ini kita sudah mendapatkan basah lebih dari dua tahun, yang saya takutkan kalau kita mendapatkan kering juga dalam waktu yang sama,” ujarnya.

Sardiyo mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan pembangunan Techno Park di sektor pertanian. Pembangunan kawasan penelitian dan pengembangan tersebut akan menjadi ruang kolaborasi antara pendidikan dan Industri untuk menghasilkan produk pertanian yang bisa langsung dimanfaatkan oleh publik.

”Kami sudah siapkan lahan empat hektar, dan tanahnya subur. Kami mohon dukungan dari KSP agar rencana ini bisa cepat terwujud,” tutur Sardiyo.