Pemerintah memastikan telah menugaskan Perum Bulog mengimpor 200.000 ton beras hingga akhir tahun 2022. Beras impor akan digunakan untuk memerkuat cadangan dan dijanjikan tidak akan merugikan petani.
Oleh
MARIA PASCHALIA JUDITH JUSTIARI
·5 menit baca
IVAN DWI KURNIA PUTRA
Pekerja menjahit karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (02/11/2022).
JAKARTA, KOMPAS – Guna memperkuat cadangan beras agar efektif mengintervensi pasar, pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 200.000 ton hingga akhir 2022. Pemerintah juga akan memantau pergerakan harga beras dan prediksi panen raya agar pelaksanaan impor di awal tahun tidak merugikan petani.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, surat penugasan dan perizinan untuk Bulog dalam mengimpor 200.000 ton beras hingga akhir tahun sudah terbit. “Kemungkinan pada minggu-minggu depan, pengapalannya sudah ada,” katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Penugasan impor tersebut, lanjut Susiwijono, dieksekusi dengan prinsip mengutamakan pengadaan beras dari dalam negeri. Ketika stok Bulog berada di bawah 600.000 ton, pemerintah menilai impor beras dibutuhkan sehingga terdapat pasokan dalam jumlah yang kuat untuk menstabilkan harga yang merangkak naik di tingkat konsumen.
Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mendata, secara nasional harga beras medium di tingkat pasar tradisional per Selasa (6/12) berkisar Rp 12.200 per kilogram (kg) hingga Rp 12.400 per kg. Harganya cenderung meningkat sejak awal Juli 2022 yang masih berkisar Rp 11.550 per kg–Rp 11.750 per kg.
Sementara itu, per Selasa pagi, stok beras yang dikelola oleh Bulog mencapai 503.000 ton dengan proporsi cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 61 persen dan sisanya beras komersial. Jumlah stok itu lebih rendah dibandingkan posisi pertengahan Oktober 2022 yang mencapai 730.105 ton dengan 95,03 persen di antaranya merupakan CBP.
Jika sejak awal tahun depan ada indikator panen raya tepat waktu, pemerintah tidak akan melanjutkan impor. “Jangan dikotomikan impor atau tidak impor. Impor hanya sebagai instrumen kebijakan. Hal terpenting ialah keamanan pangan terjaga, yakni ketersediaan stok dan stabilisasi harga. Begitu harga di pasar naik, kita pasti harus tambah stok,” ujarnya.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perum Bulog periode 2007-2009 sekaligus Pengamat Pertanian Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Mohammad Ismet berpendapat, penambahan stok melalui impor beras perlu memperhatikan neraca komoditas bulanan secara cermat, khususnya pada pola konsumsi rumah tangga. "Kestabilan pasar beras sangat penting, apalagi menjelang tahun politik," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi menggarisbawahi, stok beras perlu ditingkatkan sebagai instrumen stabilisasi harga dan antisipasi situasi darurat, seperti bencana alam. Pemerintah mengupayakan beras impor tidak merugikan petani. “Cadangan pangan ini harus ada. Namun, pengeluarannya akan diawasi secara ketat,” katanya dalam keterangan pers.
Arief menambahkan, beras impor tersebut menjadi stok pada akhir 2022 hingga panen raya yang diperkirakan pada Februari-Maret 2023. Dia berharap, Bulog dapat menyerap produksi saat panen raya hingga stok diharapkan bertambah menjadi 1,2 juta ton.
Serap paksa
Menurut Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso, peningkatan stok beras yang dikelola Bulog melalui pengadaan dalam negeri tidak realistis jika dilakukan pada akhir tahun. Penggilingan padi skala besar mesti menjaga alirannya untuk ritel modern, sedangkan penggilingan skala kecil harus memenuhi permintaan pasar tradisional.
Arahan yang diterima Bulog untuk meningkatkan pengadaan dalam negeri, menurut Sutarto, telah mengimpit penggilingan. “Harga gabah yang kami beli sudah tinggi, yakni sekitar Rp 6.000 – Rp 6.300 per kg. Mestinya, harga beras yang dihasilkan berkisar Rp 11.000 – Rp 12.000 per kg. Namun, kami harus menjaga harga eceran tertinggi (HET) di hilir,” ujarnya saat dihubungi, Selasa.
Badan Pusat Statistik mencatat, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sepanjang November 2022 mencapai Rp 5.397 per kg. Angka ini 0,91 persen lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 16,06 persen dibandingkan November 2021.
KOMPAS/AGUS SUSANTO
Pemilik sawah menghitung panen padi varietas Ciherang di Desa Sukamaju, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (29/11/2022).
Serap paksa
Menurut Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso, peningkatan stok beras yang dikelola Bulog melalui pengadaan dalam negeri tidak realistis jika dilakukan pada akhir tahun. Penggilingan besar mesti menjaga alirannya untuk ritel modern sedangkan penggilingan kecil harus memenuhi permintaan pasar tradisional.
Arahan yang diterima Bulog untuk meningkatkan pengadaan dalam negeri, menurut Sutarto, telah mengimpit penggilingan. “Harga gabah yang kami beli sudah tinggi, yakni sekitar Rp 6.000 – Rp 6.300 per kg. Mestinya, harga beras yang dihasilkan berkisar Rp 11.000 – Rp 12.000 per kg. Namun, kami harus menjaga harga eceran tertinggi (HET) di hilir,” ujar Sutarto saat dihubungi, Selasa.
Badan Pusat Statistik mencatat, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sepanjang November 2022 mencapai Rp 5.397 per kg. Angka ini 0,91 persen lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 16,06 persen dibandingkan November 2021.
Regulasi mengenai HET tertera dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras. Aturan itu menyebutkan, HET beras medium berkisar Rp 9.450 – Rp 10.250 per kg, bergantung wilayahnya.
Agar harga beras dapat stabil di tiap mata rantai pasoknya, Sutarto berpendapat, pemerintah perlu melepaskan semua stoknya. “Apalagi, beras impor sedang dalam perjalanan ke Indonesia,” katanya.
Sementara itu, pada pidato pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12), Presiden Joko Widodo menyatakan, krisis pangan bisa mengarah pada problem sosial politik. Presiden mengingatkan para pejabat negara agar hati-hati dalam menyikapinya, terutama terkait dengan beras.
Presiden Jokowi mengingatkan bahwa penghitungan menyangkut beras harus tepat. Menurut Presiden, situasi dunia masih tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, ia meminta semua kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat diperhitungan dengan benar. Kementerian dan lembaga pemerintah diminta untuk tidak terjebak pada ego sektoral.
Saat ditemui seusai sidang kabinet paripurna, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan ketersediaan cukup dan harga juga terjangkau. "Kira-kira begitu. Dan, kami lagi turun (untuk) faktualisasi lagi,” kata Syahrul.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F11%2F29%2Fe3c09591-1cbc-4f23-968c-69e6e7d194cb_jpg.jpg){kind=logo}
