Tahun depan dinilai penuh tantangan. Terutama karena ketidakpastian global. Pemerintah menyiapkan jurus meredam risiko negatifnya. Pelaku usaha berharap stabilitas keamanan terjaga di tahun politik.
JAKARTA, KOMPAS — Kendati perekonomian Indonesia masih tumbuh, pemerintah tetap mengantisipasi risiko pelambatan akibat gejolak ekonomi global. Stabilitas ekonomi dijaga dengan mengandalkan APBN sebagai jangkar, mempercepat penyelesaian sejumlah regulasi guna memberi kepastian hukum bagi dunia usaha, serta menjaga daya beli masyarakat.
Dalam acara Kompas100 CEO Forum powered by East Ventures di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/12/2022), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, ada beberapa risiko ekonomi yang saat ini tengah dicermati pemerintah karena perkembangannya sangat dinamis di tengah ketidakpastian global. Risiko itu antara lain pelambatan laju investasi di tengah pengetatan moneter, penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat, pelambatan ekspor, dan pelemahan sejumlah sektor manufaktur.
Menurut dia, tren kebijakan pengetatan moneter dengan peningkatan suku bunga kemungkinan berlanjut setidaknya sampai setengah tahun ke depan. Dampaknya, modal keluar dari dalam ke luar negeri.
Selain itu, kata Sri Mulyani, laju investasi harus dijaga pertumbuhannya di atas 5 persen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ia pun mengajak pelaku usaha untuk tetap optimistis dan mendorong investasi tetap lancar di tengah gejolak ekonomi dunia.
Ia juga menyoroti risiko lain, seperti menurunnya daya beli dan konsumsi masyarakat di tengah tren kenaikan inflasi dan volatilitas harga minyak dunia. Sama seperti investasi, konsumsi rumah tangga harus dijaga di atas 5 persen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik.
Risiko lainnya yang diantisipasi adalah kinerja ekspor yang, meski saat ini masih tinggi, berpotensi terganggu tahun depan seiring melambatnya kondisi perekonomian sejumlah mitra dagang utama Indonesia. ”Kalau dunia makin ’temaram’, permintaan ekspor pasti akan turun dan komoditas tidak setinggi itu,” ujarnya.
Risiko melambatnya ekspor itu perlu diantisipasi karena bisa berdampak pada melemahnya sejumlah sektor manufaktur. Saat ini, belum semua sektor sudah pulih dari dampak pandemi. Krisis saat ini makin menekan kans pemulihan. ”Beberapa sektor manufaktur pasti akan menghadapi tekanan karena dinamika global dan ekspor yang melemah,” ujarnya.
Di tengah berbagai risiko itu, kata dia, APBN akan kembali dijadikan jangkar untuk menjaga stabilitas perekonomian. Pada APBN 2023, pemerintah memutuskan menetapkan defisit di level 2,84 persen guna menjaga kesehatan fiskal.
”Di saat kondisi pasar sedang sangat bergejolak seperti ini, kalau kita tidak punya jangkar disiplin fiskal yang kuat, kepercayaan akan runtuh. Kita bisa lihat ini terjadi di banyak negara, seperti Inggris. Ekonomi sekuat apa pun, kalau posisi fiskalnya salah, bisa terlempar,” kata Sri Mulyani.
Kepastian berusaha
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, untuk menyikapi ketidakpastian ekonomi, pemerintah akan mempercepat pembahasan sejumlah regulasi di bidang ekonomi. Misalnya, revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).
Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, UU Cipta Kerja harus direvisi paling lambat November 2023. Sementara itu, RUU P2SK saat ini mulai dibahas pemerintah bersama dengan DPR. ”Cipta Kerja ini masih ada waktu sampai tahun depan, tetapi pemerintah akan mengakselerasi perubahannya,” kata Airlangga.
Demikian pula RUU P2SK yang akan segera dibahas untuk mendorong reformasi di sektor keuangan dan mengantisipasi potensi krisis keuangan dalam waktu dekat akibat dinamika ekonomi global saat ini. ”RUU P2SK ini juga undang-undang omnibus law yang disiapkan agar sektor keuangan kita siap menghadapi badai-badai yang ada di depan,” katanya.
Pemerintah berusaha menjaga daya beli pekerja dengan menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2023. Menurut Airlangga, ini adalah kenaikan upah minimum paling signifikan yang pertama kali dilakukan pemerintah dalam tiga tahun terakhir.
Sebelumnya, pada 2021, pemerintah tidak menaikkan upah minimum karena pandemi. Sementara pada 2022, kenaikan upah minimum hanya menyentuh rata-rata nasional 1,09 persen.
Melalui kebijakan upah minimum 2023, pemerintah ingin mengapresiasi pekerja yang selama dua tahun terakhir harus menahan kenaikan upahnya. ”Jadi, istilahnya, tenaga kerja ini harus kita apresiasi karena telah berjuang bersama dan telah mempunyai resiliensi yang tinggi,” katanya.
Optimisme
Dalam sesi penyampaian aspirasi oleh CEO, Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno mengatakan, tantangan utama bagi perbankan daerah tahun depan adalah menurunnya daya beli masyarakat dan melambatnya aktivitas bisnis sebagai dampak dari pengetatan kebijakan moneter, kenaikan suku bunga, dan peningkatan harga komoditas. Meski demikian, industri perbankan tetap optimistis melihat pertumbuhan bisnis pada 2023.
Sektor ekonomi digital juga diyakini tetap tumbuh. Menurut Co-Founder dan Managing Partner East Ventures Wilson Cuaca, sektor ekonomi digital Indonesia memiliki resiliensi yang kuat, bahkan mampu bertumbuh pesat, di tengah terpaan berbagai krisis.
Sebelumnya, pada 2021, pemerintah tidak menaikkan upah minimum karena pandemi. Sementara pada 2022, kenaikan upah minimum hanya menyentuh rata-rata nasional 1,09 persen.
Airlangga mengatakan, melalui kebijakan upah minimum 2023, pemerintah sebenarnya ingin mengapresiasi pekerja yang selama dua tahun terakhir harus menahan kenaikan upahnya.
”Ini pertama kali karena sebelumnya tidak terjadi (kenaikan) dalam dua tahun terakhir. Jadi, istilahnya, tenaga kerja ini harus kita apresiasi karena telah berjuang bersama dan telah mempunyai resiliensi yang tinggi,” katanya.
Daya tahan sektor ekonomi digital Indonesia terlihat melalui nilai transaksi digital yang dicapai kawasan Asia Tenggara. Dari total transaksi 200 miliar dollar AS atau Rp 3.200 triliun tahun 2022, separuhnya terjadi di Indonesia. ”Ini menunjukkan resiliensi ekonomi digital kita yang tidak lepas dari adopsi digital Indonesia berkat infrastruktur digital yang semakin baik,” katanya.
Menurut Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk Silmy Karim, Indonesia masih memiliki prospek ekonomi yang cerah. Hal ini menjadi kesempatan dan momentum besar bagi Indonesia untuk melompat lebih jauh. ”Jangan sia-siakan kesempatan baik ini,” ujarnya.
Sementara Presiden Direktur Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja mengatakan, terkait proyeksi perekonomian Indonesia, pihaknya tetap positif. Namun, pada saat yang sama tetap waspada dengan gejolak di tingkat global. ”Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah seharusnya pertumbuhan masih bisa tetap terjaga positif,” katanya.
Di sektor makanan dan minuman, Direktur Utama PT Niramas Utama (Inaco Food) Adhi S Lukman menyatakan, industri makanan-minuman akan tetap tumbuh positif tahun depan, terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang semakin memulih dari dampak pandemi Covid-19.
Optimisme serupa disampaikan Presiden Direktur JNE Mohamad Feriadi Soeprapto, Presiden Direktur Astra Property Djap Tet Fa, dan Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam. Menurut Djap Tet Fa, indikator perekonomian secara umum masih sangat baik. Indonesia memiliki sumber daya alam dan manusia yang baik serta memiliki pasar domestik yang besar. Hal-hal tersebut bisa menjadi daya dorong pertumbuhan ekonomi.
"Kita harus optimis bahwa perekonomian Indonesia tahun depan akan tetap bertumbuh positif. Hal yang perlu dijaga adalah daya beli masyarakat melalui stabilitas harga, tingkat inflasi, keamanan, dan suku bunga yang terjangkau. Dengan demikian, masyarakat dapat berusaha dengan baik dan optimis dalam menyongsong tahun 2023," ujar dia.
Para pelaku usaha berharap pemerintah menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan menjelang Pemilihan Umum 2024.
Sementara menurut Hendri Mulya Syam, perekonomian dapat tumbuh stabil dan inflasi turun sehingga daya beli masyarakat meningkat. Industri telekomunikasi, seperti Telkomsel, akan berperan melalui cara memperluas jangkauan akses infrastruktur serta kualitas jaringan telekomunikasi sehingga mempercepat adopsi teknologi digital masyarakat. Adopsi teknologi yang semakin baik dia yakini mampu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Akan tetapi, para pelaku usaha berharap pemerintah menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan menjelang Pemilihan Umum 2024. ”Kami berharap situasi tahun politik ke depan kondusif dan momentum G20 yang sudah terbentuk bisa dijaga dengan baik,” ujar Willson Cuaca.