Bankir Se-Asia Tenggara Berupaya Wujudkan Integrasi Pembayaran
Bankir-bankir Asia Tenggara berupaya mewujudkan integrasi pembayaran di antara negara anggota ASEAN. Integrasi ini diyakini bakal memperlancar aliran barang di kawasan tersebut.
Oleh
ANTONIUS TOMY TRINUGROHO
·3 menit baca
LABUAN BAJO, KOMPAS — Sekitar 200 bankir dari 10 negara Asia Tenggara berkumpul pada Jumat (2/12/2022) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam pertemuan tahunan Dewan Perbankan ASEAN atau ASEAN Banking Council. Mereka fokus menyusun rencana perluasan integrasi pembayaran di antara anggota ASEAN.
ASEAN Banking Council (ABC) merupakan organ eksekutif atau pelaksana dari Asosiasi Bankir ASEAN (ASEAN Banker Association) yang dibentuk tahun 1976. ABC yang meliputi perhimpunan-perhimpunan bankir di setiap negara Asia Tenggara bertemu secara tahunan guna merumuskan kebijakan sekaligus mengoordinasikan kegiatan-kegiatan ASEAN Banker Association agar dapat diterapkan.
Dalam perhelatan di Labuan Bajo atau pertemuan ke-50 ABC itu, ratusan bankir se-Asia Tenggara berkonsentrasi pada pembahasan dan perencanaan perluasan integrasi pembayaran di antara negara-negara anggota ASEAN. ”Integrasi ekosistem pembayaran menjadi salah satu fokus,” kata Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) Kartika Wiryoatmodjo, yang juga Wakil Menteri BUMN, Jumat, di Labuan Bajo, dalam jumpa pers.
Menurut dia, ada dua aspek krusial ketika pembahasan integrasi pembayaran antar-negara berlangsung di tingkat Asia Tenggara. Aspek pertama antara lain berkaitan dengan teknologi informatika atau penyusunan program (coding). Pada aspek ini, pihak-pihak yang hendak mewujudkan integrasi pembayaran harus mampu menghasilkan sistem yang bisa beroperasi di setiap negara yang berbeda (interoperability). Adapun aspek kedua berkaitan dengan standar pembayaran.
Saat ini, baru ada lima bank sentral negara ASEAN yang menandatangani nota kesepahaman (MOU) Kerja Sama Konektivitas Pembayaran Kawasan. Kelimanya ialah Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT). Penandatanganan dilakukan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.
Kartika mengatakan, integrasi pembayaran bakal melancarkan perdagangan di antara negara-negara Asia Tenggara. ”Aliran barang lebih lancar,” tuturnya.
Dalam jumpa pers yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae menjelaskan, upaya menciptakan integrasi pembayaran di antara negara-negara Asia Tenggara merupakan bagian dari mewujudkan cita-cita yang muncul sejak lama, yakni membangun ekonomi terintegrasi ASEAN. Pembangunan ekonomi terintegrasi itu kini terbantu dengan inovasi digital.
Integrasi pembayaran memungkinkan antara lain seorang warga Indonesia membayar barang atau jasa di negara lain Asia Tengara hanya dengan memindai kode pembayaran. Transaksi sekaligus perhitungan kurs berlangsung seketika. Pembelian barang di lokapasar (marketplace) juga akan dimudahkan di antara negara-negara anggota ASEAN. Situasi ini diyakini akan membuat pergerakan barang di Asia Tenggara lebih lancar.
Keuangan Keberlanjutan
Selain isu perluasan integrasi pembayaran, pertemuan ABC di Labuan Bajo yang berakhir pada Jumat sore fokus pada pembahasan keuangan berkelanjutan (sustainibility finance). Para bankir akan membicarakan antara lain pembiayaan untuk proses transisi menuju ekonomi yang ramah lingkungan atau hijau. Pembiayaan ini bisa berkaitan dengan upaya memberhentikan lebih awal pembangkit listrik tenaga uap.
Di sisi lain, keuangan berkelanjutan berkaitan pula dengan upaya perbankan untuk membantu negara memenuhi 17 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Beberapa di antara target-target itu ialah penghapusan kemiskinan, mengakhiri kelaparan, dan pemenuhan kebutuhan air bersih serta sanitasi.