Defisit APBN 2023 semakin mengecil, yaitu Rp 598,2 (triliun) atau 2,84 persen. Pendapatan negara 2023 ditargetkan sebesar Rp 2.463 triliun, sedangkan belanja negara tahun depan Rp 3.061,2 triliun
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·5 menit baca
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan strategi besar untuk merespons tantangan ekonomi global, antara lain, melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Selain menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi, APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat rentan, serta harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi global dan reformasi struktural.
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa APBN 2023 akan difokuskan pada enam kebijakan. ”Pertama, penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi," ujar Presiden dalam sambutan pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Kamis (1/12/2022)
Ketiga, APBN 2023 harus melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya Ibu Kota Nusantara. ”Kelima, revitalisasi industri, ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi," lanjutnya.
Menurut Kepala Negara, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Untuk itu, Presiden meminta seluruh kementerian, kepala lembaga, dan pemerintah daerah agar mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada. Mereka diimbau tidak terjebak rutinitas. Pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga harus diperbesar.
”Juga perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri,” tambahnya.
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Presiden Joko Widodo menyapa para menteri dana kepala lebaga negara yang hadir dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta agar para gubernur, bupati, dan wali kota memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, juga mempercepat realisasi belanja. Menurut Presiden, saat ini inflasi adalah momok bagi semua negara. ”Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing,” tambahnya.
Kepala Negara juga meminta percepat realisasi belanja di APBN dan APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial.
Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa APBN telah bekerja keras dalam menjaga perekonomian nasional di tengah tantangan pandemi yang dihadapi sejak tahun 2020.
Pada tahun 2020, belanja APBN Rp 2.595,5 triliun dengan defisit yang melonjak akibat pandemi Rp 947,7 triliun. Maka, pada tahun 2021 belanja APBN meningkat menjadi Rp2 786,4 triliun, tetapi dengan defisit yang menurun tajam ke Rp 775,1 triliun. Penurunan defisit tersebut, ujar Sri Mulyani, menandakan bahwa pandemi Covid-19 sudah mulai dapat dikelola dan perekonomian Indonesia mulai bangkit.
Pemulihan positif
Pada tahun 2022, pemerintah akan membelanjakan Rp 3.106,4 triliun dan defisit diperkirakan akan turun lagi menjadi Rp598 triliun. Hal ini menggambarkan bahwa dalam tiga tahun telah berhasil mengendalikan Covid-19, melindungi masyarakat, melindungi perekonomian, dan APBN secara bertahap juga mulai disehatkan kembali.
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparan dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).
”Defisit APBN tahun 2023 makin mengecil, yaitu Rp 598,2 (triliun) atau 2,84 persen. Ini secara konsisten melaksanakan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yaitu konsolidasi fiskal di mana pada tahun 2023 defisit harus dijaga di bawah 3 persen dari GDP,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan bahwa perekonomian nasional Indonesia saat ini masih di dalam tren pemulihan positif yang tumbuh cukup kuat, yaitu tumbuh di atas 5 persen selama lima triwulan berturut-turut. Inflasi di Indonesia juga relatif moderat dibandingkan negara-negara lain. Neraca perdagangan surplus selama 30 bulan berturut-turut. Indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) yang tetap menunjukkan ekspansif dalam 14 bulan terakhir
Dengan capaian tersebut, APBN telah bekerja luar biasa keras. Namun, pemerintah tetap mencermati perkembangan global yang harus diwaspadai. Optimisme untuk pemulihan ekonomi harus terus dijaga. Namun, pada saat yang sama Indonesia harus makin waspada terhadap risiko global yang berasal dari geopolitik hingga kenaikan suku bunga global.
”Penerapan zero covid policy di RRT (China) yang telah menyebabkan perlambatan ekonomi dan dampak penetapan kebijakan moneter di negara-negara maju di dalam rangka mengendalikan inflasi yang akan berakibat pada pelemahan ekonomi global,” tambahnya.
Sri Mulyani menambahkan bahwa target pendapatan negara adalah Rp 2.463,0 triliun. Belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan Rp 3.061,2 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah Rp 814,7 triliun.
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Para menteri dan pimpinan lembaga negara melihat layar dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Belanja pendidikan dan kesehatan menjadi belanja yang tetap memiliki alokasi terbesar di dalam rangka membangun SDM unggul dan produktif. Untuk sektor pendidikan akan mencapai Rp 612,2 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 237,1 triliun serta transfer ke daerah untuk pendidikan Rp 305,6 triliun dan pembiayaan untuk pendidikan Rp 69,5 triliun.
Selama tiga tahun ini, belanja di bidang kesehatan telah menjadi prioritas Rp 178,7 triliun. Belanja pemerintah pusat Rp 118,7 triliun dan transfer ke daerah Rp 60 triliun. Sri Mulyani melanjutkan, anggaran untuk bantuan-bantuan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada saat guncangan terjadi adalah Rp 476 triliun yang terdiri atas anggaran pemerintah pusat Rp 454,7 triliun, transfer ke daerah Rp17 triliun, dan pembiayaan Rp4,3 triliun.
Sementara itu, untuk ketahanan pangan Menteri Keuangan mengalokasikan Rp 104,2 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 81,7 triliun dan transfer ke daerah Rp 22,5 triliun. Untuk bidang energi, termasuk subsidi dan kompensasi, sebesar Rp 341,3 triliun di mana subsidi kompensasi mencapai Rp 339,6 triliun dan pengeluaran di bidang energi lainnya Rp 1,7 triliun.
”Infrastruktur tahun depan mencapai Rp 392,1 triliun di mana belanja pusat adalah Rp 211,1 triliun, transfer ke daerah Rp 95 triliun, dan pembiayaan Rp 86 triliun. Terakhir, pertahanan keamanan, TNI-Polri, dan seluruh yang melaksanakan itu termasuk tahapan pemilu mencapai Rp 316,9 triliun,” ujarnya.
