Indonesia Buka Lebar Peluang Investasi di Ibu Kota Negara

Pemerintah mendorong masuknya investasi ke Ibu kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Kerja sama dengan investor asing menjadi salah satu strategi mempercepat pembangunan IKN.

ALIF ICHWAN

Desain Nagara Rimba Nusa memenangkan sayembara ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur yang diumumkan di Auditorium Kantor PUPR, Jakarta, Senin (23/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS -- Pemerintah terus membuka peluang bagi investor, baik lokal maupun asing, untuk berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Sejumlah kemudahan ditawarkan bagi investasi di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP di IKN Nusantara, di antaranya zona 1A, 1B dan 1C yang dalam tahap awal pengembangan IKN Nusantara.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengemukakan, alokasi anggaran pemerintah untuk pendanaan IKN hanya sekitar 20 persen dari total kebutuhan investasi IKN sebesar 30 miliar dollar AS atau Rp 470 triliun. Sedangkan 80 persen pendanaan akan dipenuhi antara lain melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (PPP), pendanaan kreatif, dan investasi swasta. Kehadiran investor dan mitra bisnis diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Terkait partisipasi investor, Basuki menegaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, untuk mempercepat pembangunan IKN, investor asing juga dapat terlibat misalnya untuk membangun rumah sakit, sekolah, pasar, dan infrastruktur lain.

Menurut dia, minat investasi di IKN Nusantara terus berkembang sejak penjajakan minat pasar kedua tanggal 18 Oktober 2022. Kebutuhan lahan di IKN saat ini seluas 1.400 hektar (ha) di zona 1B dan 1C, atau naik 40 kali lipat jika dibandingkan penjajakan minat pasar pertama pada 22 Agustus 2022 dengan luas hanya 38 ha. Minat investor terutama dalam mengembangkan fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan perkantoran/jasa serta komersial.

“Kami sangat terbuka bagi perusahaan yang ingin berinvestasi baik melalui mekanisme investasi langsung maupun kerja sama pemerintah dan badan usaha,” kata Menteri Basuki, dalam keterangan pers terkait Forum investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (30/11/2022).

Baca Juga: Menilik Pembangunan Dasar IKN Nusantara

Pemerintah mengajak peningkatan kerja sama bisnis dan investasi dengan Malaysia, khususnya dalam pembangunan IKN Nusantara. Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 Malaysia tergolong sebagai sepuluh negara dengan investasi terbesar di Indonesia, yakni dengan nilai total transaksi sekitar 2,2 miliar dollar AS per tahun di bidang perbankan, perkebunan, konstruksi, industri makanan, minyak dan gas, serta telekomunikasi.

Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN, di antaranya pembangunan jalan tol dan jalan nasional, penyediaan air baku, sanitasi, rumah untuk pekerja konstruksi IKN, penyiapan lahan siap bangun (land development) untuk kantor pemerintahan, serta Istana Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam pertemuan dengan Komisi V DPR-RI, Selasa, Basuki mengaku telah bersurat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN 2023. Kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN pada tahun 2023 sebesar Rp 12,7 triliun.

Detail pembangunan

Sebelumnya, Basuki melakukan pertemuan dengan sejumlah delegasi Jepang, Selasa, guna membahas tindak lanjut penguatan kerja sama pemerintah Indonesia dan Jepang dalam pembangunan IKN Nusantara. Kerja sama Indonesia- Jepang dalam pembangunan IKN telah dimulai dengan dikirimkannya beberapa tenaga ahli untuk supervisi pembangunan infrastruktur IKN.

"Direncanakan pada triwulan III-2023, Presiden RI akan bertemu dengan para investor IKN yang berminat dan menentukan ikut pembangunan pada bagian apa di IKN secara detail," ujar Basuki.

KOMPAS/SUCIPTO

Alat berat dioperasikan untuk membangun Jalan Lingkar Sepaku di salah satu sudut lahan yang akan dibangun menjadi IKN Nusantara, kawasan PT ITCI Hutani Manunggal di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (16/2/2022).

Baca Juga: IKN Nusantara Diklaim Minim Bencana, Mitigasi Tetap Diperlukan

Penasihat Utama Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Hiroto Izumi mengatakan, pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 12 perusahaan besar di Jepang yang bergerak dalam pembangunan infrastruktur dengan spesialisasi masing-masing. "Pemindahan IKN di Indonesia merupakan topik yang hangat bagi kami di Jepang. Kami menantikan tindak lanjut dari pertemuan hari ini," kata Hiroto Izumi.

Secara terpisah, Menurut Kepala Badan Pertimbangan Organisasi Real Estat Indonesia, Soelaeman Soemawinata, minat pengembang swasta untuk berinvestasi menggarap lahan-lahan di IKN sudah ada, namun mereka menunggu kejelasan regulasi. “Jika regulasi sudah dapat diaplikasikan secara operasional, maka (investasi) akan jalan langsung. Diharapkan segera muncul regulasi yang operasional,” katanya.