Kementerian Pertanian mengajukan data 610.632 ton beras di penggilingan yang siap diserap oleh Perum Bulog. Namun, problem terkait harga dan kualitas dinilai belum terjawab sehingga Bulog tidak dapat menyerapnya.
Oleh
MARIA PASCHALIA JUDITH JUSTIARI
·4 menit baca
KOMPAS/AGUS SUSANTO
Buruh tani menunjukkan gabah kering panen varietas Ciherang di Desa Sukamaju, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (29/11/2022).
JAKARTA, KOMPAS – Dalam rangka memenuhi keputusan Rapat Dengar Pendapat atau RDP Komisi IV DPR RI, Kementerian Pertanian mengajukan data beras di sejumlah penggilingan yang dapat diserap oleh Perum Bulog untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. Namun, data beras tersebut dinilai belum menjawab aspek harga dan kualitas yang menjadi persoalan dalam penyerapan.
Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI pada Rabu (23/11/2022) antara lain Kementerian Pertanian sanggup menyiapkan beras yang ada di penggilingan sebanyak 600.000 ton untuk diserap oleh Bulog hingga Desember 2022. Tenggat waktu untuk menyiapkan data tersebut adalah enam hari kerja.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin memimpin rapat itu. Hadir dalam rapat antara lain Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi, dan Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi.
Dalam rapat tersebut, Suwandi menunjukkan, terdapat 351.370 ton beras yang tersebar di delapan provinsi yang dapat diserap Bulog. Ketika akan dibeli oleh Bulog, ada persoalan terkait kualitas dan harga.
Melalui siaran pers, Rabu (30/11/2022), Suwandi menyatakan, pihaknya telah bersurat kepada Budi Waseso dengan tembusan ke Menteri Pertanian serta pimpinan dan anggota Komisi IV DPR. Surat itu menyebutkan, terdapat 610.632 ton beras yang siap dipasok oleh penggilingan yang tersebar di 24 provinsi.
“Berdasarkan fakta di lapangan, beras ada. Namun, harganya bervariasi bergantung lokasi,” ujar Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Batara Siagian dalam siaran pers tersebut.
Batara berpendapat, kebutuhan cadangan beras yang dikelola Bulog lebih kecil dibandingkan produksi nasional. Oleh sebab itu, dia optimistis, kebutuhan stok untuk gudang Bulog dapat terpenuhi.
Dia juga berharap, Bulog segera menyerap beras tersebut dan tidak perlu merealisasikan impor. Apalagi, petani tengah berproduksi dan stok diperkirakan melimpah pada Februari-Maret 2023. Penyerapan pada masa panen raya tersebut perlu dimaksimalkan.
Dengan adanya pemuktahiran data realisasi pada Oktober serta perubahan proyeksi pada November-Desember, produksi beras sepanjang 2022 dikoreksi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi menjadi 31,9 juta ton atau tumbuh sekitar 1,7 persen. Angka pertumbuhan itu lebih rendah dibandingkan data sebelumnya yang mencapai 2,29 persen atau produksi sebanyak 32,07 juta ton.
Sebelumnya, Bulog dan NFA menyepakati, harga beras yang dapat diserap Bulog maksimal Rp 10.200 per kilogram (kg). Harga beras tidak bisa terlalu tinggi karena justru dapat mengerek laju inflasi.
Pemilik sawah menghitung panen padi varietas Ciherang di Desa Sukamaju, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (29/11/2022). Pergeseran musim tanam dan panen terjadi di kawasan ini selama setahun terakhir atau bergeser dua bulan dari waktu biasanya.
Dari sisi kualitas, terdapat ketentuan yang diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras. Aturan itu merinci, kualitas beras yang dibeli Bulog dari dalam negeri memiliki kadar air maksimal 14 persen, butir patah maksimal 20 persen, kadar menir maksimal 2 persen, serta derajat sosoh minimal 95 persen.
Di sisi lain, stok beras yang dikelola oleh Bulog per Rabu (30/11) mencapai 541.000 ton. Realisasi pengadaan dalam negeri berkisar 944.000 ton, sedangkan penyaluran untuk operasi pasar mencapai 1,04 juta ton.
Terkait produksi beras nasional, Sekretaris Menteri Negara Pangan 1993-1999, Sapuan Gafar, mengatakan, terdapat perbedaan waktu panen di sentra-sentra padi di Pulau Jawa. Panen di Jawa Timur berpotensi lebih lambat dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Barat karena ada penanaman jagung pada awal musim hujan.
“Situasinya sangat riskan bagi Bulog jika persediaannya tipis karena panen raya kemungkinan masih lama,” ujarnya.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)
Aktivitas bongkar muat beras di Gudang Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta dan Banten, Jumat (25/11/2022). Per Kamis (24/11), stok beras yang dikelola Bulog 583.000 ton.
Dalam merealisasikan impor, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan, persetujuan impor beras bagi Bulog sudah ada. Perizinan impor akan diberikan secara fleksibel bagi Bulog, tergantung realisasi pengadaan dari data yang disetor Kementerian Pertanian. Jika pengadaan dalam negeri terbatas, Bulog harus segera mengimpor beras.
Permendag Nomor 20 Tahun 2021 menyatakan, penerbitan persetujuan impor mengacu pada neraca komoditas dan data yang tersedia. Syarat untuk mengimpor berupa hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas di tingkat kementerian koordinator serta surat penugasan dari kementerian yang membidangi badan usaha milik negara.
Menurut Zulkifli, pengendalian stok dan harga beras tidak main-main karena sensitif terhadap inflasi. Kenaikan harga beras sebesar Rp 10 per kg dapat berpengaruh pada inflasi sebesar 3-3,6 persen.
Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, rata-rata nasional harga beras medium di tingkat pasar tradisional per Rabu (30/11) berkisar Rp 12.050 per kg hingga Rp 12.350 per kg. Angka ini naik dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang senilai Rp 12.150 per kg–Rp 12.200 per kg.
Sementara itu, Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Zulkifli Rasyid menuturkan, aliran beras dari daerah mulai seret sehingga harga beras di tingkat pedagang merangkak naik dari Rp 8.400 per kg pada Agustus menjadi Rp 9.200 per kg. Oleh sebab itu, pedagang membutuhkan intervensi stok beras dari pemerintah. Dia berharap, pemerintah segera mengimpor beras.
”Kami mempertanyakan suplai beras dari pemerintah. Menurut kami, pemerintah harus segera impor. Jangan sampai keterlambatan impor pada 2017-2018 terjadi lagi,” ujarnya pada diskusi dalam jaringan berjudul ”Polemik Menimbang Impor Beras di Tengah Klaim Surplus” yang digelar Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka), Selasa (29/11/2022).
