Perlu Solusi Menjaga Daya Tahan Industri

Solusi untuk menjaga daya tahan industri diperlukan di tengah ketidakpastian ekonomi.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pelaku usaha di sektor industri manufaktur mengikuti pameran Manufacturing Indonesia 2017 di Jakarta Internasional Expo, Jakarta, Rabu (6/12/2017). Industri manufaktur turut menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah perlu merumuskan solusi untuk menjaga daya tahan industri dan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di tengah ketidakpastian ekonomi. Aliran produk impor ilegal perlu diwaspadai karena dapat memukul daya tahan industri pada masa sulit ekonomi di tahun depan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menilai, Indonesia harus fokus pada ekonomi nasional di tengah impitan ekonomi global yang tidak menentu. Agar industri bisa bertahan dan berorientasi ekspor, pasar di dalam negeri harus dijaga, termasuk dari serbuan impor produk ilegal.

”Upaya menjadi raja di pasar dalam negeri harus terus dijaga. Jangan sampai ada produk ilegal atau dibanjiri impor yang mengganggu market domestik. Gangguan impor bisa menjadi penyebab industri tidak berjalan baik,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (29/11/2022), dalam konferensi pers menjelang Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2022 bertema ”Kadin Kuat, UMKM Kuat, Ekonomi Daerah dan Nasional Kuat, Indonesia Maju” yang akan digelar tanggal 1-2 Desember di Jakarta.

Upaya menjadi raja di pasar dalam negeri harus terus dijaga. Jangan sampai ada produk ilegal atau dibanjiri impor yang mengganggu market domestik.

Ia menambahkan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki kontribusi kuat terhadap perekonomian juga menjadi kunci ketahanan ekonomi daerah dan nasional. UMKM berkontribusi 60,5 persen terhadap nilai produk domestik bruto Indonesia dan menyerap lapangan kerja 96 persen. Program-program penguatan UMKM perlu semakin konkret. ”Perdagangan UMKM lintas daerah perlu terus didorong,” kata Arsjad.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pekerja beraktivitas di salah satu industri manufaktur di Desa Wadas, Kecamatan Tegal, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (25/4/2018).

Penguatan UMKM

Arsjad menambahkan, Kadin akan mendorong penguatan UMKM melalui beberapa program. Program yang tengah disiapkan, antara lain, platform wiki wirausaha untuk mempertemukan UMKM dan memperkuat jejaring. Platform ini diharapkan menjadi jendela dan penghubung perdagangan lintas UMKM, seperti halnya ekatalog yang dibuat pemerintah.

”Platform ini bisa untuk saling menyuplai antar-UMKM dan memperluas perdagangan. Harapannya, platform ini bisa dibawa ke ASEAN,” katanya.

Upaya lain yang akan didorong adalah pembiayaan usaha sektor mikro dan kecil. Persoalan yang muncul dari pembiayaan sektor ini adalah masih banyaknya tengkulak. Kadin dapat menggandeng pembiayaan daring dan perbankan untuk meningkatkan pembiayaan usaha mikro. Di samping itu, juga meningkatkan sinergi dengan pemerintah sebagai mitra strategis.

Kadin dapat menggandeng pembiayaan daring dan perbankan untuk meningkatkan pembiayaan usaha mikro. Di samping itu, juga meningkatkan sinergi dengan pemerintah sebagai mitra strategis.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Yukki N Hanafi mengemukakan, rapimnas Kadin akan fokus pada program penguatan UMKM. Sebanyak 60 persen keanggotaan Kadin merupakan UMKM.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ajang pameran luring Pertamina Smexpo digelar di FX Sudirman, Jakarta, Selasa (29/11/2022). Pameran diikuti lebih dari 500 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari seluruh Indonesia.

Secara terpisah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengemukakan, pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dengan memfasilitasi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk industri kecil. Harapannya, industri kecil dapat mengikuti tender dan mendapatkan preferensi harga.

”Dengan bertambahnya jumlah industri kecil yang tersertifikasi TKDN diharapkan UMK dan koperasi tidak lagi menjual produk impor, melainkan hanya menjual produk industri kecil dengan sertifikasi TKDN,” kata Gumiwang, dalam keterangan pers, Selasa.

Hingga saat ini, telah terdapat 30.233 produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN dan masih berlaku dengan 19.216 produk di antaranya telah memiliki nilai TKDN di atas 40 persen.

UMKM Perlu Manfaatkan Peluang Ekonomi Digital