Wapres Amin Harapkan Sinkronisasi Pengentasan Rakyat Miskin

Wapres Amin berharap Mardiono berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pengentasan rakyat miskin dan peningkatan ketahanan pangan. Sinkronisasi perlu untuk cegah tumpang tindih rencana dan implementasi program.

BPMI - SETWAPRES RI

Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada acara peringatan Hari Lahir atau Maulid Ke-18 Pondok Pesantren Al-Jauhari di Kampung Sangojar, Desa Sindanggalih, Karang Tengah, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (24/11/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Pengentasan rakyat miskin dan peningkatan ketahanan pangan membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono yang baru saja dilantik mesti berkoordinasi dengan berbagai lembaga agar tercipta sinkronisasi dalam perencanaan dan implementasi program.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah melantik Muhamad Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (23/11/2022). Mardiono yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48/M Tahun 2022 ini bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program-program pemerintah, terutama pada bidang pengentasan rakyat miskin dan peningkatan ketahanan pangan. Sebelumnya, Mardiono aktif menjabat sebagai znggota Dewan Pertimbangan Presiden yang menangani bidang kesejahteraan rakyat.

Baca juga : Tantangan Berat Pengentasan Kemiskinan Dunia

Sehubungan dengan hal tersebut, Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap ke depan terbangun harmonisasi dalam program ketahanan pangan dan pengentasan rakyat miskin antar-pemangku kepentingan. ”Saya harapkan Pak Mardiono yang ditunjuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga supaya ada semacam sinkronisasi,” kata Wapres Amin dalam keterangan persnya seusai menghadiri acara peringatan Hari Lahir atau Maulid Ke-18 Pondok Pesantren Al-Jauhari di Kampung Sangojar, Desa Sindanggalih, Karang Tengah, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (24/11/2022).

Wapres menjelaskan bahwa sinkronisasi penting agar tidak ada lagi tumpang tindih dalam perencanaan dan implementasi program. Hal ini karena ketahanan pangan dan pengentasan rakyat miskin melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam penanganannya.

”Supaya tidak tumpang tindih dan supaya visinya satu. Satu visi di dalam rangka mengenai ketahanan pangan maupun pemberdayaan penanggulangan kemiskinan,” kata Wapres Amin yang saat menyampaikan keterangan pers tersebut didampingi Bupati Garut Rudy Gunawan dan Pemimpin Pondok Pesantren Al-Jauhari KH Jujun Junaedi.

Sebagai langkah konkret, menurut Wapres Amin, Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan dapat berdiskusi bersama dengan instansi terkait. Hal ini agar sinkronisasi program dapat segera berjalan dan apabila ada kendala dapat dipetakan bersama.

Supaya tidak tumpang tindih dan supaya visinya satu. Satu visi di dalam rangka mengenai ketahanan pangan maupun pemberdayaan penanggulangan kemiskinan.

”Arahan saya, tentu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang sudah ada tentang kemiskinan. Ada TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). TNP2K itu yang menangani masalah kemiskinan dan kemudian yang lain itu ada Badan Pangan Nasional,” ujar Wapres Amin.

Baca juga : Sinergi Program hingga Akurasi Data untuk Nihilkan Kemiskinan Ekstrem

Dalam keterangannya seusai pelantikan, Mardiono mengatakan bahwa tugasnya adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program-program pemerintah. Program dimaksud terutama pada bidang pengentasan rakyat miskin dan peningkatan ketahanan pangan.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Anak jalanan terlelap di jembatan penyeberangan di Jalan Hayam Wuruk, Tamansari, Jakarta Barat, Minggu (13/11/2022). Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik, per Maret 2022, tingkat kemiskinan tercatat 9,54 persen atau sebanyak 26,16 juta orang miskin.

Terkait hal tersebut, Mardiono akan berusaha menjalankan tugas yang diamanahkan dengan baik agar mencapai agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). ”Saya diamanahkan untuk mengawal dan memastikan program pemerintah bagi pencapaian SDGs yang pertama, yaitu pengentasan kemiskinan, dan SDGs kedua, yaitu ketahanan pangan, dapat berjalan dengan baik,” kata Mardiono.