Harga Tempe dan Minyak Goreng Naik, Presiden Janji Cari Solusi
Pemerintah diingatkan untuk mencermati potensi kenaikan harga pada komoditas pangan yang ketergantungannya pada impor tinggi. Komoditas ini antara lain kedelai, gandum, gula, garam, hingga bawang putih.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·5 menit baca
MUCHLIS JR - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Dalam kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah, 21 November 2022, Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Malang Jiwan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Menurut Presiden, kegiatan kunjungan ke pasar rutin dilakukan untuk mengetahui harga-harga barang di pasar.
JAKARTA, KOMPAS — Jelang akhir tahun, Presiden Joko Widodo rutin melakukan pengecekan harga bahan pangan di beberapa pasar tradisional. Di Jawa Tengah, Kepala Negara menemukan bahwa harga tempe dan minyak goreng naik. Pengamat ekonomi pun memperkirakan inflasi pangan masih akan cukup tinggi sampai tahun depan akibat kondisi geopolitik dan banyak negara melakukan proteksi pangan.
Presiden Jokowi mengecek harga kebutuhan pokok ini ketika mengunjungi Pasar Malang Jiwan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (21/11/ 2022). ”Ini, kan, akhir tahun. Kita mengecek harga-harga barang di pasar karena kondisi setiap provinsi juga berbeda-beda,” ujar Presiden seusai meninjau harga bahan pangan.
Menurut Presiden, kunjungan ke pasar rutin dilakukan untuk mengetahui harga-harga bahan pangan di pasar. Pada Kamis (17/11/2022), Presiden Jokowi juga mengunjungi pasar di Bali. ”Kemarin saya mengecek di Bali ternyata berbeda dengan yang ada di provinsi yang lain. Ini kita cek di Provinsi Jawa Tengah,” ungkap Presiden.
Di Jawa Tengah, Kepala Negara menemukan harga beberapa komoditas pangan telah naik. Salah satunya adalah harga minyak goreng dan tempe yang saat ini diketahui sedang mengalami kenaikan. ”Saya melihat tadi harga yang naik. Minyak. Kaget juga saya, tadi naik Rp 2.000. Terus tempe juga naik. Memang kedelainya sekarang di harga Rp 15.000 (per kilogram),” kata Presiden Jokowi.
Atas temuan kenaikan harga tersebut, Presiden mengatakan akan segera mencari solusi untuk mengatasi kenaikan harga yang terjadi di pasar. Dalam kesempatan itu, Presiden turut didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ”Ya itu fakta di lapangan yang kita temukan dan nanti akan dicarikan solusinya,” kata Presiden yang juga membagikan bantuan langsung tunai dan bahan kebutuhan pokok kepada pedagang pasar.
Dalam kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah, 21 November 2022, Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Malang Jiwan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.
Ketika memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Munas Hipmi) XVII yang digelar di Hotel Alila, Kota Surakarta, Senin (21/11/2022), Presiden menyebut sengaja rutin menyambangi pasar tradisional. Kunjungan ke pasar tradisional ini menjadi salah satu strategi agar tidak keliru dalam mengambil kebijakan.
”Saya cek harga-harga yang naik apa, harga yang stabil apa, supaya kita dapat feeling-nya. Jangan keliru kita membuat kebijakan. Neraca perdagangan kita juga sudah 30 bulan berturut-turut selalu surplus. Artinya, yang berproduksi di dalam negeri itu buang barangnya masih banyak yang menerima,” kata Kepala Negara.
Presiden Jokowi selalu berpesan kepada seluruh jajaran menteri agar hati-hati dalam membuat kebijakan dalam posisi yang sangat rentan akibat krisis global yang sulit diprediksi. Menurut Presiden, kesalahan dalam mengambil kebijakan dapat berdampak besar terhadap sejumlah sektor kehidupan masyarakat.
”Jangan keliru, jangan salah. Utamanya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Kenapa hampir tiap hari, tiap minggu saya masuk ke pasar-pasar, baru saja tadi pagi saya juga masuk ke pasar,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden menyebut sengaja rutin menyambangi pasar tradisional. Kunjungan ke pasar tradisional ini menjadi salah satu strategi agar tidak keliru dalam mengambil kebijakan.
Stabilitas harga
Presiden Jokowi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mempertahankan stabilitas harga. ”Urusan yang namanya BBM (bahan bakar minyak) saja pusing semuanya, urusan yang namanya pangan, kekurangan semuanya. Ini semua negara kenaikan bisa 30 persen, bisa 40 persen, bisa 50 persen. Ini kita stabilitas harga kita masih kita bisa pertahankan,” kata Presiden.
Kepala Negara menuturkan bahwa pada kuartal III, indikator perekonomian lain, seperti pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, dan nilai ekspor, masih terus mengalami pertumbuhan yang baik. ”Angka-angka yang baik seperti yang tadi saya sampaikan inflasi maupun growth, pertumbuhan ekonomi harus kita jaga, terus kita tingkatkan,” tuturnya.
Alih-alih rutin mengunjungi pasar tradisional, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira berpendapat bahwa Presiden Jokowi sebaiknya justru melakukan pembenahan terkait validitas data harga dan ketersediaan pangan. ”Kan sudah ada Badan Pangan dan juga BPS (Badan Pusat Statistik). Ya, harusnya bisa berkoordinasi sehingga data mencerminkan real time sesuai faktual di lapangan yang berkembang, baik pasokan maupun sisi proyeksi permintaan,” ujar Bhima.
Terkait masalah pangan, menurut Bhima, ada persoalan yang lebih mendesak terutama ketersediaan pupuk bersubsidi. Pemerintah dinilai perlu menaikkan belanja pupuk bersubsidi untuk memastikan ketersediaan pasokan pupuk bersubsidi hingga akhir tahun 2022 atau awal 2023. Ketersediaan pupuk bersubsidi dengan harga terjangkau ini penting terutama bagi petani untuk memproduksi pangan.
Masalah lain yang dinilai lebih fundamental tentang pangan adalah persoalan terkait rantai pasok distribusi. ”Harusnya Presiden cek rantai pasok distribusinya sudah berapa banyak yang dipangkas. Misal untuk beras bisa 5 sampai 8 titik rantai distribusi. Seberapa banyak rantai distribusi bisa dipangkas dengan intervensi kebijakan. Kalau belum, apa yang bisa dikolaborasikan dengan BUMD (badan usaha milik daerah) dengan pemda,” kata Bhima.
Bhima mengusulkan agar anggaran pemerintah yang masih belum terserap dialokasikan untuk berbagai kebutuhan pangan. Apalagi, inflasi pangan diperkirakan masih cukup tinggi hingga tahun depan. Inflasi bahan pangan pada November-Desember diperkirakan 7-8 persen year on year.
Hal ini terutama karena pengaruh kondisi geopolitik akibat perang Rusia-Ukraina, banyak negara yang melakukan proteksi pangan, hingga peningkatan konsumsi pangan pascapandemi. Selain itu, dampak kenaikan harga BBM masih akan dirasakan hingga enam bulan.
Pemerintah juga perlu mencermati potensi kenaikan harga pada komoditas pangan yang ketergantungannya pada impor tinggi. Komoditas ini antara lain kedelai, gandum, gula, garam, hingga bawang putih. ”Perlu diwaspadai pasokan di dalam negerinya harus sudah mencukupi. Kalau impor harus cepat karena mengantisipasi tahun depan banyak negara yang menahan pasokannya,” ujarnya.
Kenaikan harga tempe, misalnya, terjadi karena kedelai termasuk komoditas dengan ketergantungan impor tinggi. Sementara kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi oleh harga pasar internasional. ”Jika tidak disiapkan DMO (domestic market obligation) dan tata niaganya, maka khawatir mengulang kejadian Februari, harga minyak goreng naik tinggi. CPO (minyak sawit mentah) produksi dalam negeri tetapi penentuan harga ditentukan bursa di level internasional,” kata Bhima.
