Peta Jalan Terpadu Energi Bersih 2060 Disiapkan

Integrasi peta jalan itu diharapkan rampung tahun ini sehingga dapat menjadi tuntunan dalam mencapai tahapan target pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Teknisi melakukan pemeriksaan akhir instalasi panel surya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (3/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan memadukan peta jalan sektor energi Indonesia dari sejumlah lembaga, termasuk internasional, menuju emisi nol bersih (net zero emission/NZE), pada 2060. Peta jalan terpadu itu diharapkan rampung tahun ini sehingga dapat menjadi tuntunan dalam mencapai tahapan target pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, peta jalan NZE 2060 Kementerian ESDM sudah siap. Ada juga peta jalan yang dibuat antara lain oleh Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) dan International Renewable Energy Agency (Irena).

”Selain itu, PLN (Perusahaan Listrik Negara) dan IESR (Institute for Essential Services Reform) juga punya road map. Jadi, kami sedang melihat dan menggabungkan itu semua serta memastikan peta jalan (NZE) yang terbaik untuk sektor energi Indonesia. Draf sudah selesai dan diharapkan akhir tahun ini sudah selesai,” kata Dadan di Jakarta, Minggu (20/11/2022).

Dalam Energy Transitions Ministerial Meeting (ETMM) G20 di Bali, awal September 2022, disampaikan laporan peta jalan NZE Indonesia versi IEA.

Laporan itu menyebutkan bahwa emisi yang dihasilkan Indonesia masih relatif tinggi dan target yang diusung Indonesia dinilai ambisius. Untuk mencapai target tersebut, perlu peningkatan ketersebaran pemanfaatan sumber energi terbarukan, efisiensi energi, serta koneksi elektrifikasi dan grid.

Baca juga: Solusi Semu dan Palsu dalam Transisi Energi

Sementara itu, Dekan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti M Burhannudinnur menilai, peralihan dari energi fosil ke energi yang lebih bersih adalah keniscayaan. Namun, dalam menetapkan peta jalan NZE 2060, Indonesia perlu hati-hati. Perlu perhitungan matang termasuk dalam menjaga ketahanan energi nasional.

”Butuh proses. Namun, di sisi lain, Indonesia memiliki sumber daya melimpah dan bervariasi terkait energi terbarukan. Penelitian seperti CCUS (penangkapan, utilisasi, dan penyimpanan karbon) juga sudah banyak dilakuan. Ini peluang,” katanya.

Regulasi

Dalam mendukung transisi energi, sejumlah regulasi juga telah diterbitkan pemerintah. Salah satunya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, yang antara lain mengatur insentif bagi pengembang energi terbarukan. Saat ini, sejumlah pihak masih menantikan aturan turunannya.

Selain itu, Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) juga disiapkan. Sedianya RUU itu diharapkan bisa disahkan sebelum Konferensi Tingkat Tinggi G20, tetapi tak terkejar. Surat presiden (surpres) untuk pembahasan RUU EBET sudah diserahkan kepada Komisi VII DPR, tetapi daftar inventarisasi masalah (DIM)-nya belum sehingga pembahasan belum dapat dimulai.

Baca juga: Pendanaan Harus Transparan dan Akuntabel

Dadan mengakui, DIM RUU EBET masih dibahas antar-kementerian. ”Masih dibahas dengan Kementerian Keuangan, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (Yang alot) Terkait power wheeling, tetapi sudah ada sejumlah opsi. Seharusnya tak sampai akhir tahun 2022 (sudah dibahas di DPR),” katanya.

Power wheeling ialah penggunaan bersama jaringan transmisi. Dengan skema tersebut, transfer energi listrik bisa langsung dari sumber energi terbarukan non-PLN ke konsumen, tetapi tetap memakai jaringan transmisi PLN. Nantinya akan ada toll fee kepada PLN sebagai pemilik transmisi.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Panel surya dipasang di sejumlah titik di Jalan Tol Bali Mandara di Denpasar, Selasa (5/7/2022).

Kendaraan listrik

Salah satu upaya Indonesia menekan emisi karbon dalam transisi energi ialah mengembangkan kendaraan listrik secara masif. Pada Minggu (20/11/2022) pagi, digelar Electric Vehicle Funday di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Dilakukan konvoi sepeda motor listrik, baik yang baru maupun hasil konversi dari sepeda motor berbahan bakar minyak.

Dalam acara itu, hadir antara lain Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Firman Santyabudi.

Arifin mengatakan, sejak tahun lalu, pihaknya mengonversi sepeda motor BBM lama menjadi sepeda motor listrik. Hal itu menjadi upaya dalam menekan emisi karbon serta mengurangi impor minyak/BBM yang membebani APBN. Menurut Arifin, saat ini masih ada 120 juta sepeda motor dan 20 juta mobil BBM di Indonesia. Jumlahnya pun meningkat setiap tahun. Program konversi menjadi sepeda motor listrik pun akan terus dipacu.

”Kalau 140 juta kendaraan (mobil dan sepeda motor) BBM diganti listrik, dapat mengurangi 100 juta ton CO₂. Manfaat lainnya juga bisa mengurangi subsidi dan kompensasi (energi) sehingga dapat digunakan untuk pembangunan-pembangunan lain,” kata Arifin.

Pemerintah juga sedang menghitung besaran subsidi kendaraan listrik agar lebih terjangkau oleh masyarakat. ”Besaran subsidi dan mekanismenya dihitung, apakah (misalnya) berdasarkan kWh (kilowatt jam). Termasuk nanti orang beli sepeda motor, akan diatur apakah saat transaksinya, keluar BPKPB-nya. Ini sedang diatur,” kata Moeldoko, yang juga Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo).