Pinjaman ADB dan KfW bagi BUMN Tak Masuk Kantong BUMN
Pinjaman ADB dan KfW merupakan pinjaman program yang semua dananya langsung masuk ke kas negara untuk pendanaan defisit negara. Jadi, tidak ada yang masuk ke Kementerian BUMN.
Oleh
Hendriyo Widi
·3 menit baca
ERIKA KURNIA
Mural di Kementerian BUMN yang menggambarkan subsektor perusahaan BUMN.
JAKARTA, KOMPAS - Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Pembangunan Jerman (KfW) memberikan pembiayaan bersama masing-masing senilai 500 juta dollar AS dan 295,8 juta dollar AS. Co-financing untuk mendukung reformasi badan usaha milik negara atau BUMN itu tidak langsung diterima BUMN, tetapi masuk kas negara.
Pinjaman masing-masing senilai Rp 7,85 triliun dan Rp 4,64 triliun (kurs Jisdor BI Rp 15.692) tersebut berbasis kebijakan. Pinjaman itu akan mencakup subprogram pertama di bawah program Transformasi BUMN yang akan membantu Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan resiliensi BUMN serta memperkuat kerangka tata kelola perusahaannya.
Menteri BUMN Erick Thohir, Jumat (18/11/2022) malam, mengatakan, pinjaman ADB dan KfW merupakan pinjaman program yang semua dananya langsung masuk ke kas negara untuk pendanaan defisit negara. ”Jadi, tidak ada yang masuk ke Kementerian BUMN,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta.
Pinjaman ADB dan KfW merupakan pinjaman program yang semua dananya langsung masuk ke kas negara untuk pendanaan defisit negara. Jadi, tidak ada yang masuk ke Kementerian BUMN.
Menurut Erick, ADB dan KfW melihat program Transformasi BUMN di Indonesia berjalan baik. Perusahaan-perusahaan pelat merah semakin inovatif dan efisien. Pembentukan holding (perusahaan induk) dan subholding mampu meningkatkan pendapatan dan aset BUMN.
BUMN juga telah berkontribusi besar terhadap pemasukan negara dan memegang peran kunci dalam program Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada 2023, kontribusi Kementerian BUMN ke kas negara diperkirakan mencapai Rp 12,5 trilliun dan dividen Rp 48 trilliun.
”Saat ini, kami sedang mendorong agar Kementerian BUMN bisa mendapatkan 1 persen dari dividen BUMN. Hal ini penting sebagai bagian dari apresiasi terhadap kinerja Kementerian BUMN yang harus mengawal aset-aset BUMN,” kata Erick.
Senior Public Management Specialist ADB untuk Asia Tenggara Yurendra Basnett mengemukakan, program Transformasi BUMN selaras dengan Peta Jalan BUMN 2020-2024. BUMN bahkan mampu berperan penting mendorong pemulihan kesehatan dan ekonomi dari pandemi Covid-19.
”Namun, agar dapat memberikan nilai yang lebih besar bagi masyarakat, kelemahan struktural BUMN harus diatasi,” ucapnya.
Dengan program pinjaman itu, lanjut Yurendra, BUMN diharapkan dapat melanjutkan transformasi perusahaan dan bisnis serta membawa Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045. Program itu mendukung pengurangan jumlah BUMN, sekaligus mensyaratkan BUMN untuk fokus pada operasi intinya.
Program ini juga mendukung langkah-langkah peningkatan kualitas dewan direksi BUMN serta memperkuat pemantauan dan keterbukaan keuangan. Selain itu, program tersebut dapat membantu BUMN bertransisi ke model usaha yang kompatibel dengan perubahan iklim.
Agar dapat memberikan nilai yang lebih besar bagi masyarakat, kelemahan struktural BUMN harus diatasi.
Kendati terdampak pandemi, kinerja keuangan BUMN terus membaik. ADB dan Kementerian BUMN mencatat, penghasilan bersih BUMN secara konsolidasian antara 2019 dan 2020 turun 89 persen. Pada 2021, pendapatan tersebut meningkat 18,8 persen secara tahunan menjadi Rp 2,295 triliun.
Pada 2020-2021, laba bersih BUMN tersebut meningkat dari Rp 13,3 triliun menjadi Rp 124,7 triliun. Pengembalian atas aset (ROA) naik dari 0,2 persen menjadi 1,4 persen dan pengembalian atas ekuitas (ROE) meningkat dari 0,5 persen menjadi 4,5 persen.
”Transformasi dan reformasi BUMN secara berkelanjutan sangat penting untuk memastikan BUMN terus mendukung sasaran pembangunan jangka menengah dan panjang di Indonesia,” ujar Yurendra.
Erick memastikan Kementerian BUMN akan melanjutkan transformasi dan reformasi BUMN. Kementerian BUMN sedang membuat Peta Jalan 2024-2034 sebagai kelanjutan Peta Jalan 2020-2024.
Peta jalan itu ditargetkan kelar pada triwulan I-2023. Salah satu target peta jalan tersebut adalah memastikan BUMN sebagai salah satu aktor utama dalam mendorong tercapainya tujuan Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.
