IKN Nusantara Diklaim Minim Bencana, Mitigasi Tetap Diperlukan
Meskipun diklaim minim bencana, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan tetap berpotensi terjadi di IKN Nusantara. Perencanaan mitigasi tetap diperlukan untuk mengatasi ancaman tersebut.
Oleh
Axel Joshua Halomoan Raja Harianja
·4 menit baca
MADINA NUSRAT
Pengunjung dari berbagai daerah mendatangi Titik Nol Nusantara di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur, Sabtu (5/11/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Kawasan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dipilih sebagai Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara karena diklaim sebagai lokasi yang aman dan minim ancaman bencana. Kendati demikian, perencanaan mitigasi terhadap ancaman bencana tetap diperlukan.
Berdasarkan World Risk Report 2021, Indonesia berada di urutan ke-38 dari 181 negara berisiko bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, pada 2021 terdapat 5.402 kali bencana, sementara sampai 20 Oktober 2022 jumlah bencana yang terjadi di Indonesia mencapai 2.888 kali.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dalam seminar virtual bertajuk ”Pentingnya Mitigasi Bencana dalam Perencanaan IKN”, Sabtu (19/11/2022), mengatakan, ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam membangun infrastruktur IKN Nusantara.
Pertama, kondisi tanah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sebagian berupa tanah lunak sedalam 4 meter serta berupa batuan. Kedua, secara hidrogeologi, daya serap atau potensi infiltrasi air rendah sehingga relatif sulit menyimpan air. Ketiga, fluktuasi debit air sungai antara musim hujan dan musim kemarau cukup tinggi.
”Aspek lain yang perlu diperhatikan terkait potensi bencana ialah adanya tiga sesar aktif di Pulau Kalimantan dengan jarak lebih dari 100 km (dari) KIPP,” kata Basuki.
KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat wawancara dengan Kompas di Jakarta, Sabtu (18/12/2021).
Berdasarkan hasil pemetaan Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) Kementerian PUPR Tahun 2017, potensi gempa di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara relatif kecil. Kendati potensinya kecil, Basuki menegaskan bahwa hal itu tetap menjadi perhatian.
”Ada beberapa aspek yang perlu kita pertimbangkan karena, walaupun sangat kecil, dia mempunyai early warning juga bahwa ada potensi tsunami akibat gempa di sebelah utara Pulau Sulawesi,” kata Basuki.
Selain itu, pemerintah juga memperhatikan potensi banjir di sepanjang Sungai Trunen dan Sungai Sanggai. Selama 2013-2022, kata Basuki, banjir dan tanah longsor juga terjadi di kawasan IKN.
Mitigasi
Dalam paparannya, Basuki mengatakan, pemerintah melakukan sejumlah upaya. Mitigasi potensi bencana longsor dilakukan dengan cara mempertahankan ruang hijau lebih dari 75 persen di area KIPP.
Luas wilayah IKN yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ini mencapai 256.143 hektar. Wilayah IKN terdiri dari tiga wilayah perencanaan, yakni KIPP yang merupakan bagian dari Kawasan IKN (KIKN) seluas 6.671 hektar, KIKN seluas 56.181 hektar, dan Kawasan Pengembangan IKN (KPIKN) seluas 199.962 hektar (Kompas, 24/2/2022).
Upaya mitigasi potensi longsor lainnya ialah memasang sensor pemantau pergerakan tanah, merancang jalan dengan kemiringan kurang dari 10 persen, menghindari pembangunan di lokasi dengan kerentanan keretakan tanah yang tinggi, dan menghindari pengupasan tebing atau lereng.
”Jadi, kita seminimal mungkin melakukan cut and fill. Kita ikuti saja topografinya untuk bisa menjadi upaya aspek seni dari pembangunan,” ujar Basuki.
Selanjutnya, mitigasi potensi banjir dilakukan dengan cara membangun Bendungan Sepaku-Semoi dengan daya tampung 10,6 juta meter kubik sebagai sumber air baku dengan kapasitas 2.500 liter per detik dan dapat mengendalikan banjir di kawasan KIKN hingga 55,26 persen. Selain itu, membangun 19 embung (penampungan air hujan) sebagai sistem drainase kawasan.
Upaya berikutnya dalam menjaga kelestarian lingkungan ialah menerapkan smart water management, yakni mengolah air yang terbuang dan menjadi limbah rumah tangga untuk dimanfaatkan kembali.
”Selanjutnya, estetika. Untuk menjamin estetika, kawasan pembangunan IKN dilakukan dengan seminimal mungkin menebang pohon, menanam pohon dengan kanopi lebar atau luas, dan menata lanskap serta taman dalam upaya mewujudkan IKN sebagai kota dalam hutan (forest city),” papar Basuki.
TANGKAPAN LAYAR
Tahapan Pembangunan IKN Nusantara (sumber: Kementerian PUPR).
Sementara terkait mitigasi nonstruktural, langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain pengaturan tahap perencanaan dan desain pembangunan IKN dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria (NPSK) infrastruktur tahan gempa. Upaya mitigasi lainnya berupa pengurangan emisi karbon dan menjaga iklim mikro kawasan dengan prinsip-prinsip green building.
”Jadi, desain-desain kantor presiden, kantor wapres, kantor-kantor pemerintahan, semua didesain dengan prinsip green building,” ujar Basuki.
Dalam acara yang sama, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Nusantara Myrna Asnawati Safitri mengatakan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga perlu diwaspadai.
Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tren karhutla di Kalimantan Timur memang menurun dalam 2 tahun terakhir. Pada 2020 tercatat 5.221 kasus, 2021 sebanyak 3.029 kasus, dan 2022 terdapat 372 kasus.
”Meski demikian, ke depan, kita tentu saja memprediksikan juga. Maka, upaya-upaya untuk pencegahan karhutla di Nusantara itu betul-betul harus disiapkan,” kata Myrna.
Myrna menyampaikan, pemerintah saat ini tengah membuat perencanaan untuk memulihkan kembali ekosistem hutan yang ada di wilayah IKN. Hutan yang dimaksud ialah hutan-hutan taman yang digunakan untuk pembangunan IKN.
”Tugas dari kita semua dalam kaitan dengan forest city IKN ini adalah untuk secara bertahap mengembalikan kondisi hutan-hutan yang terdegradasi, hutan-hutan tanaman itu, untuk mendekati pada hutan alam,” kata Myrna.
KOMPAS/SUCIPTO
Alat berat dioperasikan untuk membangun Jalan Lingkar Sepaku di salah satu sudut lahan yang akan dibangun menjadi IKN Nusantara, kawasan PT ITCI Hutani Manunggal di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (16/2/2022).
Upaya lainnya sebagai upaya mitigasi bencana ialah moratorium perizinan dan kegiatan pertambangan dan perkebunan di kawasan lindung. Khusus pertambangan, lanjut Myrna, banyak areal bekas tambang yang terbuka. Masyarakat juga melaporkan bahwa areal-areal terbuka itu rawan bencana longsor.
”Itu sudah dirasakan masyarakat. Kami sedang dalam proses untuk mendesain bagaimana sebenarnya treatment areal-areal bekas tambang ini,” ujar Myrna.
Terkait karhutla, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) Andang Bachtiar berpandangan, pemerintah belum berupaya memitigasi hal itu. Ia mengatakan, wilayah yang rentan karhutla tersebut sebenarnya disebabkan bekas batubara yang mudah terbakar.
”Jadi, tanpa dibakar pun, kalau suhu panas dan kena oksigen, dia akan terbakar sendiri. Mudah-mudahan ini dipertimbangkan juga walaupun bukan di daerah IKN kawasan inti, tapi kan berjarak 20-30 km. Itu daerah-daerah yang bisa kemungkinan kebakaran hutan,” tutur Andang.
