Pendanaan Harus Transparan dan Akuntabel

Pendanaan itu didapat dari skema Kerja Sama Transisi Energi yang Adil melalui kerja sama pembiayaan publik dan swasta 20 miliar dollar AS serta Mekanisme Transisi Energi 500 juta dollar AS.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pelabuhan Ratu di Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (18/4/2014). PLTU yang memiliki kapasitas 2x350 MW ini merupakan bagian proyek pembangkit listrik 10.000 MW pemerintah untuk membantu pasokan listrik pada jaringan Jawa-Bali.

JAKARTA, KOMPAS — Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teuku Riefky, mengatakan, pendanaan program transisi energi lewat sejumlah inisiatif kerja sama di forum G20 harus transparan dan akuntabel. Realisasi pendanaan juga harus terus dikawal untuk menjaga komitmen Indonesia mewujudkan target nol emisi bersih pada 2060.

Sebelumnya diberitakan, lewat sejumlah inisiatif kerja sama dalam forum G20, Indonesia mendapat sokongan dana untuk pengakhiran dini operasionalisasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Pendanaan itu didapat dari skema Kerja Sama Transisi Energi yang Adil (JETP) melalui kerja sama pembiayaan publik dan swasta 20 miliar dollar AS (sekitar Rp 310 triliun) serta Mekanisme Transisi Energi (ETM) 500 juta dollar AS (Rp 7,7 triliun).

"Dalam pendanaan transisi energi di Indonesia, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting. Sebab, ini yang akan mendorong reputasi sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi lebih lanjut," ujar Riefky, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (18/11/2022).

Menurut Riefky, yang belum teridentifikasi adalah taksonomi dan klasifikasi, serta supervisi pendanaan hijau agar mengalir efektif serta tidak menimbulkan risiko finansial yang signifikan. Skema pendanaan yang inovatif, termasuk pendanaan campuran, diperlukan mengingat keterbatasan APBN.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Amirullah Setya Hardi, menambahkan, inisiasi kerja sama pendanaan transisi energi menjadi hal positif. Bukan hanya untuk alasan ekologi atau demi tercapainya target dalam menekan emisi karbon, tetapi juga bisa menjadi penyesuaian antara produksi dan permintaan listrik.

Selain perlu dikawal, segala detail dari program pendanaan tersebut juga mesti diperhitungkan. "Selunak-lunaknya pinjaman, tetap harus dipertimbangkan. Jangan sampai menjadi beban di kemudian hari yang bisa menimbulakn dampak-dampak ekonomi yang mungkin belum teridentifikasi," kata Amirullah.

Sebelumnya, peluncuran program ETM Country Platform dilakukan di Bali, Senin (14/11), dalam rangkaian KTT G20. Acara dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana, Presiden Bank Pembangunan Asia, Islamic Development Bank, Bank Dunia, dan perwakilan menteri keuangan sejumlah negara.

Pemerintah akan mengoptimalkan energi terbarukan dan teknologi rendah emisi, di antaranya penggantian pembangkit listrik tenaga diesel ke gas, teknologi co-firing biomassa pada PLTU, dan pembangunan pembangkit energi terbarukan secara masif. "Lalu, dengan pensiun dini 33 PLTU dengan total kapasitas 16,8 gigawatt,” ucap Rida seperti dikutip dari laman Kementerian ESDM.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Sejumlah turbin Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Sidrap terlihat di salah satu dari tiga bukit di Desa Mattirosi dan Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Senin (22/7/2019). Pembangkit dengan kapasitas total sebesar 75 MW ini terdiri dari 30 turbin yang masing-masing berkapasitas 2,5 MW. Pembangkit tenaga bayu komersial pertama di Indonesia ini dibangun dengan biaya sekitar 150 juta dollar amerika. Bulan ini, Juli 2019, pembangkit ini genap setahun memasok kebutuhan listrik untuk masyarakat.

Baca juga: Akselerasi Transisi Energi Indonesia Paling Tertinggal dari Negara G20

Afrika selatan jadi contoh

Indonesia bisa melihat pada Afrika Selatan lebih dulu mendapat skema jangka panjang JETP, pada November 2021, didukung sejumlah negara yakni Prancis, Jerman, Britania Raya, AS dan Uni Eropa. Total pendanaan ialah 8,5 miliar dollar AS. Dikutip dari laman www.gov.uk, dari total dana itu, sebesar 5,32 miliar dollar AS atau sekitar 63 persen ialah pinjaman lunak (concessional loans), sedangkan sisanya hibah, pinjaman komersial, dan guarantees.

Adapun dalam enam bulan ke depan, melalui skema JETP, pemerintah bersama tim dari AS dan Jepang akan mengembangkan rencana investasi untuk mempercepat capaian target niremisi di sektor ketenagalistrikan Indonesia 10 tahun lebih cepat, dari awalnya tahun 2060 menjadi 2050. (Kompas.id, 16/11)

Sementara terkait pengembangan kerangka kerja pembiayaan dan investasi program ETM, pemerintah telah menunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai Country Platform Manager. Riefky menilai, peran PT SMI akan krusial ke depan dalam isu pendanaan iklim, yakni guna menarik investasi dan menyalurkan ke proyek strategis hijau di dalam negeri.

"Country platfrom Afrika Selatan menjadi contoh yang sukses," ujar Riefky.

Indonesia sendiri sudah memutarkhirkan target Nationally Determined Contribution (NDC) menjadi lebih ambisius dengan Enhanced NDC (ENDC). Pada 2030, target penurunan emisi ditargetkan 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional.

Kendati demikian, Rida Mulyana menjelaskan bahwa biaya yang dibutuhkan dalam transisi energi sangat besar. "Total investasi yang dibutuhkan akan lebih dari 1 triliun dollar AS hingga tahun 2060," ucapnya.

Adapun pengakhiran dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Cirebon 1 di Cirebon, Jawa Barat, menjadi proyek pertama pada program mekanisme transisi energi oleh ADB. Pada Senin (14/11/2022), di Bali, ditandatangani nota kesepahaman (MOU) antara ADB dan pemerintah Indonesia serta mitra terkait pengakhiran dini pembangkit milik Cirebon Electric Power (CEP) itu.