Penghentian Ekspor Timah Mentah Akan Dikalkulasi Terlebih Dahulu
Pemerintah memperhitungkan kemungkinan menghentikan ekspor timah mentah. Jika nanti industrinya di dalam negeri siap, hal ini bisa segera dilakukan.
Oleh
NINA SUSILO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan smelter berteknologi tinggi Top Submerged Lance (TSL) Ausmelt Furnace milik PT Timah Tbk akan rampung pada November mendatang. Jika industrinya siap, Indonesia juga akan menghentikan ekspor timah mentah.
Presiden Joko Widodo menyebutkan, penghentian ekspor timah mentah akan segera mengikuti penghentian ekspor nikel mentah. ”Tapi, kita belum berhitung kapan akan stop ekspor timah mentah. Kita akan hitung semua. Setelah berjalan baik, tidak ada yang dirugikan (baru dihentikan),” tutur Presiden saat meninjau pembangunan TSL Ausmelt Furnace milik PT Timah (Tbk) di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung, Kamis (20/10/2022).
Hadir pula dalam acara ini Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin, Presiden Direktur PT Timah Tbk Achmad Ardianto, dan Bupati Bangka Barat Sukirman.
Presiden Jokowi berharap semua bahan mentah bisa masuk hilirisasi industri. Dengan demikian, ada nilai tambah dari komoditas tersebut.
Tapi kita belum berhitung kapan akan stop ekspor timah mentah. Kita akan hitung semua. Setelah berjalan baik, tidak ada yang dirugikan (baru dihentikan).
Salah satu faktor yang dipertimbangkan adalah kesiapan smelter baik milik badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta. ”Nanti kalau sudah hitungannya matang, ketemu kalkulasinya, akan saya umumkan stop. Misalnya tahun depan stop, tahun ini bisa terjadi. Ini saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter, baik milik BUMN, milik swasta, harus kita kalkulasi semuanya,” imbuhnya.
Dengan adanya smelter baru di PT Timah, Presiden juga berharap nilai tambah produk di dalam negeri akan makin meningkat serta lapangan pekerjaan yang luas akan terbuka. ”Ya (harapannya) nilai tambah di dalam negeri akan makin banyak dan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya,” tambahnya.
Pembangunan smelter berteknologi tinggi itu pun disebut Presiden sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam melakukan hilirisasi tambang.
Pembangunan smelter PT Timah dimulai 2019 dan akan rampung November 2022 ini. Pembangunan berbiaya 80 juta dollar AS atau setara Rp 1,2 triliun.
Ya (harapannya) nilai tambah di dalam negeri akan makin banyak dan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya.
Smelter ini akan mampu meleburkan konsentrat bijih timah dengan kadar 40 persen. Peleburan ini akan lebih efisien 25-34 persen daripada smelter yang sudah ada. Kapasitasnya 40.000 ton crude tin per tahun.
Ridwan yang juga Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Indonesia Tin Conference 2022 di Jakarta sehari sebelumnya menyampaikan saat ini masih menyiapkan kajian terkait kondisi timah. Waktu yang diperlukan untuk membangun pabrik, jumlah investasi, ataupun calon investornya akan dibahas sekaligus sembari mengundang para ahli pembangunan pabrik dan organisasi profesi. Kajian pendataan industri hilir yang bisa menyerap produk hilir timah juga dimatangkan.
Serahkan bantuan
Dalam kunjungan kerja sehari ini, Presiden juga mengunjungi Pasar Muntok, Kabupaten Bangka Barat, untuk menyerahkan bantuan modal kerja (BMK) dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Presiden juga akan menyerahkan bantuan tunai untuk para pedagang.
Presiden kemudian ke Kampung Nelayan Tanjung Laut, Kabupaten Bangka Barat, untuk meninjau stasiun pengelolaan sampah dan berdialog dengan para nelayan. Dari sana, Presiden menuju Pelabuhan Tanjung Ular untuk melakukan peninjauan.
Pelabuhan ini menurut rencana akan menjadi pintu masuk dan keluar produk dari Bangka Belitung, terutama CPO dan timah. Saat peninjauan, pembangunan pelabuhan sudah 99 persen dan tinggal tersisa penyelesaian akhir saja.
Diharapkan pelabuhan ini bisa meningkatkan daya saing produk-produk dari Kabupaten Bangka Barat ataupun Provinsi Bangka Belitung.
Saat peninjauan, pembangunan pelabuhan sudah 99 persen dan tinggal tersisa penyelesaian akhir saja.
Adapun pengelolaannya, menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang hadir dalam peninjauan, akan dilakukan sementara oleh Kementerian Perhubungan. Setelah pemerintah daerah siap, selanjutnya manajemen bisa ditangani pemerintah daerah.
Siang harinya, Presiden menuju Kabupaten Bangka Selatan dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU dari helipad lapangan upacara Kantor Bupati Bangka Barat. Mendarat di helipad Stadion Junjung Besaoh, Kabupaten Bangka Selatan, Presiden langsung ke Pasar Toboali untuk menyerahkan bantuan sosial serupa dengan di Pasar Muntok. Setelah itu, Presiden menuju Pelabuhan Sadai untuk melakukan peninjauan.
Sorenya, Presiden kembali ke Jakarta melalui Bandara Depati Amir.