Pentingnya Bekerja Fokus dan Detail karena Komitmen Serapan Produk Lokal Baru Terealisasi 53 Persen

Realisasi penyerapan produk dalam negeri per 10 Oktober 2022 baru 53 persen dari komitmen yang senilai Rp 950,3 triliun. Padahal, serapan produk dalam negeri dapat meningkatkan kapasitas produksi, termasuk dari UMKM.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

JAKARTA, KOMPAS – Presiden Joko Widodo untuk kesekian kalinya menekankan arti penting bekerja secara makro, mikro, dan mendetail. Hal ini pun berlaku dalam pemanfaatan anggaran di pemerintah pusat, badan usaha milik negara, dan pemerintah daerah untuk menyerap produk dalam negeri.

”Kita bekerja tidak hanya makro, enggak bisa. (Bekerja) makro iya, (bekerja) mikro iya. Tapi, tidak cukup itu, harus lebih tajam lagi, (yakni) detail. Dengan demikian, penyelesaiannya betul-betul satu per satu,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Berkaitan dengan penggunaan produk dalam negeri, Presiden Jokowi menuturkan hal yang menjadi pertanyaan adalah apakah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dipakai untuk membeli barang impor atau barang produk dalam negeri. Demikian pula BUMN (badan usaha milik negara) dan pemerintah daerah membeli barang impor atau produk dalam negeri.

”(Untuk sektor) swasta, kita belum masuk ke sana. Setelah kita urus, lho, yang banyak (itu) beli barang impor. Ini uang APBN, APBD, yang yang kita kumpulkan dari pajak, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak, bersusah payah kita kumpulkan, terkumpul, dan kita belanjakan produk-produk impor? (Ini) bener? Enggak, sama sekali enggak bener,” kata Presiden Jokowi.

Ini uang APBN, APBD, yang kita kumpulkan dari pajak, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak, bersusah payah kita kumpulkan, terkumpul, dan kita belanjakan produk-produk impor? (Ini) bener? Enggak, sama sekali enggak bener.

Baca Juga: Presiden Ancam Sanksi Instansi Pemerintah yang Lebih Suka Barang Impor

KOMPAS/RENY SRI AYU ARMAN

Seorang peserta pameran menunjukkan produk UMKM di salah satu stand pameran yang meramaikan Hari Pers Nasional di Kendari, Senin (7/2/2022).

Pemerintah pun mengarahkan agar APBN dan APBD digunakan untuk membeli produk dalam negeri. Komitmen pembelian produk dalam negeri dari kementerian dan pemerintah pun dihimpun dan terkumpul sekitar Rp 950 triliun.

”Memang realisasinya (terkait penyerapan produk dalam negeri) untuk BUMN baru 72 persen. Kemudian, untuk APBN dan APBD masih kecil, 44 persen,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Materi paparan yang disampaikan Presiden Jokowi pada acara tersebut menunjukkan bahwa per 10 Oktober realisasi serapan produk dalam negeri sebesar 53 persen dari komitmen Rp 950,3 triliun. Apabila dirinci, serapan produk dalam negeri di BUMN terealisasi Rp 212 triliun atau 72 persen dari komitmen senilai Rp 296 triliun. Adapun realisasi serapan produk dalam negeri menggunakan APBN dan APBD sebesar Rp 290 triliun atau 44 persen dari nilai komitmen Rp 654,3 triliun.

Baca Juga: Presiden Minta Hendi Perbaiki Tata Kelola Pengadaan Barang

Kepala Negara menuturkan kalau komitmen penyerapan produk dalam negeri tersebut mampu mencapai 100 persen, maka kondisi tersebut akan jelas terlihat pada kapasitas produksi. Kapasitas produksi, termasuk dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan meningkat karena adanya permintaan dari pemerintah senilai Rp 950 triliun.

”(Hal) ini kalau enggak dilihat secara detail, enggak kelihatan barang-barang seperti ini. Padahal (ada potensi belanja produk dalam negeri hingga) Rp 950 triliun,” ujar Presiden Jokowi.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki saat ditemui seusai sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Produk UMKM

Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta seusai sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi, Selasa, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menuturkan bahwa sebanyak 75 persen dari 28.000 pelaku usaha yang masuk ke e-katalog adalah UMKM. Jumlah produk UMKM yang tayang di e-katalog sudah melampaui satu juta produk.

Saat ditanya seberapa besar dari produk UMKM yang tayang di e-katalog itu terbeli, Teten menuturkan dirinya belum mendapatkan updating (pemutakhiran) data. ”Namun, UMKM yang mendaftar masuk e-katalog mestinya akan semakin banyak ketika produk yang tayang tersebut terbeli,” katanya.

Baca Juga: Akses e-Katalog Dipermudah, 13.600 Produk Impor Dibekukan

Teten menuturkan keberadaan UMKM terbanyak ada di daerah. Terkait hal tersebut, pengadaan di daerah menjadi penting dalam upaya menyerap produk UMKM setempat. ”Dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) kami ada pembicaraan supaya pengadaan di daerah diorientasikan untuk produk UMKM,” ujarnya.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP Hendrar Prihadi saat memberikan keterangan kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/10/2022).

Sebelumnya, ditemui seusai pelantikannya sebagai Kepala LKPP masa jabatan 2022-2027, Hendrar Prihadi menuturkan hal yang diperlukan untuk mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menyerap produk UMKM adalah semangat dan visi yang sama.

”Maka, (terkait hal) ini perlu dikumpulkan kawan-kawan (dari kementerian/lembaga dan lembaga), lewat online atau offline, bahwa hari ini kita bersama-sama coba mengangkat produk dalam negeri setinggi-tingginya. Dimulai dari berbagai contoh-contoh yang ada tentu saja,” kata Hendrar saat memberikan keterangan kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, kemarin.

Kalau mereka sudah bagus harus diapresiasi. Kalau mereka belum bagus, ya, mereka kita dorong supaya kemudian tergerak untuk menerapkan dan memakai produk dalam negeri sebanyak-banyaknya.

LKPP pun akan memantau beberapa kegiatan pemda terkait pengadaan barang dan jasa. ”Kalau mereka sudah bagus harus diapresiasi. Kalau mereka belum bagus, ya, mereka kita dorong supaya kemudian tergerak untuk menerapkan dan memakai produk dalam negeri sebanyak-banyaknya,” ujar Hendrar.