Demi Untungkan UMKM, Kebijakan Ekonomi Digital Didesain Ulang
Bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM terus menyempurnakan regulasi terkait perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) untuk melindungi UMKM, serta konsumen atau masyarakat luas.
Oleh
STEFANUS OSA TRIYATNA
·4 menit baca
ARSIP KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kedua dari kanan) memaparkan perkembangan ekonomi digital UMKM dalam acara Icon 2022 yang mengangkat tema The Omnichannel Journey di Ballroom Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta, Kamis (6/10/20220).
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah saat ini sedang mendesain ulang kebijakan di bidang ekonomi digital demi menguntungkan semua pihak, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM melalui sinergi dengan berbagai kementerian/lembaga dipastikan akan menaruh perhatian yang besar terhadap perlindungan dan perkembangan ekonomi digital, salah satunya e-dagang.
Hal itu dikemukakan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam siaran pers, Jumat (7/10/2022), terkait acara Icon 2022 yang mengangkat tema ”The Omnichannel Journey” di Jakarta. Redesain kebijakan nasional ekonomi digital tersebut dilakukan untuk mendukung perkembangan ekonomi digital. Ke depan, ekonomi digital terus berkembang dalam banyak jenis maupun bisnis modelnya.
Pada tahun 2030, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksi mencapai Rp 4.531 triliun atau tumbuh delapan kali lipat dibandingkan 2020. Sementara saat ini, data IdEA (Indonesia E-Commerce Association) per Agustus 2022, sebanyak 20,24 juta UMKM sudah masuk ekosistem digital (go digital).
Sementara itu, data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan jumlah UMKM go digital sudah mencapai 67,4 persen dari target pemerintah sebanyak 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada tahun 2024. Angka ini bertumbuh 153 persen sejak awal pandemi di tahun 2020 yang hanya mencapai 8 juta UMKM. Besarnya potensi ekonomi digital tersebut harus diantisipasi agar sebagian besar di antaranya tidak dibanjiri dengan produk impor.
”Saya gelisah ketika e-dagang tumbuh, justru masih ada barang impor yang bisa merusak perkembangan produk UMKM di e-dagang,” ujar Teten.
Bersama pemangku kepentingan terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM terus menyempurnakan regulasi terkait perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) untuk melindungi UMKM, serta konsumen atau masyarakat luas.
Platform e-dagang yang berkembang di Indonesia diharuskan menjadi peluang bagi UMKM yang dalam penjualan luring tidak mendapat tempat strategis. Adanya e-dagang diharapkan membuat para pelaku UMKM di pelosok daerah bisa turut berjualan secara digital.
”Jadi, setelah bisnisnya diberikan perlindungan, konsumennya juga harus dilindungi. Jangan sampai banyak yang merasa dirugikan sehingga besarnya potensi ekonomi digital ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya,” kata Teten.
Untuk mencapai semua itu tidaklah mudah. Banyak tantangan yang dihadapi. Mulai dari literasi digital, literasi usaha, literasi keuangan, hingga persaingan sengit di pasar digital. Terkait literasi, Kementerian Koperasi dan UKM saat ini sedang memanfaatkan jaringan reseller atau yang disebut dengan internet marketer yang memiliki peran penting dalam penjualan di lokapasar.
Hal itulah yang kini sedang dilakukan Smesco Indonesia dengan mengonsolidasikan para internet marketer. Sebelumnya, dalam kegiatan Digital MeetUp, Smesco memanfaatkan internet marketer agar mereka membantu para pelaku UMKM.
”Saat pertama kali menjabat, saya sempat berbicara dengan pihak Alibaba. Salah satu yang keberhasilan penjualan di internet adalah menciptakan para jagoan jualan di internet,” ucap Teten.
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Pengunjung melihat produk makanan yang diproduksi pelaku usaha UMKM dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (5/10/2022). Ajang ISEF ke-9 yang diselenggarakan secara hibrida mengusung tema Recover Together Recover Stronger: Optimizing Sharia Economy and Finance for Inclusive Recovery. Dengan bekal sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi menjadi salah satu kekuatan ekonomi syariah di dunia.
Tantangan berikutnya adalah kapasitas dan kepemilikan perangkat digital, termasuk infrastruktur pendukung yang masih terbatas. Misalnya, jaringan internet yang belum merata. Begitu juga kualitas dan kapasitas produksi UMKM yang relatif belum stabil dan masih minim.
Mayoritas UMKM Indonesia diklaim kerap membuat produk yang hampir sama sehingga berdasar riset Kementerian Koperasi dan UKM bersama Indosat, pendapatan UMKM menurun karena mereka seakan berebut ”kue” yang sama. Karena itulah, Smesco Indonesia menyiapkan Smesco Labo yang menjadi pusat riset dan pengembangan supaya produk UMKM semakin inovasi dan variatif. Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM juga gencar menggandeng inkubator swasta dan kampus untuk menciptakan produk berbasis kreativitas dan teknologi.
Tidak hanya sampai di situ, Kementerian Koperasi dan UKM juga berupaya memberikan perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM akibat begitu mudahnya duplikasi produk di lokapasar. Banyak produk UMKM baru dijual, tetapi ternyata sudah ada produk luar negeri yang meniru.
”Ada persoalan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual di sini. Bahkan, sampai ada kain sarung Pekalongan yang dijual lewat e-dagang crossborder. Karena itu, jangan sampai UMKM yang punya inovasi baik, tetapi begitu produknya naik dipasarkan di e-dagang langsung mudah ditiru UMKM negara lain,” ujar Teten.
Sementara itu, EVP of Consumer Goods and Lifestyle Blibli Fransisca Krisantia Nugraha mengungkapkan, sebanyak 75 persen pelanggan Blibli telah bertransaksi omnichannel, baik secara tetap muka langsung dan daring. Salah satunya melalui layanan BlibliMart, kategori groceries Blibli.com, sebagai salah inovasi omnichannel yang dikembangkan sejak tahun 2020.
”Upaya ini sebagai langkah kami memperkuat manajemen rantai pasokan, menyediakan layanan inovatif sesuai kebutuhan pelanggan, dan memperluas kehadiran omnichannel dengan konsep ritel baru,” kata Fransisca.
Presiden Direktur PT Supra Boga Lestari Tbk Meshvara Kanjaya menambahkan, sebagai perusahaan yang fokus dengan layanan grosir secara luring, pihaknya turut mengadaptasi layanan tatap muka dan daring sekaligus dalam memperluas akses pasar dan layanan ke masyarakat.
”Sejujurnya, bisnis grosir ini merupakan bisnis yang atraktif, tetapi minim margin, karena biaya ongkos kirim yang tinggi. Itulah mengapa perlu kolaborasi dengan platform e-dagang yang punya formula pengiriman dengan tetap memberikan manfaat bagi pelanggan dan rantai pasoknya,” kata Meshvara.
