Upaya mendorong partisipasi investor dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilanjutkan. Selain akan mengadakan jajak pasar, disiapkan insentif serta Badan Usaha Milik Otorita yang akan lincah memfasilitasi usaha.
Oleh
NINA SUSILO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Mempersiapkan pembangunan Ibu Kota Nusantara, Otorita IKN akan dilengkapi dengan Badan Usaha Milik Otorita. Selain itu, Presiden Joko Widodo akan turun tangan melakukan jajak pasar dengan para calon investor.
Hal ini dibahas dalam rapat tertutup tentang IKN yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/10/2022).
Hadir dalam rapat yang dimulai sekitar pukul 14.30 sampai menjelang pukul 15.00 ini, antara lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong.
Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono menjelaskan, badan usaha milik otorita diperlukan supaya hubungan dengan pengusaha dan calon investor lebih lincah. Adapun Otorita IKN akan lebih mengatur sisi pemerintahannya.
”Badan usaha ini akan secara lincah bertransaksi, membuat deal, berdialog dan memfasilitasi investor yang akan berusaha di IKN,” tuturnya.
Suharso menjelaskan, badan usaha milik Otorita IKN akan menggunakan BUMN yang sudah ada. Pemantauan dan pemilihan sudah dilakukan. Dari empat BUMN calon badan usaha milik Otorita IKN, dipilih PT Bina Karya (Persero) yang akan dialihkan tujuan dan fokus kerjanya.
”(PT Bina Karya) Akan di-repurpose dan di-refocus lagi. Lalu, sekaligus mengubah PP No 31 tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara,” tambah Suharso.
Proses merumuskan ulang tujuan dan fokus BUMN ini, menurut Bambang, akan dimatangkan dalam dua sampai tiga minggu ke depan. Dengan demikian, badan usaha itu akan sesuai dengan kebutuhan Otorita IKN.
Hal ini, menurut Suharso, disetujui Presiden Jokowi dan segera dibahas dengan DPR. ”Yang jelas sudah disetujui Presiden dan akan dikonsultasikan dengan DPR,” tambahnya seusai rapat.
Langsung Presiden
Adapun untuk mendekati para calon investor, penjajakan pasar akan dipimpin langsung Presiden Jokowi pada pertengahan Oktober mendatang. Jajak pasar ini diharap mampu menjaga kepercayaan dan keyakinan pasar, terutama para calon investor yang sudah memberikan letter of interest untuk berpartisipasi di pembangunan IKN.
Sejauh ini, menurut Bambang, cukup banyak calon investor yang sudah memberikan letter of interest untuk bergerak di berbagai sektor. Umumnya, mereka dari dalam negeri, tetapi ada pula yang memiliki mitra investor dari luar negeri. Selain itu, para duta besar negara sahabat juga akan diundang dalam acara ini.
Dalam jajak pasar, Presiden akan berdialog dengan para calon investor. Dengan demikian, Otorita IKN bisa mempersiapkan apa yang harus dibangun dan dipersiapkan supaya iklim usaha kondusif. Selain itu, partisipasi investor dari berbagai bidang ini penting supaya saat kota dihuni, semua bisa berjalan baik dan kota layak huni.
Untuk menarik minat investor ke IKN, insentif fiskal dan nonfiskal seperti kemudahan perizinan juga akan diberikan. Sejauh ini, menurut Bambang, rancangan peraturan pemerintah terkait insentif bagi pelaku usaha yang akan berusaha di IKN Nusantara akan segera rampung.
Insentif-insentif ini dirancang bersama Otorita IKN dengan Kementerian Investasi/BKPM, serta tim lintas kementerian seperti dari Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Harapannya, para calon investor mau menanamkan modalnya di IKN. Selain itu, hal ini akan bermanfaat untuk semua pihak, baik warga yang bermukim di IKN maupun untuk pelaku usaha itu sendiri.
”Yang paling penting adalah kota itu sendiri kita siapkan sehingga nanti kita memiliki kota yang benar-benar green, smart, inklusif, resilience, dan yang paling penting sustainable ke depannya,” tutur Bambang.