Digitalisasi Bantu Dunia Tingkatkan Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan bisa membantu kalangan rentan dalam perekonomian, yakni pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, wanita, dan anak-anak, untuk bisa lebih sejahtera.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Transaksi pembayaran menggunakan metode pindai kode unik Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tersedia pada setiap gerai peserta pameran perdagangan UMKM Jakarta Kreatif Festival di Sarinah, Jakarta, Jumat (17/6/2022). QRIS saat ini terus tumbuh pesat terutama ditopang perubahan perilaku konsumen yang menginginkan transaksi cepat dan mudah serta tanpa kontak fisik. Bank Indonesia mencatat sampai dengan April 2022, total nominal transaksi QRIS mencapai Rp 7,5 triliun.

JAKARTA, KOMPAS — Penggunaan teknologi digital pada layanan jasa keuangan berhasil meningkatkan inklusi keuangan masyarakat dunia. Dengan digitalisasi, kalangan yang sebelumnya kesulitan karena berbagai faktor kini bisa mengakses layanan jasa keuangan. Inklusi keuangan bisa membantu kalangan rentan dalam perekonomian, yakni pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), wanita, dan anak-anak, untuk bisa lebih sejahtera.

Demikian benang merah dalam acara G20 Global Partnership Financial Inclusion (GPFI) High Level Symposium yang diselenggarakan secara hibrida di Yogyakarta, Selasa (4/10/2022). Hadir sebagai pembicara antara lain United Nation Secretary-General Special Advocate for Inclusive Finance for Development Ratu Maxima dari Belanda; Global Director, Finance, Competitiveness & Innovation The World Bank Jean Pesme; Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Raden Mas Wijoseno Hario Bimo.

Menurut Ratu Maxima, dalam beberapa tahun terakhir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong digitalisasi layanan jasa keuangan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan inklusi keuangan di seluruh dunia. Dia mengatakan, di banyak daerah di dunia, khususnya di daerah pedalaman dan terpencil, tidak ditemukan kantor cabang layanan jasa keuangan. Kini, hal tersebut bisa diatasi oleh hadirnya teknologi digital.

”Banyak warga yang sebelumnya tidak bisa mengakses layanan keuangan karena tidak terdapat kantor di sekitar mereka. Kini, dengan teknologi digital, banyak masyarakat di berbagai pelosok dunia bisa menjangkau layanan keuangan,” ujar Ratu Maxima.

Hal senada dikemukakan Jean Pesme. Sebelumnya, banyak kalangan, khususnya pelaku UMKM, kesulitan mengakses layanan jasa keuangan. Ini terjadi lantaran mereka termasuk dalam kategori calon debitor yang tidak memenuhi persyaratan kredit bank (unbankable/underbank).

Dengan perkembangan berbagai inovasi keuangan digital, seperti bank digital dan perusahaan teknologi finansial (tekfin), kini mereka bisa lebih mudah mengakses layanan jasa keuangan. Berbagai inovasi keuangan digital ini menawarkan pengajuan kredit yang mudah dan cepat ketimbang lembaga jasa keuangan yang konvensional. Tak cuma layanan pendanaan, berbagai tekfin juga hadir dalam bentuk lainnya, seperti untuk transaksi pembayaran dan pemasaran produk UMKM.

Teknologi digital juga membuat perusahaan ini bisa menjangkau lebih luas tanpa memandang jarak dan waktu. ”Ini sebuah inovasi yang mengubah wajah layanan jasa keuangan di seluruh dunia,” ujar Jean.

UMKM Indonesia

Digitalisasi untuk memperluas inklusi keuangan di kalangan UMKM juga terjadi di Indonesia. Sri Mulyani mengatakan, UMKM merupakan salah satu segmen yang paling terdampak karena pandemi Covid-19. Selain memberikan alokasi belanja negara untuk mendorong kebangkitan UMKM, pemerintah juga terus mendorong UMKM untuk bisa masuk ekosistem digital.

”Dengan masuk ke dalam ekosistem digital, UMKM bisa memperluas pemasaran dan alternatif pendanaan. Digitalisasi jadi salah satu solusi untuk mendorong kembali kebangkitan UMKM,” kata Sri Mulyani.

Sampai dengan Juni 2022, telah ada 19,5 juta UMKM yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital. Mereka memasarkan produknya di situs e-dagang atau lokapasar dan mencari pendanaan dari perusahaan tekfin atau bank digital. Sampai dengan 2024, pemerintah menargetkan sebanyak 30 juta UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital.

Sri Mulyani menambahkan, perhatian pemerintah kepada UMKM ini tak lain karena kontribusinya yang besar terhadap perekonomian. Dari seluruh ragam bisnis di Indonesia, sebanyak 99 persen adalah UMKM yang menyumbang 96 persen tenaga kerja, dan berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 60 persen.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Berbagai produk makanan dipamerkan dalam gelaran KUR Festival dan UMKM Goes to Capital Market di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (28/9/2022). Hingga September, penyaluran KUR di Sulut baru Rp 1,8 triliun, sekitar 0,48 persen dari Rp 373,17 triliun yang disediakan pemerintah pusat.

”UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Mereka sangat erat kaitannya dengan inklusi keuangan. Akses layanan jasa keuangan kepada UMKM bisa mendorong pengembangan kapasitas usaha mereka yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi,“ kata Sri Mulyani.

Ia menambahkan, UMKM ini juga erat kaitannya dengan pemberdayaan kesejahteraan wanita dan anak-anak. Sebab, mayoritas pengelola UMKM masih didominasi oleh perempuan. Ketika UMKM yang dikelola perempuan ini memperoleh layanan jasa keuangan, potensi peningkatan kesejahteraannya bisa terjadi. Pada gilirannya, ini akan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak-anak.

Upaya mendorong UMKM untuk terdigitalisasi dalam sistem pembayaran salah satunya dilakukan oleh BI melalui perluasan penggunaan metode pembayaran pindai kode respons cepat (Quick Response Code Indonesian Standard/QRIS). Perry Warjiyo mengatakan, sistem pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, dan andal bisa membantu perluasan inklusi keuangan.

Tren penggunaan metode QRIS sebagai pembayaran terus meningkat. Mengutip data BI, sampai dengan Agustus 2022, volume transaksi QRIS mencapai 91,73 juta, bertumbuh 184 persen secara tahunan. Adapun nilai transaksi sampai dengan Agustus 2022 mencapai Rp 9,66 triliun, bertumbuh 352 persen juga secara tahunan.

BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA

Perkembangan Sistem Pembayaran QRIS. Sumber: Bank Indonesia

Jumlah pedagang (merchant) yang menyediakan QRIS sebagai metode pembayarannya juga terus meningkat. Sampai dengan 23 September 2022, jumlah merchant yang menggunakan QRIS mencapai 21,39 juta unit usaha. Sejak diluncurkan pada Agustus 2019, hingga saat ini metode QRIS telah digunakan oleh 23,71 juta pengguna ponsel.

Pentingnya peran UMKM dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi dalam skala lebih kecil juga tampak di postur perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Wijoseno Hario Bimo mengemukakan, UMKM menyumbang 79,6 persen perekonomian DIY. Kebangkitan UMKM ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ini tecermin dari pertumbuhan ekonomi DIY yang pada tahun 2020 minus 2,68 persen berbalik tumbuh positif 5,35 persen pada 2021.

Wijoseno menambahkan, salah satu kunci kebangkitan ekonomi DIY adalah pemanfaatan digitalisasi di tiap aspek ekonomi. Perluasan penggunaan QRIS dalam transaksi pembayaran telah menjangkau 467.000 pedagang dengan lebih dari 1,4 juta transaksi per Mei 2022, yang dilakukan oleh 480.000 pengguna.

Baca juga: Ketimpangan antara Inklusi dan Literasi Keuangan Masih Tinggi