Turut Sumbang Inflasi, Pemerintah Perbanyak Stok Beras
Sebulan terakhir, harga rata-rata beras naik, antara lain dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak. Kenaikan harga beras turut menyumbang inflasi September 2022 yang mencapai 1,17 persen secara bulanan.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah melalui Perum Bulog yang merupakan operator Badan Pangan Nasional menggenjot serapan gabah dan beras dari petani. Hal itu ditempuh sebagai upaya memastikan ketersediaan dan harga beras menyusul tren kenaikan harganya yang juga berpengaruh pada inflasi. Stok beras Bulog ditargetkan mencapai 1,2 juta ton.
Menurut Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, harga rata-rata nasional komoditas beras, baik kualitas medium maupun premium, naik. Harga beras medium per 30 September 2022 mencapai Rp 10.700 per kilogram (kg) atau naik 1,9 persen dibandingkan 2 September yang mencapai Rp 10.500 per kg. Pada periode sama, harga beras premium naik dari Rp 12.600 per kg menjadi Rp 12.700 per kg.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, Senin (3/10/2022), inflasi beras pada September 2022 mencapai 2,56 persen secara tahunan. Beras pun memberi andil 0,08 persen pada inflasi September 2022. Beras menjadi salah satu komoditas pada komponen bahan makanan bergejolak yang memberi andil besar pada inflasi bulan lalu. Komoditas lain penyumbang inflasi adalah cabai merah, telur ayam ras, minyak goreng, dan cabai rawit.
Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) Arief Prasetyo Adi, saat melakukan tinjauan ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin (3/10/2022), mengatakan, kenaikan harga beras tidak terhindarkan. Selain terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga beras juga didorong oleh melonjaknya harga pupuk nonsubsidi. Namun, ia meyakini, gejolak harga beras semestinya dapat dikendalikan.
Bulog pun sudah memasifkan operasi pasar. ”Bulan lalu terdistribusi 200.000 ton, dari biasanya berkisar 30.000-40.000 ton. Bulog akan tetap support harga pasar,” kata Arief.
Ia menambahkan, pekan ini, Bulog akan terus menyerap beras ataupun gabah dari petani demi meningkatkan stok yang saat ini sekitar 800.000 ton. ”Kami tidak diam dan kami harus menyerap sampai dengan 1,2 juta ton. Berapa pun (Pasar Induk Beras) Cipinang minta, harus sedia. Kita harus menyiapkan, terutama untuk (permintaan) di Jakarta ini,” lanjutnya.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan, harga beras menjadi perhatian pemerintah karena pengaruhnya pada inflasi bisa mencapai 3,33 persen. Kenaikan Rp 10 rupiah saja bisa berpengaruh pada kemiskinan. Ia dan para menteri terkait pun selalu diminta Presiden Joko Widodo untuk tidak lengah terkait dinamika harga beras.
”Dari diskusi, ini terjadi karena rebutan gabah, yang kemudian membuat harga beras ikut naik. Kami datang ke daerah-daerah (untuk memastikan stabilisasi pasokan dan harga). Namun, peran pemerintah daerah juga penting dan jika responsnya cepat seperti di Denpasar, harga terjaga. (Harga di) DKI juga terkendali. Yang jelas, kami pastikan stok dan harga terjaga,” tuturnya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah membuka rute-rute baru transportasi untuk mengangkut bahan pokok dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Beberapa waktu lalu, misalnya, minyak goreng langsung dikirim dari Medan, Sumatera Utara, ke Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kemudian, di Merauke, Papua Selatan, yang memiliki banyak stok beras. ”Kami kerja sama dengan Bulog sehingga seluruh kebutuhan beras di Papua telah terpenuhi dari Merauke. Kualitasnya akan terus ditingkatkan agar bisa juga memasok ke NTT. Sebab, saat ini masih kalah dibandingkan (beras) dari Sulawesi Selatan,” ujar Budi.
Satgas Pangan
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menilai, selain persoalan pada produksi akibat alam dan cuaca, kenaikan harga beras juga dipicu oleh semakin banyaknya perusahaan swasta yang memproduksi beras dengan teknologi tinggi. Penguasaan pasar tersebut tidak dikendalikan sehingga merusak harga di lapangan.
”Petani tidak mendapat harga sesuai, saya tahu persis. Swasta-swasta yang bermain dengan beras geraknya harus dibatasi. Kami akan sampaikan detail kepada Satgas Pangan untuk menjadi bahan tindak lanjut. Kami disuruh bersaing dengan mereka, tetapi tidak bisa karena dibatasi. Kalau ini dibiarkan, pada akhirnya masyarakat dan petani yang menjadi korban,” kata Budi Waseso.
Menurut dia, jika semua pihak memperhatikan ketentuan yang ada, serta pemerintah hadir untuk menguasai pangan, ketersediaan dan ketahanan pangan tidak akan bermasalah. Namun, selama ini, Bulog diminta bersaing dengan swasta yang mampu menentukan dan menaikkan harga, dimulai dari serapannya. Bulog pun selalu kalah bersaing.