Presiden Joko Widodo kembali meminta perusahaan besar aktif bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemitraan ini diyakini mampu mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Oleh
MEDIANA, NINA SUSILO
·4 menit baca
JUMARTO YULIANUS
Berbagai produk UMKM dipamerkan dalam kegiatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) UMKM Expo II di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (29/1/2020). Kegiatan itu bertujuan untuk mendekatkan UMKM dengan pasar atau pembeli dan memberikan dorongan serta motivasi kepada UMKM untuk terus-menerus berinovasi.
JAKARTA, KOMPAS — Kemitraan perusahaan besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dinilai mampu mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 ataupun di tengah guncangan ketidakpastian global. Harapannya, perusahaan besar sekaligus membawa kemakmuran bagi sekelilingnya.
Presiden Joko Widodo meyakini, pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan III-2022 masih bisa melampaui pertumbuhan ekonomi triwulan II-2022 yang mencapai 5,44 persen. Hal ini bisa terjadi apabila semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun perusahaan swasta besar dan kecil, bersinergi.
”Kompak. Sehingga perlu yang namanya Indonesia incorporated. Yang besar, yang menengah, yang kecil bekerja sama, berkolaborasi bersama menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan secara konkret dan nyata,” kata Presiden dalam acara Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas di Jakarta, Senin (3/10/2022). Hadir pula dalam acara ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Kerja sama seperti saat menangani pandemi Covid-19 diharapkan bisa dilakukan. Presiden mencontohkan, petani jagung didampingi sehingga produktivitas meningkat dan pemasarannya juga terjaga. Karena itu, impor yang biasanya mencapai 3,5 juta ton bisa ditekan menjadi 800.000 ton per tahun selama tujuh tahun ini.
Hal itu perlu diterapkan pada komoditas lain, seperti padi, singkong, porang, dan kopi. Perusahaan-perusahaan besar mampu mendukung UMKM. Kemitraan perusahaan besar dengan pengusaha mikro, seperti pengusaha warung makan, peternak lebah madu, bahkan industri kecil produsen bagian-bagian otomotif, perlu dibangun. ”Jangan sampai ada perusahaan besar berada di sebuah daerah, pabriknya kelihatan tinggi-tinggi dan besar sekali, lingkungannya miskin,” tambah Presiden.
Jangan sampai ada perusahaan besar berada di sebuah daerah, pabriknya kelihatan tinggi-tinggi dan besar sekali, lingkungannya miskin.
Pembinaan pelaku usaha mikro kecil, seperti penataan produk, pendampingan soal kemasan produk dan jenama, serta pembangunan pasar domestik dan luar negeri, perlu dilakukan perusahaan swasta. Hal ini, menurut Presiden, tidak mungkin dilakukan pemerintah secara cepat.
Kemitraan perusahaan besar dan kecil ini diyakini bisa bermanfaat dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Presiden mencontohkan, petani mangga di Gresik, Jawa Timur, memiliki produk yang sangat bagus. Namun, pasarnya belum ada kendati potensi pasar ekspor sangat besar.
Presiden pun menyambungkan perusahaan dari Uni Emirat Arab (UEA), Lulu, untuk datang ke Gresik dan mengambilnya. Menyambungkan pasar ekspor dan produk lokal petani juga sangat penting dan bisa dilakukan perusahaan besar.
Di sisi lain, lanjut Presiden, hilirisasi perlu terus dijalankan. Salah satunya, Indonesia memiliki deposit aspal sebanyak 662 juta ton di Buton, Sulawesi Tenggara. Namun, Indonesia masih mengimpor 5 juta ton aspal per tahun. ”Saya paling tidak senang, kalau di dalam negeri ada, kita masih impor. Baik ini produk dari usaha kecil dan juga dari usaha besar,” ujarnya.
Saat ini, tambah Presiden, baru ada satu perusahaan industri aspal. Namun, impor barang-barang yang semestinya bisa diproduksi di Indonesia diharapkan tidak lagi terjadi.
Airlangga mengatakan, kemitraan inklusif perusahaan besar dengan UMKM akan dibuatkan payung hukum. Salah satunya menyasar peraturan aksi tanggung jawab korporasi (CSR). ”Kegiatan CSR perusahaan harus dilakukan di sekitar tempat usaha berdiri. Radius masih kami bahas. Namun, kami harap radiusnya untuk menjalankan CSR harus di kabupaten/kota, tak jauh dari tempat usaha,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu dilakukan tiga penandatanganan nota kesepahaman (MOU). Pertama, penandatanganan nota kesepahaman antara Kadin Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk kemitraan multipihak penghapusan kemiskinan ekstrem. Kedua, penandatanganan nota kesepahaman Kadin Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk fasilitasi izin usaha UMKM. Ketiga, penandatanganan nota kesepahaman Kadin Indonesia dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk kemitraan multipihak kegiatan pemberdayaan kewirausahaan UMKM.
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menilai, penting untuk mewaspadai gejolak perekonomian global karena pandemi Covid-19 serta konflik Rusia-Ukraina yang berdampak pada inflasi dan gangguan rantai pasok pangan. Pertumbuhan ekonomi global tahun ini diprediksi melambat sehingga berpotensi menurunkan omzet perusahaan. ”Tantangan-tangan tersebut berdampak pada kelangsungan dunia usaha, terutama UMKM yang relatif rentan,” katanya.
BAHANA PATRIA GUPTA
Petani merapikan cabai yang baru dipanen di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Kamis (3/12/2020).
Menurut Arsjad, dengan adanya gerakan kemitraan inklusif dan pendampingan melekat kepada UMKM, perusahaan besar bisa berperan mentransfer pengetahuan dan teknologi, memperluas akses pembiayaan dan distribusi hasil pertanian, serta membuka pasar nasional atau ekspor.
Dia mencontohkan beberapa kemitraan perusahaan besar dengan UMKM yang sedang berjalan. Salah satunya, pertanian cabai di Bogor. Usaha rintisan (start up) Crowde memberi dukungan melalui teknologi digital yang membantu ekspansi lahan pertanian lima kali lipat dan hasil pertanian naik menjadi 60 juta ton.
Kadin Indonesia juga telah mengembangkan Wiki Wirausaha, platform digital yang memungkinkan perusahaan besar terhubung dengan UMKM. Jadi, UMKM bisa mengakses kebutuhan teknologi atau mengeksplorasi potensi akses ekspor.
”Kami juga mengapresiasi pemerintah yang terus mendorong iklim berusaha semakin baik. Salah satunya adalah pembentukan perseroan terbatas bisa dilakukan oleh satu orang. Ini dapat mendorong formalisasi UMKM,” imbuh Arsyad.
