Sensitivitas Publik dan Problem Konversi Kompor Gas ke Induksi
Kendati menyasar 300.000 atau hanya 0,5 persen dari keluarga pelanggan PLN yang menggunakan elpiji, 69,5 juta keluarga, isu konversi kompor elpiji ke induksi itu bergulir kencang. Program itu lalu dibatalkan.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·5 menit baca
Penyediaan 300.000 unit kompor listrik induksi bagi masyarakat sebagai pengganti elpiji 3 kilogram tahun ini batal setelah menuai reaksi dari masyarakat. Upaya masif demi menekan volume impor elpiji serta menyerap listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) itu dinilai belum siap dan matang, baik dalam pengkajian maupun sosialisasi.
Program konversi dari kompor gas ke kompor induksi sebenarnya bukan baru kali ini dilakukan. Pada Oktober 2020, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN resmi meluncurkan Gerakan Konversi 1 Juta Kompor Induksi. Gerakan itu dimaksudkan untuk mendorong kemandirian energi nasional (Kompas.id, 27/10/2020).
Pada 2022, seiring melonjaknya harga energi akibat tersendatnya rantai pasok serta pengaruh geopolitik dunia, impor elpiji dirasa makin perlu ditekan. Apalagi, subsidi energi yang mencapai Rp 520 triliun, termasuk di dalamnya elpiji, amat membebani APBN. Program konversi pun digalakkan, termasuk dengan menggandeng pengembang perumahan.
Mengacu pada Kementerian ESDM dalam Statistik Energi dan Ekonomi 2021, volume impor LPG Indonesia tahun 2021 mencapai 6,34 juta metrik ton. Sepanjang satu dekade terakhir rata-rata peningkatan impor LPG Indonesia mencapai 12,74 persen. Peningkatan terbesar pernah terjadi pada tahun 2012 sebesar 29 persen.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (14/9/2022), PLN memaparkan program konversi kompor elpiji 3 kg ke kompor induksi ditargetkan mencapai 300.000 unit hingga akhir 2022. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menuturkan program itu bukan aksi korporasi PLN.
”Program ini salah satu strategi dan kebijakan energi yang putusannya diambil dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, hadir. PLN juga hadir,” ujar Darmawan.
Program konversi dari kompor gas ke kompor induksi sebenarnya bukan baru kali ini dilakukan.
Darmawan menuturkan, dari hasil uji lama memasak air 2,5 liter dengan pemanasan air 20-90 derajat celsius menggunakan kompor induksi 1.800 watt, perlu waktu 8 menit 47 detik. Dengan kompor elpiji butuh waktu 10 menit 29 detik.
Ia juga menjelaskan, ada 11 pabrikan lokal yang mampu menyediakan kebutuhan kompor induksi pada 2022 sebanyak 300.000 unit. BUMN-BUMN lain juga disebutkan bakal terlibat dalam konsolidasi.
Diakui Darmawan, awalnya terdapat kendala teknis dalam uji klinis. Kemudian, masalah dapat dipetakan. ”Daya terpasang di masyarakat tidak kami ubah sehingga struktur tarif tetap sama, baik 450 volt ampere (VA), 900 VA, sama. Yang tadinya ada kekhawatiran pergeseran daya tarif (pada konversi kompor induksi), bisa kami selesaikan,” ucapnya.
Sejumlah anggota Komisi VII DPR bereaksi atas program konversi kompor gas ke kompor induksi itu. Mereka meminta PLN menguji matang program itu.
Sensitivitas
Namun, apa yang dikhawatirkan terjadi. Sensitivitas publik sedang meninggi karena per 3 September 2022 pemerintah baru menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni biosolar dan pertalite, serta BBM nonsubsidi jenis pertamax. Apalagi, belum lama ini masyarakat juga dihadapkan pada isu penghapusan golongan listrik 450 VA, yang kemudian dibantah pemerintah.
PLN memastikan tidak akan ada pergeseran daya. PLN menyediakan jalur kabel listrik khusus untuk memasak dengan daya cukup untuk kompor listrik.
Kendati menyasar 300.000 keluarga atau hanya 0,5 persen dari 69,5 juta keluarga pelanggan PLN yang menggunakan elpiji, isu konversi kompor gas ke induksi itu bergulir kencang. Ada kekhawatiran, konversi itu harus disertai peningkatan daya, khususnya pada golongan 450 VA dan 900 VA. Pasalnya, daya sebesar itu dinilai tak akan mampu menopang kompor listrik.
Namun, PLN memastikan tidak akan ada pergeseran daya. PLN menyediakan jalur kabel listrik khusus untuk memasak dengan daya cukup untuk kompor listrik.
Kompor listrik rencananya dibagikan gratis kepada 300.000 rumah tangga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada 2022. Dikutip dari Kompas.com, Kamis (22/9/2022), Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, setiap keluarga akan menerima satu kompor listrik dua tungku, satu alat masak, dan satu alat miniature circuit breaker (MCB) atau meteran khusus kompor listrik.
Setelah menuai reaksi di masyarakat, termasuk di media sosial, pemerintah akhirnya membatalkan program konversi kompor gas 3 kg ke listrik pada tahun ini. Hal itu diputuskan setelah memantau reaksi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, belum ada pembahasan anggaran dengan DPR. Artinya, program belum disetujui.
Menurut dia, program tersebut masih dalam tahap uji coba atau prototipe, yakni sebanyak 2.000 unit dari rencana 300.000 unit, yang akan digelar di Bali dan Solo, Jawa Tengah. Hasil uji coba akan dievaluasi disertai sejumlah perbaikan. Pemerintah pun akan menghitung dengan cermat biaya dan risiko serta memperhatikan kepentingan masyarakat.
Belum siap
Ketua Program Studi Magister Energi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, Jaka Windarta menilai, pemerintah ataupun PLN seperti tidak siap dengan rencana konversi itu, di samping momentum yang juga kurang tepat. Menurut dia, sosialisasi memerlukan proses serta penjelasan rinci terkait keunggulan kompor listrik.
Jaka menambahkan, program itu sebenarnya baik karena mengurangi ketergantungan impor elpiji yang selama ini penyalurannya tak tepat sasaran dengan sistem subsidi terbuka.
”Tetapi, gambaran manfaatnya itu yang belum didapat masyarakat. Seharusnya disampaikan secara rinci perbandingannya antara penggunaan elpiji 3 kg dan kompor induksi, misalnya biaya yang akan dikeluarkan per bulannya berapa. Ada selisih keuntungan berapa,” ujarnya.
Jaka mengatakan, program konversi lebih baik tidak menyasar golongan listrik 450 VA dan 900 VA, yang mendapat subsidi. ”Lebih baik pada rumah tangga 1.300 VA, tetapi yang masih menggunakan elpiji 3 kg. Itu masih ada. Namun, memang tantangannya mengidentifikasi rumah tangga seperti itu (tergolong mampu, tetapi menggunakan elpiji 3 kg),” ucapnya.
Perencanaan dan sosialisasi kepada masyarakat haruslah matang. Di antaranya, masyarakat mesti teredukasi hingga akhirnya menerima. Program ini baik meski secara teknis ada kendala lain, yakni perlu adanya alat masak khusus. ”Alat masak seperti panci-panci murah yang biasa di kompor gas tidak bisa digunakan pada kompor induksi,” ujar Jaka.
Kendati program konversi masif belum dapat dilakukan tahun ini, pemerintah, termasuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyiapkannya untuk jangka panjang. Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis (22/9/2022), mengemukakan, rumah-rumah yang dbangun BUMN sudah didorong untuk menggunakan kompor listrik.
”Apakah masyarakat lebih luas menginginkan kompor listrik? Ya sah-sah aja karena itu sebagai bagian dari ecolifestyle. Generasi muda sekarang atau usia 35 tahun ke bawah akan lebih terbuka dengan kompor listrik karena penggunaannya praktis, tak perlu ganti tabung (gas),” ujar Erick.
Kompor listrik induksi sejatinya menjadi jawaban atas ketergantungan pada impor elpiji serta kelebihan pasokan listrik yang dialami PLN. Akan tetapi, kesiapan program sudah semestinya dikaji secara matang, termasuk terkait penerimaan masyarakat. Dengan begitu, tidak timbul masalah baru.