Hadapi Dampak Krisis Global, Daya Tahan UMKM Diperkuat

Sinergi dan kolaborasi terkait pemberdayaan pelaku UMKM terus diperkuat untuk menghadapi dampak krisis global dan mempercepat pemulihan kinerja pascapandemi Covid-19.

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Perajin batik tulis khas Pamekasan, Jawa Timur, memamerkan karyanya dalam Festival UMKM Kemenkeu Satu di Sidoarjo, Jatim, Rabu (28/9/2022).

SIDOARJO, KOMPAS — Sinergi dan kolaborasi terkait pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terus diperkuat untuk menghadapi dampak krisis global dan mempercepat pemulihan kinerja pascapandemi Covid-19. UMKM diyakini tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi dominan.

Staf Ahli Kementerian Keuangan Bidang Penerimaan Negara Oza Olavia mengatakan, berdasarkan data Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sektor UMKM mewakili 90 persen dari populasi bisnis serta 60 persen dari sisi penyediaan lapangan kerja. Selain itu, pelaku UMKM berkontribusi sekitar 55 persen pada pembentukan produk domestik bruto (PDB) di negara-negara maju.

”Di Indonesia, jumlah UMKM sebanyak 64 juta dengan kontribusi terhadap PDB lebih dari 61 persen atau setara dengan nilai Rp 574 triliun. Jumlah ini cukup signifikan. Selain itu, dengan besarnya kontribusi tersebut, dampak terhadap perekonomian juga sangat besar,” ujar Oza pada acara Festival UMKM Kemenkeu Satu Jawa Timur di Sidoarjo, Rabu (28/9/2022).

Acara itu juga dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jatim John L Hutagaol, serta Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman. Festival ini melibatkan 120 pelaku UMKM sebagai peserta.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Pengunjung melihat pakaian yang dijual di salah satu stan pameran UMKM Kemenkeu Satu di Kabupaten Sidoarjo, Jatim, Rabu (28/9/2022).

Oza menambahkan, UMKM merupakan salah satu motor penggerak perekonomian nasional dan regional. Saat pandemi Covid-19, kinerja pelaku UMKM sangat terdampak. Namun, telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu UMKM.

Hal itu antara lain memberikan subsidi suku bunga kredit, perluasan modal usaha, bantuan produktif usaha mikro, serta insentif untuk Pajak Penghasilan final ditanggung oleh pemerintah. Total anggaran yang dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp 162 triliun.

Saat ini, UMKM masih dalam masa pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Namun, mereka harus menghadapi dampak krisis global. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, ada tiga hal yang menjadi kunci percepatan pemulihan kinerja UMKM, yakni sinergi terkait pemberdayaan, digitalisasi, dan transformasi ekonomi.

”UMKM merupakan pilar kebangkitan ekonomi. Jika UMKM bergeliat, ekonomi nasional mulai bangkit,” ucap Oza.

Terkait dengan pemberdayaan UMKM, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan program berupa bantuan pembiayaan, pendampingan produksi dan pemasaran, serta bimbingan administrasi dan pembukuan. Di bidang pembiayaan, realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan ultramikro (UMi) sangat signifikan.

Selama tahun 2021, misalnya, penyaluran KUR secara nasional menjangkau 7,5 juta debitor dengan nilai Rp 284,9 triliun. Di Jatim, penyaluran KUR mencapai Rp 49 triliun kepada 1,4 juta debitor. Adapun realisasi untuk program pembiayaan UMi sampai akhir September 2022 ini sudah hampir Rp 1 triliun.

Baca juga : Pelaku UMKM di Jatim Kembali Percaya Diri Menata Usahanya

Pendampingan di bidang produksi direalisasikan, antara lain, dengan memberikan fasilitas kemudahan impor bagi para pengusaha. Di bidang pemasaran, disediakan sistem pembayaran secara digital, lelang produk, dan klinik ekspor untuk membina pelaku usaha agar bisa meningkatkan produksi, memahami proses bisnis, sehingga akhirnya siap ekspor.

Capaian devisa negara melalui klinik ekspor di Jatim mencapai 55.829 dollar AS. Nilai ini cukup besar dan diharapkan terus bertambah.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya mengapresiasi dukungan yang diberikan Kemenkeu melalui Sekretariat Jenderal Perwakilan Kementerian Keuangan I Jatim kepada pelaku UMKM Jatim. Dia pun optimistis dukungan dan sinergi dari berbagai pihak semakin mewujudkan terciptanya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM di wilayahnya.

”Apa yang sudah dilakukan oleh Kemenkeu Satu melalui festival UMKM ini sesuatu yang perlu kita dukung bersama. Alhamdulillah hari ini kita melakukan proses penguatan sinergi dan kolaborasi yang diharapkan menjadi bagian dari seluruh penguatan energi kita untuk bisa membangun percepatan penyejahteraan masyarakat melalui program UMKM Jatim supaya naik kelas,” kata Khofifah.

Menurut Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama ini, sinergi mewujudkan UMKM yang terus tumbuh dan tangguh sangat diperlukan. Salah satunya melalui konsep pentahelix collaboration antara pemerintah, dunia bisnis, komunitas, perguruan tinggi, media, dan sektor keuangan.

Hal ini semakin menegaskan bahwa koperasi dan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Timur.

”Ini menjadi bukti bahwa sinergi dan kolaborasi telah dilakukan dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Jawa Timur,” ujarnya.

Upaya aktif Pemprov Jatim dan sinergi berbagai pihak itu terbukti meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap ekonomi Jatim. Pada tahun 2021, koperasi dan UMKM memberikan kontribusi sebesar 57,81 persen terhadap PDRB Jatim atau setara dengan Rp 1.418,94 triliun.

Capaian tersebut, lanjutnya, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp 1.361,39 triliun dengan kontribusi sebesar 57,25 persen, dengan jumlah koperasi aktif saat ini sebanyak 22.970 unit. Hal ini semakin menegaskan bahwa koperasi dan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Jatim.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Produk makanan dan minuman dijual di salah satu stan pameran UMKM Kemenkeu Satu di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (28/9/2022).

Dalam mendukung aspek pemberdayaan koperasi dan UMKM, Pemprov Jatim menjalankan berbagai program dengan pendekatan penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia, peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, serta pemasaran.

Khusus akselerasi pemasaran produk dan mendorong digitalisasi koperasi UMKM, Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim berkolaborasi dengan sejumlah platform e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Gojek, dan Grab.

Baca juga : Lokapasar Masih Didominasi ”Reseller”

Bahkan, sudah ada Kampus UMKM Shopee Ekspor yang ada di UPT Pelatihan Koperasi dan UKM di Malang. ”Dalam satu angkatan bisa 40 orang. Sekali proses tiga bulan dan itu gratis. Karena itu, proses literasi digital dilakukan sangat detail, bagaimana cara memotret, hingga diajarkan bagaimana livestreaming cara memasarkan produk sistem manajemen FIFO (first in first out),” paparnya.

Selain itu, sertifikasi halal juga menjadi skala prioritas yang digarap Jatim karena menjadi target nasional. Sejauh ini, Pemprov telah berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara rutin meski masih ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan sulit melakukan percepatan layanan seperti ditargetkan pemerintah pusat.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Dompet kulit yang dijual di salah satu stan pameran UMKM Kemenkeu Satu di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (28/9/2022).

Khofifah juga menekankan pentingnya literasi digital bagi pelaku UMKM. Selama ini, Pemprov Jatim dibantu Bank Indonesia telah menyiapkan rumah kurasi untuk mengurasi produk-produk UMKM sehingga mampu memenuhi standar pasar nasional ataupun internasional. ”Kita membutuhkan lebih banyak lagi rumah kurasi dan format-format pelatihan seperti itu supaya standardisasinya juga semakin bagus,” ucapnya.

Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM produk minuman sarang burung walet, Uly Sarojah, mengatakan pemerintah daerah hingga pusat telah banyak membantu usahanya menembus pasar ekspor. Saat Covid-19 mewabah pada Maret 2020, usaha fashion dan sepatu yang ditekuninya gulung tikar.

Baca juga : Tidak Hanya Bertahan, Sebagian Pelaku UMKM di Jatim Juga Kian Kreatif Saat Pandemi

Uly kemudian melihat peluang menjual asupan produk minuman kesehatan. Setelah melakukan riset, ditemukan peluang untuk mengolah dan menjual minuman sarang burung walet. Saat itu banyak orang belum paham khasiatnya sehingga dia kesulitan memasarkannya.

Namun, dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Gresik, dia bisa mengurus perizinan dan memiliki legalitas usaha. Seiring waktu, usaha minuman sarang burung walet terus meningkat di pasar lokal. Setelah bertemu dan dibina oleh Bea Cukai Gresik melalui program klinik ekspor, dia pun bisa memasarkan produknya ke luar negeri.

”Hasilnya, beberapa negara, seperti Hong Kong, China, Singapura, dan Jepang, tertarik dengan produk minuman sarang burung walet. Pembeli asal Hong Kong tertarik dan pada Oktober 2021 kami ekspor dengan transaksi senilai Rp 800 juta. Saat ini proses ke negara Jepang,” ujar Uly.