Konversi ke Kompor Listrik Dipastikan Tidak Tahun Ini
Pemerintah memastikan program konversi dari elpiji ke kompor listrik induksi tidak dilaksanakan tahun ini. Terkait itu, pemerintah diminta memperbaiki komunikasi dan menyampaikan program konversi secara utuh.
Oleh
DIMAS WARADITYA NUGRAHA
·3 menit baca
KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)
Ilustrasi bentuk kompor pelet hasil dari inovasi siswa SMK Negeri 2 Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Jumat (8/10/2021). Kompor pelet yang menggunakan bahan bakar pelet dari olahan sampah biomassa ini menjadi pengganti kompor minyak tanah.
JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/9/2022), memastikan program konversi dari elpiji ke kompor listrik induksi tidak akan dilakukan tahun ini. Sebab, sampai saat ini belum ada pembahasan anggaran terkait pelaksanaan program tersebut.
Kendati demikian, uji coba pemakaian kompor induksi terus dilakukan. ”Pemerintah belum punya keputusan terkait program konversi kompor elpiji 3 kilogram menjadi kompor listrik industri. Namun, uji coba sudah dilakukan dan hasilnya akan menjadi dasar evaluasi program ini,” kata Airlangga.
Airlangga menambahkan, Kota Solo menjadi area uji coba program konversi kompor listrik dengan menguji 2.000 unit prototipe kompor listrik. Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana mengadakan 300.000 unit kompor induksi produksi 11 pabrik lokal. Seluruh unit tersebut, menurut rencana, akan diberikan secara gratis sebagai bagian dari program konversi.
Pemerintah memantau dan menghargai masukan dari masyarakat hingga melihat langsung kondisi di lapangan mengenai konversi dari kompor elpiji 3 kilogram menjadi kompor listrik induksi.
Pemerintah, lanjut dia, terus memantau dan menghargai masukan dari masyarakat hingga melihat langsung kondisi di lapangan mengenai konversi dari kompor elpiji 3 kilogram menjadi kompor listrik induksi. Ia pun memastikan akan terus menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai tahapan dari proses penerapan konversi yang tengah berlangsung.
”Pemerintah akan menghitung dengan cermat segala biaya dan risiko memperhatikan kepentingan masyarakat serta menyosialisasikan kepada masyarakat sebelum program diberlakukan,” ujar Airlangga.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Darmawan Prasodjo dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII, Rabu, memaparkan, program konversi dari elpiji ke kompor induksi bukan aksi korporasi. Namun, salah satu strategi dan kebijakan energi yang putusannya diambil dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
Ia memastikan biayanya bisa lebih murah. Dengan kompor induksi, biaya memasak dapat 10-15 persen lebih hemat dibandingkan dengan kompor elpiji. Dari hasil uji, lama memasak air 2,5 liter dengan lama pemanasan air 20-90 derajat celsius, dengan kompor induksi 1.800 watt memerlukan waktu 8 menit 47 detik. Sementara kompor elpiji membutuhkan waktu 10 menit 29 detik.
Darmawan menuturkan, dalam tiga bulan mendatang, uji klinis akan didalami, antara lain terkait kemungkinan tantangan dalam penerimaan dari masyarakat dan tantangan secara teknis. Pasalnya, program tersebut akan melibatkan ratusan ribu keluarga penerima manfaat. PLN pun akan terus memantau perkembangannya.
”Akan ada konsolidasi dari BUMN-BUMN terlibat, seperti Pertamina sebagai pengampu dalam proses pengadaan dan distribusi elpiji, lalu Bukit Asam untuk DME (dimetil eter). Juga ada program jargas (jaringan) gas PGN (Perusahaan Gas Negara), serta kami di PLN terkait kompor induksi,” kata Darmawan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno menuturkan, saat ini masyarakat butuh kepastian pemenuhan kebutuhan energi. Peningkatan harga BBM per 3 September 2022 juga telah memukul masyarakat sehingga diharapkan jangan sampai program konversi elpiji 3 kg memunculkan riak lagi.
Ia meminta pengujian harus matang. Demikian pula dengan kebijakan informasi kepada masyarakat. ”Jangan sampai keluar pernyataan prematur yang bisa membuat masyarakat tidak hanya bingung, tetapi juga resah. Pastikan jangan sampai menyebarkan wacana berita, tetapi, misalnya, kemudian tidak jadi,” kata Eddy.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, pihaknya menyayangkan komunikasi pemerintah tentang substitusi elpiji ke kompor induksi ini tidak dilakukan dengan baik. Menurut dia, hingga saat ini informasi yang disampaikan pemerintah terkait program konversi terkesan tidak utuh.
Padahal, lanjutnya, jika program konversi berjalan dengan lancar, pemerintah dapat menurunkan beban impor energi dan subsidi elpiji 3 kilogram. Sementara dari sisi PLN, kenaikan permintaan listrik akan meningkat sehingga dapat mengurangi beban yang harus dibayar akibat kelebihan pasokan.
”Keuntungan juga didapat untuk masyarakat karena memberikan manfaat biaya memasak yang lebih rendah serta udara yang lebih bersih,” kata Fabby.
