Pemerintah Bakal Salurkan 20 Kilogram Beras untuk Keluarga Miskin

Pemerintah akan menyalurkan beras kepada keluarga tidak mampu sebanyak 20 kilogram dengan harga terjangkau. Pemerintah juga mempersiapkan pembiayaan dengan modal khusus untuk Bulog dengan tingkat bunga lebih rendah.

KOMPAS/ PRIYOMBODO

Amir, pedagang beras, menunggu pembeli di Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019). Pemerintah memutuskan kembali melanjutkan penyaluran cadangan beras pemerintah dalam kerangka operasi pasar untuk menekan harga beras yang naik tipis dan berada di atas acuan pemerintah. Target cadangan beras pemerintah yang disalurkan melalui operasi pasar pada tahun ini 1,48 juta ton atau 2-3 kali lipat dari realisasi tahun lalu.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan menyalurkan beras kepada masyarakat miskin sebanyak 20 kilogram per keluarga penerima manfaat dengan harga terjangkau. Hal itu bertujuan memberikan perlindungan sosial sekaligus mengendalikan inflasi setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) mengatakan, saat ini NFA sedang menyiapkan pelaksanaan program itu. Persiapan itu, antara lain, mencakup mekanisme penyaluran, menentukan harga beras, dan memvalidasi data keluarga penerima manfaat (KPM).

Sasarannya adalah keluarga tidak mampu yang terdata di Kementerian Sosial. Apabila ada KPM yang tidak sesuai data, dapat dilakukan penggantian oleh pemerintah desa/kelurahan setempat.

Penyaluran beras sebanyak 20 kilogram (kg) bagi KPM tersebut akan dilakukan oleh Perum Bulog menggunakan stok cadangan beras pemerintah (CBP). Penyaluran beras itu akan berlangsung hingga 31 Desember 2022 dan difokuskan di daerah rawan gejolak harga beras.

”Beras tersebut nantinya akan dilengkapi dengan informasi jenis beras dan harga tebus sesuai dengan petunjuk teknis yang akan ditetapkan. Untuk harga tebus akan disesuaikan dengan kualitas dan mutu beras,” ujarnya, Rabu (14/9/2022).

Penyaluran beras sebanyak 20 kg, bagi KPM tersebut, akan dilakukan oleh Perum Bulog menggunakan CBP. Penyaluran beras itu akan berlangsung hingga 31 Desember 2022 dan difokuskan di daerah rawan gejolak harga beras.

Program tersebut merupakan bagian dari program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) yang digulirkan NFA. NFA juga telah menerbitkan payung hukum pelaksanaan program itu, yakni Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyaluran CBP dalam Rangka KPSH bagi KPM.

Regulasi itu juga mengatur kewajiban Bulog melaporkan pelaksanaan dan realisasi penyaluran beras, termasuk jumlah KPM. Disebutkan pula, pelaksanaan program itu akan dimonitor oleh tim pemantau dan evaluasi yang antara lain terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kepolisian Negara RI, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca juga: Bulog dalam Tiga Transisi Kebijakan

Melalui siaran pers, Direktur Rantai Pasok dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menyatakan, stok beras yang dimiliki Bulog saat ini sekitar 1 juta ton. Bulog akan terus menjaga dan meningkatkan stok CBP melalui peningkatan serapan gabah atau beras untuk mendukung program KPSH.

Program KPSH ini juga menjadi solusi atas persoalan Bulog yang sejak 2019 kesulitan menyalurkan beras. Hal itu terjadi lantaran kanal utama Bulog tertutup setelah pemerintah mengubah program beras untuk masyarakat miskin (raskin) menjadi bantuan pangan non-tunai (BPNT).

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Diskusi Ekonomi Berdiri dengan tema ””Ketahanan Pangan Kunci Hadapai Potensi Krisis Pangan Global””” digelar harian Kompas di Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Dalam diskusi ekonomi berdikari bertema ”Ketahanan Pangan Kunci Hadapi Potensi Krisis Pangan Global” yang digelar harian Kompas, Selasa (13/9/2022), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk menyerap 1,2 juta ton gabah atau beras untuk CBP. Hal itu dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional.

Dalam penyalurannya, saat ini Bulog dimungkinkan untuk menjual rugi. Jadi, tidak ada alasan Bulog ke depan untuk tidak mengeluarkan barang lantaran kalau tidak bisa mengeluarkan barang, akhirnya Bulog menjual beras turun mutu. ”Dengan begitu, fungsi stabilisasi bisa dilakukan. Bulog bisa membeli gabah kering panen dari petani, terutama menjelang panen. Jadi, bisa disimpan dan dijual,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, pemerintah terus memperkuat fungsi Bulog. Upaya lainnya adalah pemerintah juga mempersiapkan pembiayaan dengan modal khusus untuk Bulog dengan tingkat bunga lebih rendah.

Baca juga: RI Perlu Cermati Sejumlah Persoalan Pangan yang Bakal Muncul

Pemerintah terus memperkuat fungsi Bulog. Upaya lainnya adalah mempersiapkan pembiayaan dengan modal khusus untuk Bulog dengan tingkat bunga lebih rendah.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pekerja mengaduk beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Sabtu (23/4/2022). Bulog menargetkan adanya penyerapan gabah setara beras dari petani sebanyak 330.000 ton pada puncak musim panen pertama periode Maret-April 2022.

Arief yang turut hadir dalam diskusi itu menuturkan, pemerintah telah mengeluarkan bantalan sosial, seperti BNPT. Pemerintah daerah juga diminta menggunakan 2 persan dari dana transfer umum. ”Dalam rapat koordinasi terbatas, ada 382.000 ton beras Bulog yang memang harus didistribusikan kepada masyarakat miskin. Kementerian Pertanian juga diminta untuk meningkatkan produksi,” ujarnya.

Baca juga: Ironi Penghargaan IRRI

Perlindungan peternak ayam

Selain menggulirkan program beras untuk keluarga tidak mampu, NFA bekerja sama dengan ID Food juga menjadi offtaker atau penjamin serapan komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan. Salah satu upaya yang tengah digulirkan saat ini adalah menyerap ayam hidup (live bird) dari peternak rakyat yang harganya mulai anjlok.

Arief mengatakan, NFA melalui Bulog dan PT Berdikari (Persero), anggota ID Food, telah mulai menyerap 10 ton ayam hidup langsung dari peternak dalam dua hari ini terakhir ini seharga Rp 21.000 per kg. Jumlah ini masih akan bertambah seiring dengan upaya penyerapan yang terus dilakukan pada bulan selanjutnya.

”Upaya ini bertujuan untuk memberi kepastian harga ayam hidup di tingkat peternak yang akhir-akhir ini mulai anjlok,” katanya melalui siaran pers di Jakarta.

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Sejumlah peternak sedang memasukkan anak ayam (DOC) ke dalam kandang ayam pedaging di daerah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (27/5/2021).

NFA mencatat, per 11 September 2022, harga rata-rata nasional ayam hidup tingkat produsen Rp 21.380 per kg. Harga ayam terendah berada di Sumatera Selatan, yakni Rp 17.000 per kg, sedangkan harga tertinggi Rp 24.170 per kg di Kalimantan Selatan.

NFA bersama dengan sejumlah asosiasi peternak ayam telah menyepakati harga acuan pembelian (HAP) ayam hidup Rp 21.000 per kg-Rp 23.000 per kg. Penentuan HAP itu telah mempertimbangkan berbagai komponen biaya yang membentuk harga pokok produksi, seperti harga anak ayam (DOC), pakan, rata-rata berat panen, obat dan vaksin, serta biaya operasional.

Bulog, PT Berdikari, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), dan BGR Logistik Indonesia menyiapkan instrumen penyerapan dan logistiknya, sedangkan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) menyiapkan stok ayam hidup. Sementara itu, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengoordinasikan penjualan daging ayam dengan para pedagang di pasar-pasar tradisional.

Baca juga: Pelan-pelan Berdikari Susu, Ayam, dan Sapi