Diterapkan, Ganjil Genap dan Pembatasan Angkutan Barang Selama KTT G20 di Bali

Penerapan kebijakan ganjil genap dan pembatasan angkutan barang siap dilakukan selama Konferensi Tingkat Tinggi G20. Diharapkan, penerapan ini tak mengganggu aktivitas warga lokal ataupun wisatawan.

ISTIMEWA/JASA MARGA

Dokumentasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk menampilkan pemandangan Jalan Tol Bali Mandara yang dinyatakan sudah selesai ditata untuk menyambut KTT G20 di Bali pada November 2022. Pengerjaan penataan Jalan Tol Bali Mandara dalam rangka mendukung Presidensi G20 Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — Penerapan kebijakan operasional kendaraan berdasarkan pelat nomor ganjil genap dan pembatasan angkutan barang akan dilakukan selama Konferensi Tingkat Tinggi G20. Selama 13 hari, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan menerapkan di jalan-jalan tertentu di Bali demi kelancaran pelaksanaan KTT G20.

Ditjen Perhubungan Darat akan memberikan dukungan berupa manajemen rekayasa lalu lintas (MRLL) pada penyelenggaraan KTT G20 dan penyediaan bus listrik.

Direktur Lalu Lintas Jalan Cucu Mulyana, dalam keterangan pers terkait rapat koordinasi penyelenggaraan KTT G20 di Hotel Aryaduta, Bali, Selasa (13/9/2022), menjelaskan, ”Pembatasan angkutan barang dan pemberlakuan ganjil genap dilaksanakan pada 8-9 November 2022 pukul 06.00-20.00 Wita.”

Sementara itu, rencana buka tutup arus lalu lintas akan diberlakukan pada ruas-ruas jalan seperti Simpang Pasenggaran-Hutan Mangrove, Jalan Pantai Menggiat-Hotel Apurva Kempinski, dan Simpang Universitas Udayana-Garuda Wisnu Kencana (GWK). Turut hadir dalam rapat ini yaitu Karobinops Sops Polri Brigjen (Pol) Roma Hutajulu, perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepolisian Daerah Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

”Seminggu sebelum pelaksanaan KTT G20, uji coba sistem ganjil genap akan dilakukan sehingga dapat diketahui kondisi lalu lintas dan jumlah kendaraan pada hari pelaksanaan,” kata Cucu.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno mengatakan, seluruh pemangku kepentingan telah diundang dalam rakor ini untuk mendukung pelaksanaan MRLL dalam kegiatan KTT G20 sehingga semua delegasi dan kegiatan masyarakat berjalan dengan baik. Dalam kegiatan rakor yang berlangsung selama dua hari ini, rencana pengaturan lalu lintas jalan siap diberlakukan pada 10 ruas jalan sejak area bandara, Seminyak, Sanur, Jimbaran, hingga Nusa Dua.

Selanjutnya, kata Hendro, pihaknya akan mencari waktu dilakukannya tactical floor game (TFG) bersama dengan polda dan sosialisasi akan dikerjakan oleh Ditjen Perhubungan Darat. Sosialisasi pelaksanaan MRLL ini dilakukan untuk masyarakat Bali, pelaku wisata di Bali ataupun luar Bali sehingga mengetahui rekayasa lalu lintas berkaitan dengan KTT G20.

”Diharapkan, tidak ada komplain ataupun permasalahan terkait MRLL karena pasti berdampak terhadap aktivitas masyarakat,” ujar Hendro.

Hendro menyatakan bahwa konferensi bertaraf internasional tersebut diperkirakan akan memengaruhi mobilitas masyarakat lokal ataupun wisatawan Bali. Oleh karena itu, dia berharap dengan mematangkan persiapan MRLL tersebut, dapat mencegah kepadatan arus lalu lintas di simpul-simpul lalu lintas yang akan dilalui para delegasi.

STEFANUS OSA TRIYATNA

Bus listrik buatan PT INKA (Persero) ditinjau langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) di pabrik PT INKA, Madiun, Jawa Timur, Minggu (17/7/2022). Bus listrik ini diproduksi untuk acara G20 di Bali pada November 2022.

Sementara itu, bus listrik sebanyak 30 unit akan dikerahkan untuk mengangkut delegasi KTT G20. Bus listrik ini merupakan hasil sewa dari bus listrik skema BTS dari Kota Bandung dan Surabaya ataupun pengadaan bus Merah Putih kerja sama Ditjen Hubdat, Ditjen Dikti Ristek, dan INKA.

”Niat kita adalah mendukung secara maksimal KTT G20 berjalan dengan baik dari sisi kelancaran arus orang dan barang, bagaimana juga aktivitas masyarakat yang berwisata ataupun masyarakat lokal Bali dapat menikmati adanya KTT G20. Mudah-mudahan masyarakat Bali juga mendukung adanya KTT G20,” ujar Hendro.