Arahan Jokowi dan Ruang Kendali Inflasi

Kenaikan harga bahan bakar minyak dibayangi kenaikan inflasi. Presiden Jokowi pun meminta para gubernur, bupati, dan wali kota memanfaatkan dana alokasi umum yang ada untuk mengendalikan inflasi di daerah.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan terkait pengendalian inflasi dalam pertemuan dengan seluruh kepala daerah secara hibrida, luring dan daring, di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9/2022).

”Hati-hati dengan satu kata ini, inflasi. Hati-hati. Sekarang semua negara ketakutan dengan yang namanya inflasi. Dan, instrumen yang digunakan biasanya adalah memakai (cara) menaikkan suku bunga. (Langkah) yang kita lakukan sekarang ini di situ iya, di lapangannya kita juga kerja sehingga kita harapkan betul-betul negara kita bisa mengendalikan inflasi dengan baik,” kata Presiden Joko Widodo awal pekan ini.

Kepala Negara menyampaikan peringatan soal inflasi tersebut saat memberikan arahan dalam pertemuan dengan seluruh kepala daerah secara hibrida, luring dan daring, di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9/2022). Hadir secara luring pada pertemuan tersebut, antara lain, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan sejumlah kepala daerah.

Di kesempatan tersebut, Presiden pun menyoroti penggunaan dana alokasi umum dan belanja tidak terduga. ”Kalau kita lihat posisi per hari ini, dana 2 persen, dana transfer umum itu masih kira-kira Rp 2,17 triliun. Kemudian belanja tidak terduga Rp 16,4 triliun baru digunakan Rp 6,5 triliun. Artinya, masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota,” katanya.

Kalau kita lihat posisi per hari ini, dana 2 persen dana transfer umum itu masih kira-kira Rp 2,17 triliun. Kemudian belanja tidak terduga Rp 16,4 triliun baru digunakan Rp 6,5 triliun. Artinya, masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota.

Realisasi APBD yang masih kecil, yakni di angka 47 persen, pun menjadi perhatian Kepala Negara. Seluruh kepala daerah diminta segera merealisasikannya di sisa waktu tahun anggaran yang tinggal Oktober, November, dan Desember. Hal ini tidak lepas dari besarnya kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah daerah.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan terkait pengendalian inflasi dalam pertemuan dengan seluruh kepala daerah secara hibrida, luring dan daring, di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Presiden Jokowi pun meminta semua pihak berhati-hati terhadap dampak inflasi, terutama yang berkaitan dengan harga pangan. ”Kontribusi harga pangan terhadap kemiskinan itu 74 persen. Begitu harga pangan naik, artinya di sebuah daerah kemiskinan juga akan terkerek ikut naik. Utamanya itu beras sebagai komponen utama,” katanya.

Kontribusi harga pangan terhadap kemiskinan itu 74 persen. Begitu harga pangan naik, artinya di sebuah daerah kemiskinan juga akan terkerek ikut naik.

Para gubernur, bupati, dan wali kota pun diwanti-wanti agar hati-hati kalau harga beras di daerahnya naik, bahkan meskipun kenaikan tersebut hanya Rp 200 atau Rp 500 per kilogram. Apabila tidak segera diintervensi, kenaikan harga pangan tersebut akan langsung menaikkan angka kemiskinan di daerah.

Baca juga: Kemiskinan Jelang 77 Tahun Merdeka

Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap inflasi diperkirakan akan tambah 1,8 persen. ”Dan, ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu saya minta gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi Covid-19,” kata Presiden Jokowi.

Kepala Negara meyakini hal tersebut dapat dilakukan sehingga inflasi di tahun ini diharapkan dapat dikendalikan di bawah 5 persen. Ada surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan yang di dalamnya menyampaikan bahwa 2 persen dari dana transfer umum, artinya dana alokasi umum (DAU) dan kemudian dana bagi hasil (DBH), dapat digunakan untuk subsidi dalam rangka mengatasi dampak dari penyesuaian harga BBM.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Penjual sayur di Pasar KM 5 Palembang sedang menunggu konsumen, Senin (5/9/2022). Pascakenaikan harga BBM, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok merangkak naik. Kondisi ini beradampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

Presiden Jokowi pun merinci sejumlah opsi yang dapat diambil dalam memanfaatkan dana tersebut. Pemanfaatan dana 2 persen tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan. Subsidi pun dapat digunakan untuk membantu nelayan dan ojek yang setiap hari menggunakan BBM.

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah juga dapat dibantu dalam hal pembelian bahan baku yang harganya naik menyusul kenaikan harga BBM. ”Transportasi umum juga bisa dibantu. Kenaikan tarifnya berapa saja dibantu, bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi bisa dibantu lewat subsidi,” kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Harga BBM Memberatkan, Subsidi Dirindukan

Begitu juga belanja tidak terduga dapat digunakan terutama untuk subsidi inflasi. Ketika terjadi kenaikan harga telur, bawang merah, bawang putih, misalnya, belanja tidak terduga dapat digunakan untuk membantu biaya transportasi.

Sebuah ilustrasi pun disampaikan Presiden. Misalnya, harga bawang merah naik. Bawang merah banyak berasal dari Brebes dan daerah yang akan dipasok adalah Provinsi Lampung. Biaya transportasi dari Brebes dan Lampung mesti dihitung. ”(Misalnya) Tiga juta (rupiah), ini yang ditutup Rp 3 juta oleh pemda sehingga harga (bawang merah) yang terjadi adalah harga petani di Brebes kemudian sama dengan harga yang ada di pasar,” katanya.

Demikian pula harga telur yang sekarang masih tinggi. Pemda dapat membeli kepada produsen langsung atau para peternak ayam petelur. ”Misalnya pusatnya di Blitar atau di Purwodadi atau di Bogor. Bisa membeli langsung dari peternak kemudian dikirim ke pasar sehingga kemudian harga yang terjual di pasar adalah harga dari peternak karena biaya transportasinya ditanggung oleh pemda: pemprov, pemkot, pemkab,” ujar Presiden.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Peternak mengumpulkan telur di peternakan ayam petelur di Desa Pengasinan, Gunung Sindur, Bogor, Rabu (7/9/2022). Harga telur ayam berangsur turun dan kembali normal di kisaran Rp 25.700 per kilogram di tingkat peternak setelah sempat mengalami kenaikan sebelumnya hingga lebih dari Rp 30.000 per kilogram. Namun, saat ini peternak ayam petelur menghadapi persoalan kenaikan harga pakan ayam sejak kebjakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Aneka cara

Langkah seperti ini pun pernah dilakukan Presiden Jokowi saat ia menjabat wali kota Surakarta. ”Ini pernah saya lakukan, pengalaman saat wali kota, dengan menutup biaya transportasi tersebut sehingga saat itu inflasi bisa kita turunkan seingat saya sampai 1,2 (persen) sehingga saat itu saya diberikan hadiah dari menteri keuangan, seingat saya Rp 10 miliar dalam bentuk DID (dana insentif daerah),” katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi Ajak Daerah Gotong Royong Kendalikan Inflasi

Presiden kemudian menegaskan bahwa langkah seperti itu dapat dilakukan, tetapi memang memerlukan kerja yang lebih detail. ”(Hal ini) karena sekarang yang ditakuti semua negara adalah kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi itu yang paling ditakuti. Kalau sebuah daerah terjadi kenaikan harga barang dan jasa dan kepala daerahnya diam saja, artinya dia tidak ngerti inflasi itu apa dan berakibat kepada rakyatnya itu apa,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Sekarang yang ditakuti semua negara adalah kenaikan barang dan jasa. Inflasi itu yang paling ditakuti. Kalau sebuah daerah terjadi kenaikan harga barang dan jasa dan kepala daerahnya diam saja, artinya dia tidak ngerti inflasi itu apa dan berakibat kepada rakyatnya itu apa.

Terkait penggunaan 2 persen dana di daerah, Menteri Sosial Tri Rismaharini ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/8/2022), juga menceritakan pengalamannya saat menjadi wali kota Surabaya. Penggunaan dana tersebut tergantung kebijakan daerah.

”Jadi ada kayak aku dulu (sewaktu) jadi walkot Surabaya, itu saya pakai bayar angkutan. Jadi, truknya satpol PP saya kasih BBM (untuk) mengangkut barang dari distributor ke pedagang-pedagang pasar. Terus kita juga buat pasar (murah) supaya harganya enggak dinaikkan. Dulu aku pakai gitu,” kata Risma.

CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menjawab pertanyaan media di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (29/8/2022).

Terkait pengendalian inflasi di daerah, ditemui seusai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, awal pekan ini, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menuturkan, pihaknya juga sudah melakukan beberapa langkah, seperti berkoordinasi dengan bupati dan wali kota. ”Kita juga melakukan operasi pasar dari Bulog. Dan dalam waktu dekat kita juga akan melakukan bazar untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat,” katanya.

Pemprov Sumbar pun meminta kepada Presiden Jokowi untuk mendukung daerah di antaranya menyangkut harga tiket pesawat. Apalagi, harga tiket pesawat di Sumatera Barat menjadi faktor kedua terbesar untuk inflasi di samping harga cabai yang tinggi karena sekitar 30 persen petani cabai beralih menanam bawang. Masyarakat pun kembali digerakkan menanam cabai.

Pemberian bibit cabai kepada masyarakat juga dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi. Terkait sedikit kenaikan harga beras, intervensi diwujudkan melalui imbauan agar aparatur sipil negara setempat membeli beras lokal. Meskipun beras lokal sebetulnya cukup banyak dan harganya murah, tetapi banyak warga yang cenderung mengonsumsi beras premium dari Sumsel.

Baca juga: Sejumlah Upaya Turunkan Inflasi di Kota Jambi

Gubernur Jambi Al Haris juga meminta Bulog memainkan perannya dengan operasi pasar. Apabila harga komoditas, seperti cabai dan beras, dapat turun, inflasi di Jambi yang saat ini sekitar 7,7 persen diperkirakan juga akan turun.

Tak pelak, inflasi sebagai dampak kenaikan harga BBM memang mesti dicermati. ”Dari simulasi CORE, setiap kenaikan 10 persen harga BBM, terutama BBM bersubsidi, dapat meningkatkan inflasi sampai 1,2 persen,” kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal ketika dihubungi beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, pemerintah pada Sabtu (3/9/2022) memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi. Harga pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Harga per liter solar subsidi naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800. Adapun harga pertamax nonsubsidi naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Sesuai harga baru yang diumumkan pemerintah tersebut, kenaikan harga pertalite sekitar 31 persen, solar subsidi sekitar 32 persen, dan pertamax 16 persen. ”(Kenaikan dengan besaran seperti) Ini kurang lebih dapat meningkatkan inflasi sampai 3,6 persen,” kata Faisal.

Ada rentetan efek domino dari kenaikan harga BBM. Kenaikan langsung akan terjadi pada biaya transportasi, baik umum maupun pribadi. Adapun kenaikan tidak langsung terjadi pada harga-harga barang yang lain. Dampaknya dapat terasa sampai berminggu-minggu setelah kenaikan harga BBM.

Kenaikan harga BBM pada September ini diperkirakan meningkatkan inflasi umum. ”Inflasi umum secara tahunan bisa terdorong dari 7-9 persen. Hal ini perlu diwaspadai karena nanti juga akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah, kenaikan jumlah orang miskin,” kata Faisal.

Baca juga: Antisipasi Inflasi Lebih Tinggi akibat Kenaikan Harga BBM

Terkait penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT sebagai kompensasi kenaikan BBM, menurut Faisal, masalahnya bukan hanya seberapa besar BLT. ”Tetapi, juga kecepatan dan ketepatan distribusi serta seberapa panjang BLT ini diberikan dibandingkan efek kenaikan harga BBM tersebut,” katanya.

Dalam jangka menengah panjang, pemerintah pun harus segera mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi. Tanpa ada pengendalian, Faisal menuturkan, permintaan terhadap BBM bersubsidi yang lebih besar dari semestinya atau melebihi kemampuan APBN menanggung subsidi akan tetap terjadi. Alhasil, sehubungan kenaikan harga BBM belakangan ini, serangkaian tindakan mesti dilakukan dalam mengendalikan inflasi.