Presiden Jokowi Ajak Daerah Gotong Royong Kendalikan Inflasi
Pemerintah pusat mengajak provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengendalikan inflasi di daerah. Payung hukum penggunaan anggaran dalam mengendalikan inflasi, yakni peraturan menkeu dan surat edaran mendagri, sudah ada.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·6 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk bersama-sama pemerintah pusat membantu warga yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Kenaikan harga bahan bakar minyak tersebut diperkirakan akan menambah inflasi 1,8 persen.
”Ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu, saya minta gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi Covid-19. Saya yakin, insya Allah, bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah lima (persen),” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan dalam pertemuan dengan seluruh kepala daerah secara hibrida, luring dan daring, di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Kepala Negara menuturkan bahwa surat edaran menteri dalam negeri serta peraturan menteri keuangan yang sudah diberikan kepada daerah menyampaikan bahwa 2 persen dari dana transfer umum, artinya dana alokasi umum (DAU), dan dana bagi hasil (DBH) dapat digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM.
Nelayan, misalnya, (yang secara) harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan menyubsidi mereka. Ojek, misalnya, ini juga menggunakan BBM bisa dibantu dari subsidi ini.
Dua persen dana tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan. ”Nelayan, misalnya, (yang secara) harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan menyubsidi mereka. Ojek, misalnya, ini juga menggunakan BBM bisa dibantu dari subsidi ini,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dapat juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kenaikan harga BBM. Subsidi pun dapat dimanfaatkan untuk membantu transportasi umum yang mengalami kenaikan tarif. ”Bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi, (itu yang) bisa dibantu lewat subsidi,” kata Presiden Jokowi.
Lebih lanjut Kepala Negara menuturkan, belanja tidak terduga juga dapat digunakan, terutama untuk subsidi inflasi. Ketika terjadi kenaikan harga telur, bawang merah, dan bawang putih, misalnya, belanja tidak terduga bisa dipakai untuk membantu biaya transportasi guna mengangkut komoditas tersebut dari dari daerah produksi.
Presiden Jokowi menuturkan, biaya transportasi yang ditutup oleh pemerintah daerah tersebut dapat menjadikan harga di tingkat petani sama dengan harga di pasar. ”(Langkah) Ini pernah saya lakukan, pengalaman saat (menjabat) wali kota, dengan menutup biaya transportasi tersebut sehingga saat itu inflasi bisa kita turunkan, seingat saya sampai 1,2 (persen). Sehingga, saat itu saya diberikan hadiah dari Menteri Keuangan, seingat saya Rp 10 miliar dalam bentuk DID (dana insentif daerah),” kata mantan Wali Kota Surakarta tersebut.
(Langkah) yang kita lakukan sekarang ini di situ, iya, di lapangannya kita juga kerja sehingga kita harapkan betul-betul negara kita bisa mengendalikan inflasi dengan baik.
Instrumen yang biasa digunakan untuk mengendalikan inflasi adalah dengan menaikkan suku bunga. ”(Langkah) yang kita lakukan sekarang ini di situ, iya, di lapangannya kita juga kerja sehingga kita harapkan betul-betul negara kita bisa mengendalikan inflasi dengan baik,” kata Presiden Jokowi.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menyampaikan bahwa posisi per hari ini ini, 2 persen dana transfer umum itu masih sekitar Rp 2,17 triliun. ”Kemudian, belanja tidak terduga Rp 16,4 triliun baru digunakan Rp 6,5 triliun. Artinya, masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum ataupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota,” ujarnya.
Posisi realisasi APBD saat ini juga masih kecil, berada di angka 47 persen. ”Masih kecil sekali. Saya minta sekali lagi kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota, agar waktu yang tinggal Oktober, November, Desember ini betul-betul anggaran yang ada ini segera bisa direalisasikan. (Hal ini) karena kita tahu kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah daerah itu sangat besar,” katanya.
Inflasi, terutama yang berkaitan dengan harga pangan, juga berkontribusi terhadap kemiskinan. Begitu harga pangan—terutama beras sebagai komponen utama—naik, kemiskinan di sebuah daerah juga terkerek naik. ”Jadi, hati-hati kalau harga beras di daerah bapak/ibu sekalian itu naik, meski hanya 200 atau 500 perak, itu segera diintervensi karena menyangkut kemiskinan di kabupaten, kota, provinsi yang bapak/ibu pimpin,” katanya.
Jadi, hati-hati kalau harga beras di daerah bapak/ibu sekalian itu naik, meski hanya 200 atau 500 perak, itu segera diintervensi karena menyangkut kemiskinan di kabupaten, kota, provinsi yang bapak/ibu pimpin.
Di bagian akhir arahannya, Presiden Jokowi juga meminta kabupaten dan kota yang inflasinya masuk kategori tertinggi agar segera melakukan intervensi di lapangan. Tanpa ada intervensi, kemiskinan akan mulai naik. Seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, kota harus tahu dan memiliki data asal pasokan beras, telur, dan bawang merah jika membeli dari luar daerah. Informasi mengenai hal tersebut pun dapat dicari ke Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional.
”Sekali lagi, kemarin saya sudah ketemu dengan Jaksa Agung, dengan Kapolri, dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), tidak perlu ragu-ragu menggunakan anggaran yang ada karena sudah ada permenkeu dan SE Kemendagri. Jadi, payung hukumnya sudah jelas, asal betul-betul digunakan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan karena penyesuaian harga BBM yang minggu lalu baru kita sampaikan,” ujar Presiden Jokowi.
Ditemui seusai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menuturkan, pihaknya sudah melakukan beberapa langkah, seperti berkoordinasi dengan bupati dan wali kota. ”Kita juga melakukan operasi pasar dari Bulog. Dan, dalam waktu dekat kita juga akan melakukan bazar untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat,” katanya.
Pada saat sama, Mahyeldi menuturkan, pihaknya juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk mendukung daerah di antaranya menyangkut harga tiket pesawat. Harga tiket pesawat di Sumatera Barat menjadi faktor kedua terbesar untuk inflasi di samping harga cabai. ”Memang cabai tinggi harganya karena memang sekarang ini masyarakat beralih (menanam) ke bawang. Ada 30 persen petani cabai beralih ke bawang,” katanya.
Memang cabai tinggi harganya karena memang sekarang ini masyarakat beralih (menanam) ke bawang. Ada 30 persen petani cabai beralih ke bawang.
Terkait persoalan harga cabai ini, Mahyeldi mengatakan sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan provinsi tetangga, seperti Riau, Jambi, Sumatera Utara, dan Bengkulu. Selain dari Jawa, nantinya juga akan ada suplai cabai dari daerah-daerah tersebut. ”Sekarang ini kita menggerakkan masyarakat, yaitu kelompok wanita tani dan ASN di provinsi, untuk menanam cabai dalam polybag,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menuturkan bahwa dalam jangka pendek pihaknya akan memasok cabai lokal ke luar Jambi. ”Jangka menengahnya, kita memberikan bibit cabai kepada warga Jambi agar tiga bulan ke depan sudah ada panen cabai,” katanya.
Terkait sedikit kenaikan harga beras, Al Haris menuturkan adanya intervensi berupa imbauan agar ASN membeli beras lokal. ”Beras kita cukup banyak sebetulnya. Tetapi, harganya belum bisa dianggap laku di pasaran karena masih bersaing dengan beras premium. Beras (di) Jambi ini, kan, banyak beras premium dari Sumsel. Sementara beras lokal itu harganya murah, tapi mereka lebih cenderung merek luar yang familiar mereka makan,” katanya.
Al Haris juga meminta Bulog memainkan perannya dengan operasi pasar. Apabila harga komoditas tersebut dapat turun, inflasi di Jambi juga akan turun dari yang saat ini sekitar 7,7 persen. ”Bapak Presiden minta inflasi kita di bawah lima (persen). Ya, kita berusaha melakukan itu,” katanya.